Manado, MS

Tubuh Partai Demokrat (PD) Sulawesi Utara (Sulut) membara. Adanya eks pengurus yang disinyalir terlibat kudeta Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi penyebab. Usulan untuk pencabutan kartu tanda anggota (KTA) pun dilayangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulut.

Kader yang masuk dalam gerakan mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mulai diradar. Desakan untuk ‘mengamputasi’ para anggota yang tak sejalan mengencang. Termasuk wilayah bumi Nyiur Melambai. Mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sulut, Vecky Gandey (VG), terancam dicopot sebagai anggota partai.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat pengurus harian terbatas (PHT) Partai Demokrat Sulut, Rabu (24/2) kemarin. Teranyar, pihak pengurus telah mendapatkan laporan bahwa ada kader Demokrat yang melakukan gerakan menghasut pengurus-pengurus di daerah untuk mendukung KLB Partai Demokrat.  “Kader Demokrat se-Sulawesi Utara langsung bereaksi keras terhadap pergerakan oknum yang pernah merasakan kejayaan Demokrat. Beredar pesan yang dikirim oleh beberapa orang termasuk diantaranya mantan Direks kepercayaan pak E. E. Mangindaan,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Bastiaan yang turut didampingi Sekretaris DPD Billy Lombok dan Bendahara DPD Hanny Joost Pajouw, kemarin.

Dijelaskannya, berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang ada maka dalam rapat PHT Partai Demokrat Sulut, langsung memutuskan untuk meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengambil tindakan tegas. Itu dengan mencabut keanggotannya dari Partai Demokrat. “Kita tidak main-main, kita juga tidak berjiwa pengkhianat, semua tunduk pada kongres ke-V Partai Demokrat dimana ketum AHY dipercayakan sebagai nahkoda Partai Demokrat,” tegas Mor.

Sekretaris DPD Partai Demokrat, Billy Lombok ikut membenarkan adanya usulan pencabutan KTA itu. Ia menyampaikan, berdasarkan laporan dari DPC terbukti VG telah melakukan pergerakan secara institusional. “Ini tidak sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Dan mencoba mengganggu dan merayu serta meyakinkan para DPC untuk melakukan kongres luar biasa,” jelas Billy.

Seluruh kader dinilanya sangat solid. Tidak ada yang keluar dari hasil kongres. Jiwa para kader bukan penghianat. Dengan demikian para kader dimohonkan untuk ambil sikap tegas. “Tidak dalam putusan mana hitam dan putih, mana biru demkorat, mana yang di luar itu. Dalam pengertian partai sudah jelas diarahkan kerja untuk rakyat, bukan di pusaran polemik. Kami sudah ajukan tindakan tegas kepada beliau sebagai anggota partai untu dicabut KTA. Tapi yang berwenang  untuk pencabutan adalah DPP,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini.

Wakil Ketua DPRD Sulut ini menjelaskan, pihaknya menganggap orang-orang yang begerak di luar keputusan Demokrat sudah bukan lagi keluarga besar Partai Demokrat. “Mereka bukan lagi bagian keluarga besar Demokrat. Jadi untuk melakukan kongres luar biasa itu sangat ketat. Tidak mudah seperti itu. Jadi ini sudah sangat-sangat melanggar AD/ART partai sehingga wajar pengusulan untuk dicabut KTA-nya,” tegasnya.

“Sulut adalah daerah pendiri partai, mengerti betul bagaimana partai ini berdiri dengan semangat reformasi, dan itu membutuhkan kerja bersama dan Sulut tidak maju mundur, Sulut komit,” kuncinya.

Diketahui sebelumnya, Billy Lombok telah memberikan warning kepada para kader di Sulut. Jangan sampai ada yang tidak mendukung AHY. “Demokrat Sulut tetap sepakat sesuai dengan hasil Kongres kelima yang sudah diikuti bersama.  Demokrat Sulut memberikan peringatan serius bagi oknum yang mengganggu hasil kongres dan ketum AHY beserta dengan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat. Karena itu sangat mengganggu DPP dalam rangka menjawab harapan-harapan masyarakat yang ditaruhkan atas Demokrat. Tentu kita harus kerja keras untuk melahirkan kerja nyata, tentu ini tidak bisa dicoreng oleh perbuatan oknum-oknum tertentu," ungkapnya, belum lama ini.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Van Bone ikut memberikan penegasan terkait dukungan kepada AHY sesuai dengan Kongres ke-V tanggal 15 Maret 2020. Hal itu karena pada saat itu, keputusan kongres AHY adalah ketum. “Jadi bagi kami DPC-DPC yang ada di Sulut maupun di Kota Manado sangat mendukung ketua umum kami AHY. Kami justru dengan adanya isu kudeta, kami DPC Kota Manado justru lebih solid lagi. Jadi kita konsisten, 15 kabupaten kota sudah membuat surat mendukung AHY ketua umum karena hasil kongres 15 Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi,” ucapnya.

Terpisah, Vecky Gandey ketika dikonfirmasi terkait dukungannya terhadap KLB, tak mengelak. Ia membenarkan, kalau dirinya ikut terlibat dalam upaya agar pelaksanaan KLB itu dapat berlangsung. “Iya. Saya sebagai salah satu pihak yang mendukung KLB dengan alasan menegakkan kembali AD/ART PD (Partai Demokrat, red). AD/ART mengatur tentang KLB, apa yang salah dari situ. Sebagai anggota (partai, red), saya akan meminta hak pembelaan berdasarkan AD/ART yang lama. Bukan AD/ART yang baru. Kalau KLB semuanya dicantumkan dalam AD/ART, baik lama maupun baru,” ucapnya, kemarin.

DPP RADAR SEMUA DAERAH

Tak hanya di Sulut. Langkah menyisir para anggota Partai Demokrat yang kedapatan terlibat gerakan kudeta merambah ke seluruh daerah Indonesia. Pemberian sanksi pun dilakukan. Salah satunya terjadi di Kabupaten Blora.

Upaya pendalaman kepada para kader terkait isu kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) mulai dilakukan pengurus DPP. Penegasan itu disampaikan Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. "Beberapa kader dan ketua DPC telah kami panggil dan masih berlangsung ke DPP untuk memberikan keterangan yang intinya mereka mengadu domba dan menebar fitnah serta berita bohong (hoax) dan tentu ada yang sudah diberi sanksi karena terbukti secara aktif dan melanggar AD/ART dan etika partai. Sampai saat ini kami masih terus menggali keterangan dari berbagai daerah," tegasnya, kemarin.

Menurut Herman, salah satu kader aktif yang terlibat dan sudah dikenakan sanksi adalah Ketua DPC PD Kabupaten Blora. Herman menyebut jabatan Ketua DPC PD Kabupaten Blora telah digantikan menjadi pelaksana tugas atau Plt. "Ketua DPC Kabupaten Blora sudah kami plt, yang lain sedang proses dan memang sedikit saja yang terlibat secara aktif," ujarnya.

Lebih lanjut Herman juga mengatakan, sejumlah kader nonstruktural PD juga tengah diinvestigasi oleh Dewan Kehormatan PD. Ia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi Mahkamah Partai Demokrat terkait isu kudeta itu. "Kita tunggu saja, kami sedang menuntaskan klarifikasi dan investigasi secara komprehensif," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah kader PD, termasuk Jhoni Allen Marbun, yang terlibat dalam isu kudeta partai, masih diproses internal. Partai Demokrat menerima masukkan agar kader yang terlibat diberi sanksi pemecatan. "Masih dalam proses di internal kami. Memang kader-kader militan dari seluruh Indonesia, para pemilik suara yang sah, sudah mendesak terus juga agar para pelaku GPK PD yang masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat, untuk dipecat segera. Mereka tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka," ucap Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra, kemarin.

Kader aktif Partai Demokrat, kata Herzaky, mendesak agar kader yang terlibat upaya kudeta dibersihkan dari partai. Kader internal, menurut Herzaky, tak terima dengan aksi yang menodai kepemimpinan Ketum AHY. Sanksi tegas terhadap kader yang membelot sudah dipersiapkan PD. Sanksi tegas itu, kata Herzaky, bisa berupa pemecatan terhadap kader seperti Jhoni Allen Marbun. "Mereka minta para pengkhianat untuk dibersihkan dari partai ini. Karena mereka, kader-kader militan dan para pemilik suara sah ini, tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama 11 bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat selama setahun terakhir," ujar Herzaky.

SBY DESAK USIR KADER TERLIBAT KUDETA

Reaksi tegas pula datang dari Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dirinya memberikan arahan yang tegas untuk para anggota partai terkait isu kudeta. SBY minta agar kader-kader yang masih melancarkan gerakan kudeta Demokrat diusir.

SBY meminta, apabila masih ada oknum yang berupaya menghasut anggota partai lain untuk melakukan kudeta maka perlu diberikan sikap tegas. Ia menilai, hal tersebut sangat merusak keberadaan partai. “Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO, hadapi dengan sikap yang tegas, usir orang-orang itu. Mintakan mereka berhenti merusak partai kita," kata SBY dalam sebuah video, kemarin.

Dalam menghadapi para kader atau pihak eksternal yang ingin melakukan kudeta, menurut SBY, perlu memakai cara-cara yang tidak melanggar hukum. Mantan Ketum PD itu menuturkan bahwa banyak cara yang bisa digunakan tanpa harus melanggar hukum. “Yang penting kita jangan melakukan tindakan yang melebihi kepatutan, misalnya melakukan kekerasan atau main hakim sendiri. Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai tanpa melawan hukum yang berlaku," sebut SBY.

"Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya. Meskipun sering tidak mudah mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi hukum dan tatanan yang berlaku," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, SBY menegaskan bahwa Demokrat bukan partai yang bisa dibeli. Presiden ke-6 RI itu menegaskan, PD tidak tergiur oleh uang, berapa pun besarnya. "Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale! Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur oleh uang anda berapa pun besarnya," tegas SBY. (arfin tompodung/detik)