Penambahan Rp7 Miliar di Badan Aset Dikritisi


Manado, MS

Reaksi kritis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Ayub Ali Albugis, meletup. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sempat disorot. Adanya penambahan anggaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tak punya efek jadi penyebab.

Ayub Ali memberikan penilaian terkait dengan penganggaran SKPD di APBD-P.  Baginya, ada SKPD yang tidak memberikan dampak di kondisi sekarang ini. "Ada SKPD yang tidak ada multi effect.  Tetapi anggarannya ditambah dan ditambah," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam rapat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulut, baru-baru ini, terkait dengan APBD-P, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Dirinya memberikan contoh seperti Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sulut. Menurutnya, instansi ini tidak memberikan dampak dalam kondisi Covid sekarang ini. "Badan keuangan dan aset kira-kira ini ada multi efek untuk covid atau tidak kenapa masih ditambah (anggarannya, red)," ujar Ayub yang duduk di Komisi III DPRD Sulut.

Anggaran yang diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset dinilai besar. Padahal tidak berdampak terhadap situasi yang urgen sekarang ini untuk menangani masalah Covid. "Kenapa harus ditambah Rp7 miliar, dia ada berdampak sama covid nggak," sembur wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado ini. (arfin tompodung)


Komentar

Populer Hari ini




Sponsors

Daerah

Sponsors

Mail Hosting