Jakarta, MS

Tanah Air kembali babak belur. Kasus positif Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, melonjak signifikan. Usulan lockdown atau karantina wilayah membahana. Indonesia ‘memerah’.

Kondisi siaga Covid-19 ini dibuktikan dengan terjadinya penambahan kasus positif setiap hari. Data terkini, sudah sekira 29 daerah dinyatakan ‘zona merah’ buntut peningkatan kasus baru. Menyikapi itu, pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 15-28 Juni. Itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021.

Pelaksanaan kebijakan tersebut menuai pro kontra. Terkait kondisi saat ini, ada pihak yang menyarankan supaya pemerintah lebih memperketat aturan dalam membatasi kegiatan masyarakat. Ada epidemiolog yang menyarankan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan lockdown.

"Didasari melonjaknya kasus Covid-19 dan rawat inap, saya merasa Indonesia butuh istilah baru sebagai ganti PPKM Mikro," cuit Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar IDI, Zubairi Djoerban melalui akun Twitter miliknya @ProfesorZubairi, Selasa (13/6), dilansir dari CNNIndonesia.com.

Zubairi menilai sudah saatnya ada ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan regulasi mengingat lonjakan kasus positif virus Corona sudah membuat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) meningkat pesat. "Saya rekomendasikan kata lockdown saja agar monitoringnya lebih tegas dan lebih serius, meski isi konten kebijakannya tidak jauh beda dengan PPKM," sambungnya.

Ia menilai saat ini kondisi pandemi virus Corona di tanah air mirip dengan peningkatan kasus di 2020. Bahkan bisa lebih parah. Menurutnya, pandemi Covid-19 bisa makin memburuk karena ada faktor keberadaan mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong ‘Variant of Concern (VoC)’.

Salah satu mutasi Covid-19 yang dimaksud yakni varian B1617 dari India atau Delta. Menurut Zubairi, varian tersebut tergolong berbahaya. Dia berkaca dari Australia yang pintu perbatasannya dijaga ketat, namun tak bisa mengelak dari penyebaran B1617. Pun di Indonesia menurutnya varian tersebut telah mengakibatkan dampak yang tidak baik hingga saat ini.

"Varian Delta yang sangat menular dari SARS-CoV-2 telah bermutasi lebih lanjut untuk membentuk varian Delta Plus atau AY.1. Diketahui, Delta Plus ini tahan terhadap terapi antibodi monoklonal yang baru saja disahkan di India. Semoga kita terhindar dan bisa memitigasinya," kata dia.

Belum lagi varian mutasi corona yang lain. Sejauh ini, Kemenkes sudah mendeteksi 145 kasus varian mutasi corona. Terdiri dari 36 kasus B117 Alfa, 5 kasus B1351 Beta, dan 104 kasus B1617.2 Delta.

Diketahui, gerak penyebaran Covid-19 kembali meluas. Bahkan, sejumlah anggota dan staf Komisi I DPR dikabarkan positif terinfeksi virus Corona. Akibatnya, Komisi I DPR lockdown dan tidak ada aktivitas sejak Senin (14/6). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan kebijakan itu diambil guna menekan laju penularan. Ruangan Komisi I DPR juga akan disemprot disinfektan. "Komisi I DPR sedang lockdown. Ada beberapa anggota, tenaga ahli, dan staf, juga office boy yang juga positif Covid-19. Sehingga Senin, Selasa, dan Rabu dikosongkan untuk dilakukan sterilisasi dan lain sebagainya," kata Kharis dalam sebuah diskusi yang disiarkan via internet.

Hal serupa mendera Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, 11 pegawai Kemensos positif virus Corona. Risma pun langsung menutup kantor pegawai yang terpapar Covid-19. "Karena naik tadi, jadi aku antisipasi. 11 orang positif Covid-19," kata Risma di Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).

Risma mengatakan saat ini ada empat ruangan kerja yang tengah dilakukan penyemprotan desinfektan. Sehingga, pegawai di ruangan tersebut diminta tidak masuk ke kantor terlebih dahulu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, mulai hari ini wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung berstatus siaga satu Covid-19. Dia menjelaskan daerah yang disiagasatukan itu berdasarkan kajian zonasi kota/kabupaten.

Artinya, apabila ada daerah lain, misalnya pemerintah Garut dipersilakan meninjau karena dalam catatan Pemprov Jabar kasus Covid-19 yang tinggi, tidak seluruh Jabar. "Jadi yang disiagasatukan berdasarkan kajian zonasi per kota/kabupaten. Artinya pemerintah Garut silakan me-review. Tidak seluruhnya, jadi dia bisa melakukan pengetatan di zona-zona merah di Garut tapi tidak semua sesuai zonasi berbasis kecamatan atau kelurahan," katanya di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (15/6).

Status siaga satu Covid-19 Bandung raya ini berdasarkan tingkat keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) pasien yang menyentuh angka 84,19 persen. Angka ini melebihi ketetapan WHO dan nasional yakni maksimal 60-70 persen. Selain itu dua wilayah Bandung raya yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat saat ini berada di zona merah level kewaspadaan. "Khusus untuk Bandung raya, karena kombinasi dari rumah sakit dan zona merahnya berbasis kota kabupaten maka satu wilayah harus dalam keterkendalian," ujarnya.

Sementara itu, data pemerintah yang dipublikasikan oleh Humas BNPB pada Selasa (15/6), kasus baru Covid-19 bertambah sebanyak 8.161. Selanjutnya, pasien sembuh dari Corona bertambah 6.407 orang, dan pasien Corona meninggal dunia bertambah 164 orang.

BAHAYA VIRUS VARIAN DELTA

Kekhawatiran publik bertambah. Selain peningkatan kasus baru, sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong ‘Variant of Concern’ (VoC), yang berhasil teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequence (WGS) secara berkala.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ratusan varian yang diwaspadai Badan Kesehatan Dunia (WHO) itu merupakan perkembangan data terakhir per 13 Juni, dengan total sebanyak 1.989 sampel warga yang diperiksa.

"Rekap sequences di Indonesia telah dideteksi 145 VoC yakni 36 kasus B117 Alfa, 5 kasus B1351 Beta, dan 104 kasus B1617.2 Delta," kata Nadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6).

Merujuk data yang diterima, provinsi yang mencatat temuan VoC ini adalah Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Dari provinsi itu, yang paling banyak mengidentifikasi VoC adalah Jawa Tengah dengan 76 kasus, dengan rincian 75 varian B1617 Delta dan satu kasus B117 Alfa. Semetara di DKI Jakarta ada 48 kasus VoC dengan rincian 24 kasus B117 Alfa, 4 kasus B1351 Beta, dan 20 kasus B1617 Delta.

WHO sebelumnya sudah menetapkan ada empat varian yang masuk dalam kategori VoC, yaitu B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, B1617 dari India dan P1 dari Brasil. Keempat varian ini merupakan jenis yang diwaspadai tingkat penularannya oleh WHO. VoC merupakan varian yang memiliki peningkatan penularan atau perubahan merugikan dalam epidemiologis, memiliki peningkatan virulensi atau perubahan presentasi penyakit klinis, bahkan mampu menurunkan efektivitas vaksin. Hanya saja masih sedikit bukti sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

Diketahui, varian virus corona Delta atau B.1.617.2 merupakan varian mutasi pertama kali terdeteksi di India dan telah menyebar ke lebih dari 60 negara seperti di Inggris dan Indonesia. Varian delta menyumbang sekitar 60 persen dari kasus virus corona di Amerika Serikat. Sementara di Inggris, varian ini telah menyumbang 90 persen kasus infeksi Covid-19 baru. Sementara di Indonesia, sebanyak tiga pasien posien positif Covid-19 di Jawa Timur, dinyatakan terinfeksi corona varian B16172 Delta. Mutasi jenis ini merupakan strain asal India.

SEKOLAH TATAP MUKA KANS DITUNDA

Kenaikan kasus baru Covid-19 langsung mendapat atensi sejumlah lembaga tinggi negara. Upaya mengantisipasi menyebaran virus Corona, terus dimasifkan. Termasuk mengusulkan penundaan kegiatan belajar tatap muka yang direncanakan Juli mendatang.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia meminta pemerintah menunda uji coba sekolah tatap muka menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. "Mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/6).

Ia mengklaim sudah mengingatkan pemerintah sebelum Idul Fitri 2021 terkait potensi lonjakan Covid-19. Sementara saat ini fakta telah menunjukkan bahwa kasus penularan Covid-19 benar-benar melonjak.

Berangkat dari itu, Dasco meminta pemerintah mengambil langkah-langkah taktis untuk menghambat lonjakan penyebaran Covid-19, termasuk menunda menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. "Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Dasco menambahkan, pemerintah juga perlu membuat sanksi dalam penanganan kasus lonjakan Covid-19 saat ini. Menurutnya, kebijakan dan sanksi yang akan diterapkan bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. "Ya tentunya nanti kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam sanksi, itu disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing," tutur Dasco.

Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, membuka kemungkinan pembelajaran tatap muka tidak digelar di daerah yang sedang melaksanakan PPKM Mikro. "Ada kemungkinan dalam melakukan PPKM itu berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah sebuah keharusan yang dialami semua sektor, dalam dua minggu itu ada pembatasan," ujar Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/6).

Jika di daerah tertentu sedang dilaksanakan PPKM mikro, menurutnya, pihak sekolah dapat menggelar pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring).

Namun, lanjut dia, jika PPKM sudah selesai dilakukan maka sekolah memiliki kewenangan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. "PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem, di daerah, kelurahan, atau desa tersebut. Jadinya lanjutkan saja proses SKB-nya saja, kalau PPKM terjadi di daerah anda jadinya berhenti pembelajaran tatap muka terbatas, tapi hanya untuk dua minggu tersebut," katanya. Nadiem pun meminta sekolah yang berada di wilayah yang tidak melaksanakan agar mempersiapkan protokol kesehatan yang baik.

Ia berharap, kesehatan siswa dan tenaga pendidik tetap terjaga selama pembelajaran tatap muka terbatas. "Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi, semua sekolah sudah harus siap-siap, mau itu daerah dimasukkan dalam PPKM atau tidak. Harus sudah mulai siap-siap dari sekarang," sebut Nadiem.

JOKOWI BERSIKAP

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia langsung mendapat atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait kondisi yang mendera DKI Jakarta, Presiden langsung memberikan tiga pesan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Presiden mengarahkan bagaimana kita mengatasi adanya peningkatan yang signifikan di DKI Jakarta dalam seminggu terakhir. Di antaranya pesan Pak Presiden implementasi di lapangan ditambahkan, dikuatkan seperti dulu ada penjagaan, pengetatan," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Selasa (15/6).

Pesan kedua, kata Riza, Jokowi meminta agar penggunaan masker di Jakarta terus ditingkatkan. "Karena menurut Bapak Presiden penggunaan masker ini sudah selamatkan 98 persen, masker ini membantu kita terbebas dari penyebaran virus corona," ucap dia.

Sementara yang ketiga, lanjut Riza, Jokowi berpesan untuk segera mempercepat program vaksinasi di Jakarta dengan target 7,5 juta warga harus sudah tervaksin pada akhir Agustus. "Tadi Pak Gubernur langsung memimpin rapat di DKI bersama Forkopimda setelah dari istana, kita langsung menindaklanjuti dalam rencana aksi, dan segera kita laksanakan mulai tadi rapat dan besok," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Letkol TNI Laut M. Arifin meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat penanganan Covid-19 dengan memberlakukan kembali regulasi ketat PSBB seperti pernah diterapkan pada 2020 silam.

Permintaan itu ia sampaikan berkaca dari kenaikan pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, sebanyak 200-400 pasien baru setiap harinya. "Jakarta sekarang masih macet, bagaimana ini pemerintah provinsinya? Ini kebijakan harus sinergis saat ini. Segera lakukan PSBB seperti awal, kecuali memang mau warganya kolaps, silakan," kata Arifin, Selasa (15/6).

Arifin menilai kebijakan yang diterapkan pada April 2020 lalu di Ibu Kota dengan regulasi ketatnya mampu menurunkan sebaran kasus Covid-19 di DKI. Sementara dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala mikro, menurutnya, tak cukup signifikan mengendalikan pandemi.

Ia membandingkan dengan sebelumnya ketika keterisian Wisma Atlet sempat stagnan pada Maret-Mei dengan jumlah sekitar 1.000 pasien yang dirawat. Namun 2-4 pekan pascalebaran, mulai terjadi kenaikan kasus secara signifikan. "PPKM mikro tidak efektif, karena kalau efektif lebaran tidak akan terjadi lonjakan seperti ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Arifin menyebut saat ini antrean warga dan ambulans di Wisma Atlet tak bisa terelakkan lagi. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) Wisma Atlet mencapai 68,72 persen.

BOR memang terlihat mengalami penurunan, namun, menurutnya hal itu terjadi setelah terdapat penambahan tempat tidur mencapai 1.400 buah dalam dua hari terakhir. Kini, tempat tidur Wisma Atlet bertambah kapasitas menjadi 7.394 setelah sebelumnya berjumlah 5.994 tempat tidur "Ini sudah ditambah kapasitas kamarnya, sekarang ya Wisma Atlet lampu kuning menuju merah, tetap waspada," pungkasnya.(cnn)