RAWAN TERLIBAT KORUPSI, ASN DIWARNING


Jakarta, MS

Lonceng peringatan menyasar gerak Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dinilai rawan. Teranyar, pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terseret kasus tersebut terjadi setiap bulan.

Gambaran itu dibentangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB), Tjahjo Kumolo. Dirinya tak menampik masih mendapati PNS atau ASN yang terjerat korupsi. Ini menjadi peringatan karena setiap bulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memecat tidak hormat para PNS korup.

"Jujur kami tiap bulan rata-rata hampir 20 hingga 30 persen PNS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus kami ambil keputusan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," kata Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) virtual, Minggu (18/4) kemarin.

Tjahjo mengatakan, setiap kasus korupsi dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti ada PNS yang terlibat. Para PNS atau ASN itu selama proses hukum tidak langsung diberhentikan melainkan dinonaktifkan terlebih dahulu hingga proses hukum selesai. "Dalam proses hukum kami tetap menonjob-kan mereka dan menunggu proses hukum yang ada," ujar dia.

Sementara itu, hasil survei LSI menyebutkan, ada lima tempat atau bagian paling korup di instansi pemerintah. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyampaikan, kelima tempat tersebut adalah pengadaan barang, perizinan usaha, bagian keuangan, bagian pelayanan serta bagian personalia.

"Bagian pengadaan dinilai paling rawan terjadi kegiatan koruptif, yakni 47,2%. Selanjutnya di bagian perizinan usaha 16%, keuangan 10,4%, pelayanan 9,3%, dan lainnya 1%," kata Djayadi.

Adapun responden survei kali ini sebanyak 1.201 PNS yang diwawancarai dalam periode 3 Januari hingga 31 Maret 2021. Populasi PNS yang disurvei mencakup PNS di 14 provinsi dan menggunakan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka.

BANYAK ASN PERNAH TERIMA UANG ‘HADIAH’ ////ANKJDL

Gratifikasi di lingkup ASN nampak subur.  Rata-rata PNS pernah terima uang atau hadiah di luar ketentuan. Gambaran tersebut berdasarkan data yang dibeber LSI.
Persepsi di kalangan PNS menerima uang atau hadiah di luar ketentuan cukup besar. Sekitar 76,1 persen PNS yang disurvei menilai jarang atau sangat jarang menerima uang atau hadiah di luar ketentuan. Dengan rincian 47,5 persen menilai sangat jarang dan 28,6 persen jarang.

"Mayoritas menilai jarang/sangat jarang, 76,1 persen, PNS menerima uang atau hadiah di luar ketentuan resmi dari suatu pihak," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei secara daring, kemarin.

Kemudian, 9,3 persen menilai sering atau sangat sering terjadi, PNS menerima uang atau hadiah di luar ketentuan. Dengan rincian 8,3 persen menilai sering, 1 persen sangat sering. Sementara itu, ada 14,6 persen responden yang tidak menjawab.

"Sekitar 9,3 persen menilai sering atau sangat sering. Sedangkan 14,6 persen tidak menjawab," sambungnya.

Lebih lanjut, faktor PNS menerima uang atau hadiah di luar ketentuan itu paling tinggi karena pengawasan yang kurang. Sekitar 49 persen menilai sangat besar faktor tersebut. Kemudian di posisi berikutnya adalah kedekatan PNS dengan yang memberi uang (37,1 persen) serta campur tangan politik dari yang berkuasa (34,8 persen).

"Faktor-faktor lain yang dinilai lebih sedikit adalah karena gaji rendah, budaya, mendapat uang tambahan, tidak ada ketentuan yang jelas, jarang ada hukuman jika ketahuan, pelaku tidak paham, didukung atasan, persepsi hak PNS, dan takut dikucilkan," jelas Djayadi.

KESADARAN PNS ATAS KORUPSI DI LEMBAGANYA RENDAH ////ANKJDL

Fakta lain ditemukan LSI dalam survei yang dilalukan di kalangan ASN. Tingkat kesadaran PNS terhadap kasus korupsi di kementerian atau lembaga yang ditempatinya ternyata cukup rendah.

Dalam survei ini ditemukan 39,2 persen sama sekali tidak tahu kemungkinan terjadi korupsi di instansinya dan 30,4 persen mengaku kurang tahu.

"Mayoritas 69,6 persen, kurang tahu/sama sekali tidak tahu," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei secara daring, kemarin.

Sementara itu, hanya 25,5 persen yang mengaku tahu atau sangat tahu terjadi korupsi di instansinya. Dengan rincian 22,4 persen mengaku cukup tahu dan 3,1 persen sangat tahu.

"Terdapat 25,5 persen PNS yang sangat atau cukup tahu adanya kemungkinan korupsi di instansinya," jelas Djayadi.

Sementara itu, 3,5 persen PNS yang menjadi responden mengaku pernah menyaksikan sendiri PNS menerima suap atau gratifikasi. 14,6 persen mengaku tidak pernah menyaksikan sendiri tetapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah melihat praktik suap di kalangan PNS. Sementara, 77,9 persen mengaku dirinya dan orang yang dikenalnya tidak pernah menyaksikan langsung suap atau gratifikasi.

"Terdapat sekitar 3,5 persen yang pernah menyaksikan sendiri, sementara 14,6 persen menyatakan tidak pernah menyaksikan sendiri tapi ada orang yang dikenal secara pribadi pernah menyaksikannya," ungkap Djayadi.

Sebagian besar PNS yang disurvei menilai suap atau gratifikasi merupakan sesuatu yang tidak wajar. 89 persen menyatakan demikian, sementara ada 10 persen yang menyatakan sebagai hal yang wajar.

"Mayoritas menilai tidak wajar, 89 persen, memberikan sesuatu seperti uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah," jelas Djayadi.

LSI menggelar survei dengan populasi PNS di berbagai Kementerian/Lembaga. 1.201 PNS menjadi responden survei yang digelar 3 Januari sampai 31 Maret 2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. (merdeka)


Komentar