Label kota toleran masih dilekatkan kepada Manado dan Tomohon. Dua daerah di bawah kepemimpinan Jemmy Ringkuangan dan G S Vicky Lumentut tersebut, berada pada urutan ketiga dan empat tingkat keterbukaan masyarakatnya di Indonesia.

Setara Institut menyatakan Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai kota paling toleran dan mendapat skor tertinggi dalam Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020. Selain Salatiga di peringkat pertama yang mendapat skor 6,717, peringkat kedua diperoleh Kota Singkawang dengan skor toleransi sebesar 6,450. Kemudian peringkat tiga kota Manado dengan skor toleransi sebesar 6,200. Selanjutnya peringkat empat kota Tomohon dengan skor toleransi sebesar 6,183.

Selanjutnya peringkat lima Kota Kupang dengan skor toleransi sebesar 6,037. Kemudian peringkat enam ada Kota Surabaya dengan skor toleransi sebesar 6,033, disusul Kota Ambon, Kediri, Sukabumi, dan Bekasi dengan skor sebesar 5,530.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring dan menerbitkan laporan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Tak sedikit, kata dia, pelanggaran kebebasan beragama justru banyak terjadi di kota-kota besar.

"80 persen apa yang kita kategorikan sebagai pelanggaran kebebasan beragama itu terjadi di daerah perkotaan," kata Tigor saat memberi sambutan dalam acara Penghargaan Indeks Kota Toleran 2020 yang digelar secara daring, Kamis (25/2).

Pelanggaran kebebasan beragama, kata dia, terjadi lantaran desentralisasi dan otonomi daerah yang menyebabkan sebuah kota ‘terpaksa’ bertumbuh dengan cepat. Dari yang semula homogen kini dipenuhi dengan heterogenitas.

Fenomena ini, menurutnya, memperkuat dinamika dan kompetisi tingkat politik lokal. Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah daerah di beberapa kota berkomitmen terhadap kemajuan membangun kebersamaan dan merawat kemajemukan.

Dalam konteks indeks toleransi ini, Bonar mengakui peran pemimpin suatu daerah memegang peranan penting dalam menumbuhkan sikap toleransi di suatu kota.

"Kami juga melihat ada komparasi tegas antara pemimpin kota yang kemudian komit merawat kemajemukan, melindungi warganya, merawat kebebasan beragama, dibandingkan wali kota atau kepala daerah yang bertindak bertentangan atau sebaliknya," kata dia. (cnn)