KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) merinci sejumlah daerah yang belum melaporkan inovasinya ke dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) 2021. Sebanyak 29 daerah diketahui belum melaporkan inovasinya. Itu meliputi 28 kabupaten dan 1 kota.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri, Dr Drs Agus Fatoni MSi, saat menjadi narasumber secara virtual dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Non Petahana Tahun 2021, baru-baru ini.

Menurut mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) itu, merujuk data yang dihimpun dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 sampai hari Rabu (15/9) pukul 11.00 WIB, sekira 29 daerah belum melaporkan inovasinya. “Daerah yang belum melakukan penginputan data dan belum melaporkan inovasinya agar segera melaporkan inovasi yang dilakukan melalui laman IID.  Jika sampai masa pelaporan berakhir daerah tidak melakukan pelaporan inovasi, daerah tersebut akan memeroleh predikat tidak dapat dinilai atau disclaimer,” terang Fatoni.

Lanjut dia, amanat agar daerah melaporkan inovasinya telah tertuang pada sejumlah regulasi. Di antaranya, Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebutkan kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal yang sama juga tercantum pada pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. “Regulasi itu menyebutkan menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah,” jelas Fatoni.

Kepala Badan Litbang Kemendagri mengimbau agar pemerintah daerah dapat melaporkan inovasinya melalui laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. “Pemerintah daerah diharapkan memerhatikan syarat umum pelaporan hasil inovasi. Antara lain, inovasi merupakan terobosan baru dan mengandung unsur kebaruan baik keseluruhan maupun sebagian. Selanjutnya, inovasi yang disampaikan merupakan inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020. Untuk ide dan gagasan inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, OPD, ASN atau masyarakat,” ungkapnya.

Sementara untuk pembiayaan inovasi daerah, kata dia, bisa berasal dari APBD atau pembiayaan lain yang sah. “Hasil pelaksanaan inovasi juga harus memberi dampak dan manfaat bagi daerah atau masyarakat secara berkelanjutan,” kuncinya.(sonny dinar)