Manado, MS

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Richard Sualang berharap, rencana turunnya bantuan pemerintah pusat sebesar Rp350 juta bagi setiap kelurahan, dibarengi dengan langkah pengawasan yang optimal.

Menurutnya, langkah pengawasan sangat krusial, sehingga dana bantuan tersebut digunakan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. "Itu merupakan respon positif pusat dan selebihnya diatur dengan tata kelola yang profesionalisme sehingga tepat sasaran," tandas Sualang, Senin (22/10) kemarin.

Sualang mengakui, pemerintah pusat punya kerinduan dalam rangka memberdayakan masyarakat di seluruh Indonesia.  "Untuk jadi sasaran perlu mendapat perhatian berdasarkan respon pemerintah," imbuhnya.

Terkait mekanisme, dia berharap, mengacu pada ketentuan. Misalkan lewat pengendalian di intern Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Selanjutnya, politisi vokal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap, koordinasi dalam pengawasan tetap dilakukan. Sehingga, setiap kendala tereliminasi . "Misalkan lewat pemakaian manjemen pengendalian yang jelas ada mekanismenya," tuturnya.

Dikatakan Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado untuk DPRD Sulut ini, bantuan dana bagi 87 kelurahan tidak sedikit, sehingga secara kompetensi jadi acuan untuk dipergunakan secara transparan.

Sualang juga menyanggupi jika dana tersebut turun ke kelurahan, ia bersama rekan-rekan di lembaga DPRD Manado, akan terlibat dalam proses pengawasan. “Tentunya dengan prosedur yang telah disinergikan bersama pemerintah. Itu bagian kinerja bersama antara legislatif dan eksekutif, jadi ketika resmi keluar maka tugas kami turut mengawasinya," ungkapnya seraya memastikan ketika dana itu turun harus dirasakan seluruh masyarakat.

Diketahui, dana bantuan bagi kelurahan ini salah satunya berdasarkan usulan Walikota Manado GS Vicky Lumentut saat APEKSI di Ambon, Maluku tahun 2015 silam. Itu direspon pemerintah pusat untuk tahun 2019.(devy kumaat)