Deprov Warning Perusahaan Terkait BPJS

Terima Laporan Maraknya Tunggakan Iuran


Manado, MS

Sikap kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meletup. Persoalan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan jadi sebab. Seruan keras dilayangkan wakil rakyat ke pihak perusahaan di bumi Nyiur Melambai yang dilaporkan memiliki tunggakan.

Sorotan itu datang dari Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy. Ia mengatakan, perusahaan-perusahaan harus memperhatikan pembayaran BPJS karyawannya. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi karyawannya.

"Ini kami sampaikan karena ada laporan kepada kami perusahaan-perusahaan yang memiliki tunggakan. Tidak membayar bpjs kesehatan dan tenaga kerja kepada karyawannya," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, Rabu (12/8), saat dihubungi.

Jangan sampai menurutnya, ke depan ketika ada karyawan yang sakit akan kebingungan ketika dirawat di Rumah Sakit. Harapannya BPJS mereka aktif namun ternyata tidak. "Jangan sampai karyawan itu merasa ikut BPJS namun ternyata sudah beberapa bulan perusahaannya tidak membayar iuran BPJS. Akhirnya tidak bisa dilayani BPJS," tegas Yusra.

Ia meminta instansi terkait melakukan penegasan kepada perusahaan yang mengabaikan pembayaran BPJS bagi karyawannya. Dirinya berharap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melakukan pengawasan kepada perusahaan seperti ini yang mengabaikan jaminan kesehatan bagi karyawannya. "Instansi terkait diharap untuk melihat perusahaan-perusahaan yang mengabaikan hak kesehatan karyawannya dengan melalaikan kewajibannya terhadap BPJS," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Menurutnya, warning tersebut bukan hanya ditujukkan kepada perusahaan-perusahaan. Namun juga kepada pemerintah daerah yang memiliki tanggungan BPJS kepada masyarakat. "Kepada pemda juga yang memiliki tanggungan diminta untuk memperhatikan pembayaran BPJS agar tidak terjadi tunggakan," kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar