Jakarta, MS

Nama dua menteri diseret ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir, dilapor Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Aroma keterlibatan keduanya dalam bisnis tes Covid-19 jenis PCR jadi penyebab.

Kedua anggota kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin itu, disebut-sebut turut bermain dengan jual beli tes PCR. Lembaga anti bodi KPK pun didesak segera melakukan pendalaman terkait persoalan itu.

Penegasan tersebut diberikan Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal, tatkala membawa laporan ke KPK, Kamis (4/11). Ia mengatakan, laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR. "Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin.

Investigasi terhadap pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu dinilai patut ditindaklanjuti KPK sebagai data awal. Selanjutnya, ia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR. “Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif.

"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi (kemarin, red) lewat laporan kami," ucap dia.

Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," harap Alif.

Dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham Luhut. Kemudian, kedua perusahaan tersebut tertarik untuk berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI). Adapun GSI merupakan laboratorium yang bergerak menyediakan fasilitas testing Covid-19.

LUHUT BANTAH DIRINYA CARI UNTUNG

Arus tuduhan yang datang ke Luhut Pandjaitan, membuatnya buka suara. Tudingan yang diberikan kepadanya terlibat berbisnis PCR dibantah. Dirinya mengaku tidak pernah mengambil untung terhadap hal tersebut.   

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (4/11) kemarin, buka-bukaan soal dirinya yang disebut terlibat di PT GSI yang menyediakan tes PCR. "Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut dalam story Instagram miliknya.

Luhut menjelaskan, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar dan lainnya. Ini untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. “Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal. Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ," tuturnya.

Hingga saat ini, Luhut menyebut tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, termasuk di wisma atlet. "Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.

Luhut jelaskan, saat dirinya mewajibkan aturan PCR, itu karena dia melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa-Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan. "Pun ketika kasus menurun awal September (2021, red) lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," imbuhnya.

"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi juga menepis keterlibatan Luhut dalam pengadaan alat kesehatan. Seperti PCR, antigen serta skrining Covid-19. "Sama sekali tidak benar. Ya begitulah kalau oknum sudah hati dan pikirannya ingin menjatuhkan orang lain. Orang ingin berbuat baik pun dihajar dengan segala cara. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis enggan," kata Jodi, Selasa lalu.

Jodi menyampaikan, Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera. "Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," ujarnya.

STAFSUS BUMN TAMPIK KETERLIBATAN ERICK

Serangan Partai Prima ke Erick Thohir memantik tanggap pihak BUMN. Tudingan yang diberikan itu disebut tidak benar. Celah untuk Erick melakukan bisnis PCR dinilai tidaklah mungkin terjadi.

Penegasan itu disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga. Ia menampik bahwa Erick terlibat dalam bisnis tes PCR. Menurut dia, isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR itu tendensius. Sebab, kata dia, PT GSI, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dikaitkan dengan Erick, hingga saat ini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta. "Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya, Selasa (2/11).

Selain itu menurutnya, ketentuan tentang tes PCR juga tak dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. "Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN," ujar Arya.

Lanjutnya, pemerintah pun tak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan tes PCR pada laboratorium tertentu. Namun hanya mengatur ketentuan standar laboratorium yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Lagi pula, kata Arya, perusahaan BUMN di sektor transportasi justru akan lebih untung bila tak ada aturan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Oleh sebab itu, ia menegaskan, tak ada keterkaitan Erick maupun Kementerian BUMN dalam bisnis tes PCR.

 "Lagian, kalau enggak pake PCR, lebih menguntungkan banyak BUMN seperti AP (Angkasa Pura), ASDP, Garuda, Ctilink, juga hotel," ucapnya.

Pernyataan Arya itu sekaligus menjawab dugaan Erick terlibat dalam lingkaran bisnis tes PCR. Tudingan itu diungkapkan eks Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto. Lewat akun resmi Facebook-nya, Edy menyebut PT GSI, perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, didirikan sejumlah perusahaan besar pada April 2020. Salah satunya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri milik PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang dipimpin Boy Thohir, saudara Erick Thohir.

Arya mengatakan, sebagian saham GSI memang dipegang Yayasan Adaro Bangun Negeri sebesar 6 persen. Namun menurut Arya, rendahnya kepemilikan saham tersebut membuat pengaruh yayasan terhadap GSI rendah. "Yayasan kemanusiaan Adaro-nya hanya 6 persen (kepemilikan saham). Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Arya, Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak diangkat menjadi Menteri BUMN. Sehingga, Erick tak lagi terlibat dalam urusan bisnis ataupun urusan lainnya di yayasan tersebut. "Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali. Jangan tendensius seperti itu, harus lebih clear melihat semua," pungkasnya. (kompas/detik)