Manado, MS

Problem kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Nada sesal wakil rakyat Nyiur Melambai dituangkan. Sorotan menyasar pemerintah provinsi (pemprov) yang dinilai lemah memperhatikan masalah ini, utamanya dari segi alokasi anggaran. Pihak eksekutif pun didorong untuk dapat memberikan perhatian penuh terhadap persoalan kekerasan perempuan dan anak.

Apalagi anggaran yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulut terbilang terlalu sedikit. Padahal ada begitu banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak teratasi dengan benar.

"Misalnya sekarang ini ada banyak keluarga miskin tidak punya uang sama sekali yang melakukan otopsi tapi tidak tau mengambil dananya di mana. Apakah dinas memperhatikan hal tersebut," tegas Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020 bersama DP3A Provinsi Sulut, baru-baru ini, di ruang paripurna DPRD Sulut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, DP3A jangan dilihat sebagai dinas buangan. Hal itu karena masa depan bangsa ada di instansi tersebut. "Itulah yang saya sebut pada waktu yang lalu jangan pandang enteng ini dinas, jangan dilihat dinas ini seperti dinas buangan. Kita minta tolong, masa depan masyarakat Sulut ada di dinas perempuan dan anak," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini.

"Terlalu banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak tak tertangani karena tidak punya uang," sambung personil Pansus LKPJ ini. Ia menambahkan, ada salah satu warga yang bergumul bagaimana melakukan otopsi yang biayanya Rp15 juta. Kemudian dibutuhkan juga analisa dan psikologi yang menghabiskan anggaran Rp5 juta.

"Apakah benar anak itu dibunuh karena dia meninggal dan dua orang yang selamat di sebelah dia. Kasus-kasus seperti ini begitu banyak jadi dinas ini perlu ada perhatian," beber srikandi yang terbilang vokal tersebut.

Sementara itu, Anggota Pansus LKPJ lainnya, Stella Runtuwene mengatakan, dari pelaporan program beserta alokasi dana hanya lebih banyak ke dinas dari pada program yang menyentuh dari masyarakat itu sendiri. "Coba kedepannya anggaran itu banyaklah ke masyarakat itu sendiri. Ini kalau saya lihat laporan dari ibu lebih banyak masuk ke dinas dibanding dengan program yang menyangkut ke masyarakat ini sangat miris," ujar srikandi dari Partai Nasdem.

Ia menambahkan, kalau dihitung dari dana Rp6 Miliar yang terealisasi untuk masyarakat hanya Rp 900 juta. Baginya, ini sangat kecil jadi maka perlu jadi catatan ke dinas. Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan instansi ini agar anggaran kedinasan dari DP3A Provinsi Sulut bisa lebih besar lagi. "Saya juga sependapat dengan ibu Sandra, anak-anak adalah tonggak ke depan tetapi nilai sekecil ini untuk apa yah, kasihan masyarakat Sulut banyak sekali membutuhkan support. Jangan dana itu lebih banyak ke kedinasan dibanding langsung ke masyarakat," kuncinya. (arfin tompodung)