COVID MENGGANAS, JOKOWI TOLAK LOCKDOWN

Jakarta, MS

Tanah Air kembali babak belur. Gerak virus Corona semakin ganas. Dalam sehari, belasan ribu kasus positif Covid-19 bertambah. Jumlah pasien meninggal dunia ikut meroket.

Penambahan 15.803 kasus positif baru dengan pasien meninggal dunia 303 orang merujuk data pemerintah pada Rabu (23/6). Rekor baru itu membuat total kasus corona di Indonesia mencapai 2.033.421 dengan kasus kematian 55.594. Provinsi DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus terbanyak dengan jumlah 4.693. Menyusul Jawa Barat (Jabar) dengan 2.910 kasus dan Jawa Tengah (Jateng) dengan 2.595 kasus.

Melonjaknya kasus Covid-19 telah diprediksi sebelumnya. Bulan Juni ini diperkirakan menjadi waktu puncak Covid-19 di Indonesia. Peningkatan itu terjadi setelah libur Idul Fitri. Anggapan lain terjadinya penurunan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan, jadi pemicu.

Mengantisipasi hal itu, usulan karantina wilayah alias lockdown riuh berkumandang. Bahkan, Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan kepada pemerintah untuk menerapkan lockdown selama 2 pekan demi menekan lonjakan Covid-19. Usulan itu disampaikan mengingat sebaran kasus virus corona di Indonesia terus mengalami lonjakan kasus "Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar (PB) IDI Zubairi Djoerban, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Lanjut Zubairi, usulan lockdown itu juga dinilai mampu menekan transmisi virus corona di masyarakat sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) juga dapat diminimalisasi. Sebab apabila BOR RS penuh, hal itu mengindikasikan pasien Covid-19 mengalami perburukan gejala. Jika tidak mendapat perawatan maksimal, maka berpotensi meninggal dunia.

Selain itu, lanjut Zubairi, usul lockdown itu juga berkaca pada kemunculan varian mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah teridentifikasi di sejumlah provinsi. Terlebih menurutnya saat ini kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terus merosot.

Desakan lockdown juga didendangkan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra. Dia mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown regional. Dari kedua opsi itu, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.

Permintaan karatina wilayah juga datang dari ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya ikut meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina wilayah alias lockdown.

Sayangnya, desakan pelaksanaan lockdown dinilai kandas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tetap memutuskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk mengendalikan kasus Covid-19.

Ia menilai, PPKM mikro merupakan kebijakan paling tepat lantaran tak akan mematikan ekonomi rakyat. "Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19," ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu (23/6).

"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro, karena masih menjadi kebijakan yang paling tepat mengendalikan covid-19, karena (pengendalian) bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," sambungnya.

Pemerintah, kata Jokowi, tentu menerima semua masukan itu, bahkan masukan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga permintaan menerapkan lockdown pun disambut baik. Hanya saja, pemerintah kata Jokowi memperhitungkan berbagai aspek dalam penanganan pandemi ini, termasuk soal PSBB dan lockdown tersebut.

Dia tak memungkiri banyak desakan karantina wilayah atau lockdown di tengah lonjakan kasus covid-19 saat ini. Namun, menurutnya, PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi serupa yakni membatasi kegiatan masyarakat. "Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan di lapangan terus diperkuat, semestinya laju kasus terkendali," tutur Jokowi.

Masih Jokowi, penerapan PPKM mikro saat ini belum menyeluruh di seluruh wilayah dan masih bersifat sporadis. Pun begitu, Presiden mengakui saat ini Indonesia masih harus menghadapi cobaan berat lantaran pandemi virus corona yang kembali meningkat di Indonesia. Bahkan di tengah penanganan pandemi yang belum juga bisa diatasi, Indonesia mesti dihadapkan dengan munculnya varian-varian baru Covid-19 yang lebih menular. "Kita masih harus menghadapi ujian berat, cobaan berat, karena beberapa hari terakhir Covid-19 kembali meningkat, dan juga adanya varian baru yang lebih menular," ungkap Jokowi.

Menurut dia, tingginya kasus positif Covid-19 saat ini membuat tingkat keterisian Rumah Sakit mengalami peningkatan. "Kita tahu kenaikan kasus positif yang tajam membuat BOR RS semakin meningkat," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal berbeda disampaikan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menilai pemberlakuan PPKM secara mikro tidak cukup efektif untuk menanggulangi masifnya penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Hal ini mengingat jangkauan virus yang sudah terlanjur luas. "Pembatasan satu RT saja tidak akan mempengaruhi tingkat penularan, butuh pengetatan yang lebih luas. Ini virus sudah di mana-mana loh, bukan cuma di RT," kata pria yang akrab disapa Cak Imin, Rabu (23/6) dikutip dari detik.com.

INSTRUKSIKAN KEPALA DAERAH PERKUAT PPKM MIKRO

Sikap pemerintah ‘berujung’. Terkait peningkatan kasus positif di Indonesia, Presiden Jokowi angkat suara. Penerapan PPKM Mikro masih jadi pilihan.

Menguatkan itu, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk memperkuat komitmen dalam penanganan covid-19. Jokowi meminta para kepala daerah mempertajam penerapan PPKM Mikro di daerahnya masing-masing.

"Saya minta gubernur, bupati dan wali kota meneguhkan komitmen, pertajam penerapan PPKM Mikro," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (23/6).

Komitmen ini, kata dia, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan posko-posko penanganan covid-19 yang telah terbentuk di wilayah masing-masing. "Optimalkan posko covid-19 yang telah terbentuk di wilayah, desa, dan kelurahan," tandas Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu menegaskan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk mengendalikan kasus covid-19 alih-alih lockdown. Menurutnya, PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi serupa yakni membatasi kegiatan masyarakat. "Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan di lapangan terus diperkuat, semestinya laju kasus terkendali," tutur Jokowi.

Untuk diketahui, pemerintah telah memperpanjang penerapan PPKM mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Beberapa aturan baru dalam pelaksanaan PPKM mikro yang lebih ketat ini antara lain WFH 75 persen, sekolah online, tempat ibadah di zona merah ditutup, hingga acara hajatan hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas.

PEMERINTAH GENJOT PROGRAM VAKSINASI

Solusi untuk menekan lonjakan kasus covid-19 dibeber. Selain pemberlakuan PPKM skala mikro, dan pemerintah juga akan menggenjot program vaksinasi.

"Selain kebijakan PPKM mikro di berbagai daerah, pemerintah menggenjot pelaksanaan vaksinasi massal untuk mengejar kekebalan komunal terhadap Covid-19," kata Presiden Jokowi, Selasa (22/6).

Presiden tak memungkiri bahwa lonjakan kasus penularan Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah membuat semua pihak harus bekerja lebih keras lagi untuk mengendalikan pandemi.

Jokowi mengatakan, sejak Kamis pekan lalu, target vaksinasi yang ia berikan berhasil tercapai. Oleh sebab itu, ia menargetkan satu juta vaksin per hari. Ia meyakini, dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, target tersebut dapat tercapai.

Jokowi juga mengatakan saat ini Indonesia telah menerima 104.728.400 dosis vaksin dari Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Jumlah ini adalah bagian dari sekitar 426,8 juta dosis vaksin Covid-19 yang didapatkan melalui berbagai pendekatan bilateral dan multilateral. "Seraya berupaya mempercepat program vaksinasi nasional ini, pemerintah berharap masyarakat menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Jangan pernah lalai memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," ujarnya.

Selanjutnya, Jokowi meminta warga agar tidak menolak vaksin guna menekan laju penyebaran Covid-19 yang terus meningkat beberapa waktu terakhir. Ia berharap warga tak menyia-nyiakan kesempatan jika telah mendapat kesempatan untuk menerima vaksin. Sebab, menurut Jokowi, tak ada agama apapun yang menolak vaksin. "Jika sudah ada kesempatan dapat vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak, karena agama apapun tidak ada yang melarang," lugasnya

Sebelumnya, Anggota Tim Pakar Media Satgas Covid-19 sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana I Gusti Ngurah Kade Mahardika. Menurut dia, kondisi saat ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang tak patuh protokol kesehatan, misalnya dengan berkerumun. "Virus Covid-19 ini mudah berubah, varian of concern bagi saya itu ada dua, yakni varian Alfa (B.1.1.7) dan Delta (B.1.617). Tetapi di samping mutasi virus, terjadinya lonjakan kasus juga karena adanya kerumunan," kata Mahardika dalam Dialog Publik KPCPEN yang disiarkan FMB9ID_IKP, Selasa (22/6).

Di sisi lain, lanjut Mahardika, vaksin Covid-19 sendiri sudah diteliti dan disebut masih efektif melawan varian Covid-19, terutama Alfa dan Delta. Untuk memerangi pandemi, dia menyatakan mendukung percepatan program vaksinasi di Indonesia. "Saya mendukung percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Karena dengan 40-50 persen cakupan vaksinasi Covid-19 di negara-negara Eropa, mereka sudah berani mengadakan piala Eropa 2021," imbuhnya.

Senada dikatakan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran Kusnandi Rusmil. Dia mengakui, Covid-19 memberi dampak luar biasa bagi kehidupan. Dia menilai vaksin cukup efektif memberi perlindungan. Jika seseorang yang sudah divaksin terinfeksi Covid-19, vaksin itu akan membantu mengurangi gejala dan risiko kematian.

Kusnandi menekankan, masyarakat semestinya takut pada virus corona, bukan pada vaksinasi. Untuk perlindungan yang lebih lengkap, vaksinasi harus dijalankan bersama kedisiplinan menjalani protokol kesehatan. "Selain kita harus disiplin menegakkan protokol 5M, maka untuk melengkapinya kita harus divaksinasi. Kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat betapa jahatnya Covid-19 ini. Saya yakin dengan fakta-fakta yang sekarang ini kita tampilkan, banyaknya kesakitan dan kematian akibat Covid-19, masyarakat harus mulai sadar pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi," kata Kusnandi.

PENAMBAHAN 15.308 KASUS BARU, SULUT SUMBANG 47

Indonesia kembali ketambahan 15.803 kasus positif baru, Rabu (23/6). Untuk pasien sembuh sebanyak 7.167 dan pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah 303 orang. Data itu dipublikasikan Humas BNPB dan diperbarui setiap hari pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian, total kasus Corona di Indonesia hingga hari ini adalah 2.003.421 kasus. Total kumulatif pasien sembuh dari Corona adalah 1.817.303. Sementara pasien yang meninggal hingga saat ini sebanyak 55.594 kasus.

Daerah yang hari ini melaporkan penambahan kasus baru terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 4.693 kasus. Kemudian diikuti Jawa Barat sebanyak 2.910 kasus dan Jawa Tengah 2.595 kasus.(detik/merdeka/cnn)

BERIKUT INI SEBARAN KASUS BARU CORONA PADA 23 JUNI//usultabel di sambungan jo

1. Aceh: 156

2. Sumatera Utara: 146

3. Sumatera Barat: 294

4. Riau: 330

5. Jambi: 103

6. Sumatera Selatan: 115

7. Bengkulu: 106

8. Lampung: 142

9. Bangka Belitung: 90

10. Kepulauan Riau: 309

11. DKI Jakarta: 4.693