Kemenag Usut Gelar Bodong Oknum Pemuka Agama

Liow : Ini Preseden Buruk Generasi Muda di Sulut


LAPORAN : SONNY DINAR

Nyiur Melambai diterpa isu tak sedap. Sederet oknum pemuka agama terendus memanfaatkan gelar bodong. Terkuak pula tujuan pemanfaatan gelar bodong itu untuk pencitraan serta penipuan kepada umat dan masyarakat umum. Fenomena itu menyulut reaksi keras Kementerian Agama (Kemenag) RI. Tim investigasi dibentuk untuk mengusut persoalan ini.

Fakta itu terkuak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Pakem) yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (27/8). Terungkap ada beberapa oknum pemimpin atau pemuka Agama dan Publik Figur yang memakai gelar bodong untuk pencitraan serta penipuan kepada umat dan masyarakat umum.

Rakor yang dihadiri Koordinator Bidang Intelejen Kajati Sulut Ledrik Takaendengan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpolda) Sulut Steven Liow, Wasintel Kodam XIII Letkol Marsal Deni, Kasubbid 3 Polda Sulut Wowiling, dari Kantor Wilayah (Kanwil) kementerian Agama (Kemenag) Jeni Sampouw dan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut.

"Salah satu rekomendasi rakor diminta Kemenag adalah membentuk Tim Investigasi, agar gelar bodong ini ditertibkan dan apabila terbukti tidak pernah kuliah yang bersangkutan layak dihukum termasuk Perguruan tinggi yang menerbitkan gelar sarjana tersebut. Bahkan gelar kehormatan izinnya dicabut," kata Kepala Kesbangpolda Sulut Evans Steven Liow.

Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov), Liow menyayangkan maraknya Sarjana Teologi Bodong. "Ini Preseden buruk kita bagi Generasi muda di Sulut karena memiliki ijasah tanpa kuliah atau belajar adalah perilaku menyimpang baik bagi oknum maupun Perguruan Tinggi yang menerbitkan gelar itu," tandasnya.

"Ini harus menjadi perhatian bagi instansi terkait, karena Gelar Sarjana Teologi ada syarat yang sangat ketat baik kehadiran maupun jadwal belajar akademik pun itu ketat. Riwayat kita belajar pasti terekam dengan media elektronik kampus dan media sosial jadi semua tidak bisa dibohongi amat terlebih jam belajar dan waktu belajar pasti terekam," sambungnya.

"Kampus Universitas Terbuka  dengan belajar jarak jauh semua terekam dengan baik dan semua terekam baik saat belajar mengajar maupun kerja lapangan. Isu sarjana Teologi ini berkembang sampai pemberian Doktor Kehormatan ‘Honoris Causa’. Kami belum pernah cek dan ada data orasi ilmiah Teologi tapi tiba-tiba dapat. Ini menyesatkan," ungkap Ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Sulawesi Utara Zefanya Linturaan dan meminta Kemenag dan Polda mengusut kasus ini.

Hal serupa disampaikan Oleh Ketua PELSIS Sulut Marselino Sepang. Menurutnya, gelar tanpa belajar adalah citra buruk dunia pendidikan Teologi dan patut diwaspadai karena telah mencoreng pendidikan di Sulut.

"Amat terlebih bagi Perguruan Tinggi itu sendiri. Kami sudah cros and chek di Perguruan Tinggi Teologi Sulut," tegasnya.

"Bagaimana bisa yang bersangkutan bekerja untuk Pemerintah. Bagaimana dapat ijin belajar dan bagaimana waktu belajar. Apakah yang bersangkutan pakai class eksekutif dengan bayaran tinggi atau standar seperti apa. Saya yakin kode etik dan sumpah Tridharma Perguruan Tinggi pasti dilanggar. Hal ini Perlu ditertibkan bahkan diusut tuntas oleh aparat terkait karena ini mengganggu integritas seluruh mahasiswa di Sulut," tambahnya lagi. (**)

 


Komentar