Sanksi pemecatan telah diambil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) terhadap para kader pendukung wacana Kongres Luar Biasa (KLB). Langkah itu menuai dukungan petinggi Bintang Mercy di Sulawesi Utara (Sulut). Mereka yang terlibat gerakan memecah belah partai dinilai perlu diberikan tindakan tegas.

Kabar berhembus, para pendiri PD tengah mempersiapkan KLB untuk melengserkan kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sikap mengkudeta AHY pun direspon DPP dengan mengambil kebijakan pencabutan kartu tanda (KTA) anggota. Politisi Partai Demokrat Sulut pun mendukung hal itu supaya bisa ada tindakan tegas.

“Tindak tegas para oknum yang mengaspirasikan KLB,” ungkap Koordinator Bidang Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulut, Hendry Walukow, baru-baru ini, di tempat kerjanya.

Dikatakan Walukow, sangat mendukung langkah dari pengurus DPP partai Demokrat dalam rangka melakukan pemecatan terhadap oknum-oknum yang mengaspirasikan KLB.

“Saya pribadi mendukung kepemimpinan AHY, dalam hal ini apa yang sudah dilakukan DPP dalam rangka pemecatan para kader-kader tersebut," ungkap Anggota Komisi I DPRD Sulut ini.

Baginya, kebijakan yang diambil DPP untuk pemecatan sudah tepat. Dalam rangka menjaga kewibawaan dari partai berlambang Bintang Mercy ini. "Itu sudah merupakan langkah yang tepat guna untuk penertiban dan kewibawaan dari pada partai Demokrat itu sendiri,” ucap Hendry. (arfin tompodung)