Manado, MS

‘Jeritan’ puluhan ribu warga Kabupaten Sitaro telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Keluh itu muncul imbas dinonaktifkannya mereka sebagai penerima bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Aspirasi itu akhirnya dibawa para wakil rakyat Sitaro ke Gedung Cengkih.

Topik ini jadi pokok bahasan saat anggota DPRD Kabupaten Sitaro melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Sulut, Rabu (6/9). Mereka bertemu dengan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan. Kedatangan mereka terkait dengan membawa aspirasi 17.000 masyarakat yang telah diputuskan BPJS-nya sebagai penerima bantuan Pemprov Sulut.

Dalam pertemuan itu terungkap, tahun 2020 ada 5 ribu masyarakat Sitaro dalam kepesertaan BPJS yang dicover Pemprov Sulut. Selanjutnya di tahun 2021 meningkat menjadi 17.000. Masalah yang ada sekarang ini, masyarakat pemegang kartu BPJS yang merupakan penerima dari bantuan Pemprov Sulut, kartunya tidak bisa lagi diakses atau sudah dinonaktifkan.

Anggota DPRD Sitaro Moktar Kauhis mengungkapkan, masyarakat telah menyebut mereka bersama dengan pemerintah hanya berbohong dengan janji-janji politik. Warga Sitaro ini disebut Kauhis, sangat membutuhkan kartu BPJS tersebut. "Kami datang di DPRD Sulut untuk cari solusi atas apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kami berharap apa yang menjadi aspirasi dapat didengar oleh Pemerintah Provinsi," ucapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan menyampaikan, tahun 2022 ini anggaran perubahan sudah tetapkan maka tinggal anggaran induk. Dirinya akan sampaikan masalah ini ke pimpinan dewan. "Karena kita tidak minta-minta terjadi persoalan. Kita tidak mengira-ngira misalnya ini terjadi. Masalah ini tentu juga akan membawa dampak bagi kita pemerintah daerah. Sekarang bagaimana dengan nasib 17 ribu peserta BPJS yang dicover anggaran APBD Sulut," ungkapnya.

Vanny Toar dari pihak BPJS yang hadir saat itu menyampaikan, intinya dari mereka menyampaikan terima kasih juga atas masukkan yang diberikan terutama soal komunikasi. Kedepannya ia berjanji untuk komunikasi akan lebih intens. "Kondisi yang terjadi di tahun 2021 kita sudah bahas dengan provinsi. Ada berapa kondisi sehingga di 2021 ini anggarannya tidak seperti 2020. Untuk tahun 2021 dianggarkan APBD provinsi ditata Rp3 miliar. Dan ini belum terpakai per Maret 2021 untuk pemasukan datanya belum full," ungkapnya. (arfin tompodung)