Jakarta, MS

Indonesia masih bergumul. Infeksi virus corona terus menggerogoti. Kondisi negeri tambah parah dengan menjalarnya Covid-19 mutasi Delta. Pemerintah ‘putar otak’ meredam pergerakan virus mematikan ini.

Kegelisahan masyarakat Tanah Air terhadap ancaman Covid-19, tidak membuat pemerintah diam. Gerak pencegahan hingga penanganan virus corona semakin tangguh. Selain penerapan protokol kesehatan ketat, program memberikan imunitas bagi seluruh masyarakat melalui program vaksinasi digedor.

Terkini, salah satu upaya pemerintah memperkuat ‘benteng’ pertahanan dari gempuran virus yang bermula dari Kota Wuhan itu dengan menyiapkan ‘penawar’ Covid-19.

Hal itu ditandai dengan keluarnya Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Ivermectin, untuk penggunaan sebagai obat Covid-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merestui uji klinis pamakaian Ivermectin di delapan rumah sakit Jakarta.

"Badan POM sejalan dengan rekomendasi WHO memfasilitasi untuk segera pelaksanaan uji klinik yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan," terang Kepala BPOM Penny Lukito melalui konferensi pers yang disiarkan di Youtube Badan POM RI, pada Senin (28/5). Pengujian dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dengan pemberian obat kepada pasien selama 5 hari dan pemantauan dimulai 28 hari setelah pemberian obat.

Penny mengatakan persetujuan uji klinik tersebut diberikan BPOM dengan pertimbangan publikasi beberapa uji klinik yang sudah dilakukan sejumlah negara lain terkait pemakaian Ivermectin sebagai obat Covid-19.

Dalam beberapa publikasi, kata dia, ditemukan bahwa obat yang merupakan obat cacing itu dapat digunakan untuk menanggulangi Covid-19. Ia mengatakan hal ini juga sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan Ivermectin bisa digunakan untuk Covid-19 dalam lingkup uji klinis. "Dengan demikian akses masyarakat untuk obat ini bisa juga dilakukan secara luas dalam pelaksanaan uji klinik," tutur Penny.

Namun di luar uji klinik, penggunaan Ivermectin juga diizinkan selama diresepkan dokter dan mengikuti protokol yang ditetapkan dalam uji klinik.

Lebih lanjut, Penny mengklaim penggunaan Ivermectin sudah dilakukan sejumlah negara dengan tujuan menekan laju Covid-19. Seperti di India, Ceko, Peru dan Slovakia.

Mendukung itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyatakan, obat Ivermectin untuk pasien positif Covid-19 sudah dipakai sejumlah negara. Ia mengklaim Ivermectin efektif menurunkan rasio kematian akibat Covid-19.

Merujuk penelitian Front Line Covid Critical Care (FLCCC) Alliance, Moeldoko menyebut sudah ada 33 negara yang menggunakan Ivermectin sebagai obat penyembuh Covid-19. "Menurut FLCCC Alliance sudah ada 33 negara yang menggunakan Ivermectin dalam mengatasi Covid-19, antara lain Brazil, Zimbabwe, Jepang, dan India," ujar Moeldoko dalam sebuah webinar, Senin (28/6).

Selain itu, kata Moeldoko, berdasarkan American Journal of Therapeutic ada penelitian yang melibatkan 3.406 partisipan yang terbagi menjadi 15 uji klinis. Dari hasil uji klinis itu, Ivermectin terbukti dapat mengatasi Covid-19 sebesar 95 persen. "Jadi dari 3.406 partisipan menunjukkan menekan tingkat kematian pasien Covid. Selain itu juga tercatat 15 negara sudah berhasil melawan Covid dengan menggunakan Ivermectin," ujarnya.

"Peru, Meksiko, Slovakia adalah negara yang turut berhasil menekan penderita Covid dengan penggunaan Ivermectin," sambung Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan itu mendorong agar Indonesia mulai menggunakan Ivermectin. Terlebih, saat ini kondisi pandemi di Indonesia semakin memburuk.

Bahkan, mantan Panglima TNI itu pun mengaku telah mengambil keputusan yang berani dengan mendistribusikan Ivermectin kepada anggota HKTI. "Melihat situasi dalam negeri, melihat apa yang dilakukan negara-negara lain, saya Ketua HKTI dan mantan Panglima TNI tentu berpikir sedikit berbeda melihat situasi ini," tandasnya.

Sebelumnya, Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menegaskan Ivermectin belum diakui WHO sebagai obat untuk menyembuhkan Covid-19. Ia pun meminta agar pemerintah tak terlalu mengglorifikasi obat Ivermectin. "Sering kali glorifikasi, sering banyak hal-hal yang positif banget, tapi berlebihan. Ini berlebihan. Seperti Ivermectin, enggak ada WHO merekomendasikan, negara-negara maju yang punya standar tinggi juga tidak merekomendasikan. Karena ini masih uji klinis. Kita harus hati-hati," sebut Dicky.

Ia menilai strategi komunikasi risiko pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah selama ini kurang efektif. Terutama yang berkaitan dengan pelbagai program kuratif seperti penyediaan vaksin hingga obat Covid-19.

BPOM SEBUT INDIA PAKAI IVERMECTIN

Pemanfaatan obat cacing Ivermectin dalam penanganan Covid-19, mulai ditakar. Terlepas dari polemik, BPOM mengklaim banyak negara memakai Ivermectin untuk penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya India.

"Saya kira sudah banyak negara menggunakan Ivermectin ini. India juga pada saat masa periode (penularan kasus) intensitas tinggi mereka gunakan Ivermectin. Hingga mereda, mereka mulai tidak menggunakan lagi," jelas Kepala BPOM Penny Lukito, Senin (28/6) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Selain India, Ivermectin juga digunakan di Peru, Slovakia dan Ceko untuk pasien covid-19 bersamaan dengan jalannya uji klinik.

Meski bisa digunakan, dia mengimbau masyarakat agar tidak membeli Ivermectin secara bebas, termasuk pada platform online dengan mekanisme penjualan yang ilegal.

ERICK THOHIR SIAP PRODUKSI IVERMECTIN

Sinyal dukungan pemerintah terhadap penggunaan Ivermectin mengencang. Hal ini untuk mengatasi ketersediaan obat terapi Covid-19 di Indonesia di tengah lonjakan kasus, akhir-akhir ini.

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada BPOM produksi obat Ivermectin akan digenjot sampai 4,5 juta butir dalam waktu dekat. "Khususnya hari ini kita bicara Ivermectin. Kami sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta. Nah ini kalau memang ternyata baik untuk semua, tentu produksi ini akan kami genjot," sebut Erick saat konferensi pers virtual bersama BPOM, Senin (28/6).

Kendati begitu, Erick tidak memberi rincian target waktu produksi obat tersebut. Ia hanya menekankan ketersediaan obat seperti Ivermectin sangat dibutuhkan saat ini. "Dengan kondisi yang sekarang dilakukan pemerintah, apalagi PPKM Mikro terus ditingkatkan, ya tidak lain karena mencoba membantu rakyat mendapat obat murah atau (obat) terapi murah yang diputuskan setelah uji klinis," katanya.

Selain Ivermectin, Erick memastikan ketersediaan obat-obat lain seperti Oseltamivir, Favipiravir, hingga Remdesivir juga masih cukup untuk masyarakat. "Contoh obat Oseltamivir, itu tersedia, Favipiravir tersedia. Kemarin kami kerja keras dengan Kemenlu, Kemenkes, (untuk obat) Remdesivir, karena sempat dari India terbatas. Kemarin sudah coba proses. Kalau bisa produksi dalam negeri," jelasnya.

Tak cuma menggenjot ketersediaan obat di dalam negeri, ia memastikan pemerintah juga terus bertekad mempercepat penyediaan vaksin covid-19 buatan dalam negeri, yaitu Vaksin Merah Putih. Sebab, saat ini vaksin covid-19 yang didistribusikan ke masyarakat berasal dari bahan baku dan vaksin jadi dari luar negeri. "Selain vaksin impor, BPOM, Kemenkes, dan BUMN sedang menjajaki Vaksin Merah Putih atau Vaksin BUMN. Ini agar kita bersama-sama bisa berikan yang terbaik," pungkasnya.

WHO MINTA INDONESIA BELAJAR DARI INDIA

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta Indonesia mencontoh penerapan penguncian wilayah (lockdown) yang diterapkan India dalam menangani gelombang kedua lonjakan virus corona.

Dalam laporan terbaru tentang situasi Covid-19 di Indonesia, WHO memaparkan keberhasilan India menekan lonjakan infeksi corona yang diperparah dengan kemunculan varian Delta dengan salah satunya menerapkan pembatasan pergerakan hingga lockdown lebih ketat.

"Pembatasan pergerakan sosial dan kebijakan kesehatan publik (PHSM) bekerja secara efektif bahkan dalam konteks varian yang sangat menular. Dengan menggunakan PHSM, India dapat dengan cepat mengendalikan penularan dari 290 infeksi per 100 ribu penduduk setiap minggu pada awal Mei hingga menjadi kurang dari 30 kasus per 100 ribu penduduk pada 21 Juni," bunyi laporan WHO.

Saran itu diutarakan WHO setelah melihat lonjakan kasus corona di Indonesia dalam dua pekan terakhir. Pada Sabtu (26/6) dan Minggu (27/6) Indonesia mencatat rekor infeksi corona sampai 21 ribu kasus dalam sehari. Jumlah itu yang tertinggi sejak awal pandemi menyebar di Tanah Air.

WHO membandingkan lonjakan kasus corona Indonesia dengan India. Organisasi itu mencatat India kembali mengalami lonjakan besar kasus Covid-19 mulai awal Maret lalu dengan puncaknya pada awal Mei, di mana terdapat lebih dari 400 ribu kasus corona dalam sehari.

WHO juga menekankan jumlah kematian corona turut memuncak sekitar 10 hari kemudian, dengan lebih dari 4.000 kematian dalam sehari.

Di sisi lain, situasi corona di India saat itu juga diperparah dengan kemunculan varian Delta yang lebih menular. Sementara itu, proporsi penduduk yang sudah divaksinasi lengkap masih kurang dari 3 persen dari total hampir 1,4 miliar penduduk India.

WHO mengatakan sejak itu India menerapkan lockdown yang lebih ketat lagi dari gelombang pertama corona. Pada 25 April, pemerintah India juga mendesak seluruh negara bagian menerapkan lockdown di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus positif 10 persen ke atas. "Dengan ambang batas itu, hampir semua negara bagian India menjalani pembatasan pergerakan ketat meski waktu, penegakan, dan durasinya bervariasi. Beberapa negara bagian dilengkapi dengan lockdown parsial sebelum dan sesudah menerapkan lockdown total," kata WHO.

Menurut WHO, kebijakan pembatasan pergerakan dan pencegahan corona lainnya perlu ditingkatkan segera setelah situasi dinilai memburuk, salah satunya jika terjadi lonjakan penularan corona secara signifikan.

WHO mengatakan perlu waktu 10 hari atau lebih agar kebijakan pembatasan pergerakan itu terlihat dampaknya.

Lembaga kesehatan dunia itu menuturkan jika pembatasan pergerakan diterapkan dan ditegakkan secara tepat waktu, pembatasan aktivitas lainnya tidak harus dilakukan dalam skala nasional. "Implementasi kebijakan pembatasan pergerakan yang lambat atau tertunda sering kali menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dengan durasi yang lebih panjang," papar WHO.

"Di New Delhi, lockdown dimulai pada 19 April ketika penularan lebih dari 600 kasus per 100 ribu penduduk setiap minggu," ujar lembaga itu menambahkan.

Lebih lanjut, WHO menegaskan komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor paling penting dari keberhasilan pembatasan pergerakan dan pencegahan penularan corona.

Menurut WHO, hasil yang sukses "hanya mungkin terjadi ketika masyarakat memahami perlunya tindakan tegas dan mematuhi rekomendasi pemerintah".

KASUS POSITIF COVID-19 TERUS MELONJAK

Kasus positif corona kembali bertambah 20.694 pada Senin (28/6). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 2.135.998.

Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19 pemerintah pusat, dari total kasus positif, sebanyak 1.859.961 di antaranya telah dinyatakan sembuh. Pasien yang sembuh dari infeksi Covid-19 bertambah 9.480 dari hari sebelumnya. Kemudian dari total kasus positif, sebanyak 57.561 meninggal dunia. Jumlah pasien yang meninggal dunia usai terinfeksi virus corona bertambah 423.

Sementara itu, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman menyebut saat ini Covid-19 mutasi Delta mulai mendominasi di Indonesia. Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio mengatakan hal ini dilihat berdasarkan pengamatan Eijkman dari sampel virus yang telah diisolasi. "Dari virus yang diisolasi belakangan ini, ini mulai kelihatan varian delta ini mulai mendominasi," ujar Amin dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (28/6).

Meski begitu, ia belum dapat memastikan apakah lonjakan kasus positif virus corona di Indonesia memiliki kesinambungan dengan adanya varian baru jenis Delta itu.

Saat ini dijelaskan Amin, pasien yang terpapar varian Delta di Indonesia paling banyak berada di DKI Jakarta, dengan total temuan yang terkonfirmasi 96 pasien. Dilanjut Jawa Barat dengan temuan 47 pasien. Amin menyebut, sebaran varian Delta juga tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Banten. Dengan total kasus keseluruhan yakni 246 pasien. "Sudah ditemukan semakin banyak sudah mencapai jumlahnya 246. Tersebar di paling banyak di Jakarta kemudian di jawa barat. Ketiga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lagu di luar jawa Sumsel, Kalteng, Kaltim, Banten, Gorontalo dan Depok ada 1," kunci Amin.(CNNIndonesia)