Jakarta, MS

Hawa panas kian membungkus arena perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar). Kehadiran Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai penantang Airlangga Hartato, terus menambah tensi internal Beringin. Babak baru ketegangan kini dipicu munculnya surat permohonan pengamanan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP).  

Surat yang beredar di hadapan publik tersebut tertanggal 12 Juli 2019, ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat. DPP Golkar meminta pengamanan pihak Kepolisian Resort (Polres) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Sekretariat DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat. Surat itu ditandatangani Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus dan Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir. Pengamanan diharap dilakukan selama 24 jam. Jumlah personil yang diminta satu Satuan Setingkat Regu (SSR) berjumlah sepuluh orang personil.

Dalam isinya berbunyi, DPP Golkar mengajukan permohonan pengamanan tersebut karena dinamika yang terjadi di tubuh partai belakangan ini. “Sehubungan dengan dinamika yang berkembang di Partai Golkar akhir-akhir ini serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Kantor DPP Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengajukan permohonan pengamanan Komplek kantor Sekretariat DPP Partai Golkar yang terletak di Jl. Anggrek Neli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat," bunyi surat tersebut.

Golkar tak menepis. Namun surat ini disebut hanya permintaan penjagaan biasa untuk keamanan di kantor DPP Golkar. Tidak ada kaitannya dengan Musyawarah Nasional (Munas). "Iya enggak ada (kaitannya, red), kan Munasnya aja masih Desember," tutur Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Rabu (17/7).

Pengamanan ini dianggapnya sudah biasa dilakukan Golkar apabila ada aktivitas di DPP. Apalagi jumlah personil polisi yang disiagakan tidak begitu besar. "Tidak perlu dibesar-besarkan. Biasa saja. DPP Partai Golkar kan kalau ada aktivitas selalu meminta pengamanan ke pihak kepolisian. Jumlahnya juga kan tidak besar," ujar Ace.  

Sedangkan terkait jadwal rapat pleno penentu Munas, Ace belum bisa memastikan penyelenggaraannya. Rapat pleno menurutnya, baru akan dilaksanakan setelah rapat harian.

"Agenda pleno akan segera dilaksanakan jika memang sudah ada agenda dari rapat harian. Jadi kita menunggu rapat harian dulu, dari rapat harian nanti akan ada rapat pleno," ucapnya.

Alasan sedikit berbeda terkait pengamanan disampaikan politisi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno. Dave Laksono sapaan akrabnya menjelaskan, penjagaan ini guna mengantisipasi adanya perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) daerah tingkat II yang mengadukan permasalahan di provinsi ke DPP Golkar. Hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kericuhan."(Pengamanan ini dilakukan, red) untuk menghindari tindakan anarkis. Bukan karena (menjelang, red) Munas. Tapi justru kita khawatir di daerah yang merasa tidak puas dengan kebijakan tingkat satunya dan melakukan aksi anarkis di DPP," tegasnya, kemarin.

Dave tak merinci perwakilan daerah mana yang ditengarai bakal ke DPP Golkar. Ketika disentil hubungannya dengan pemberhentian 10 Ketua DPD Golkar tingkat II di Maluku yang disinyalir karena dukungan ke salah satu calon ketum, Dave pun menepis. Masalah itu disebutnya merupakan rotasi biasa di tubuh partai. Alasannya, para Ketua DPD tingkat II telah menjabat dua kali sebagai ketua maupun lebih sehingga dibutuhkan rotasi.

Meski begitu Dave mengakui, Golkar selalu menghangat jelang Munas. Sejak beberapa kali Munas, tetap muncul pihak yang tidak menerima dengan keputusan musyawarah. "Kita ikuti proses yang ada. Jangan paksakan kehendak, jangan terprovokasi," tuturnya.

Diketahui belakangan ini, tubuh Golkar mulai hangat pasca munculnya Bamsoet di bursa calon ketum. Fenomena pemecatan 10 Ketua DPD Golkar tingkat II di Maluku ikut juga menyulut curiga sejumlah pihak. Kabar berhembus, tindakan itu disinyalir karena arus dukungan terhadap Bamsoet.

CALON KETUM DIPASTIKAN LEBIH DARI SATU

Temu ‘istimewa’ antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Bamsoet, Senin lalu, bergelinding hangat. Aroma adanya pembahasan terkait persaingan pucuk pimpinan Partai Golkar tercium. Fenomena tersebut dinilai sebagai sinyal kuat Munas Beringin nanti lebih dari satu calon.

Tanggapan itu dilayangkan eks Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa. Baginya, pertarungan kursi ketum bakal ramai karena calon dipastikan tak hanya petahana Airlangga Hartato. 

"Setelah Bambang Soesatyo diterima Presiden Jokowi, sinyal kuatnya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dipastikan akan diikuti lebih dari satu calon ketua umum," kata Lalu Mara dalam keterangan tertulis.

Sejauh ini baru Airlangga dan Bamsoet yang akan maju di Munas Golkar. Dengan adanya pertemuan Jokowi dan Bamsoet, Mara memandang sangat kecil kemungkinan munas berlangsung secara aklamasi. Munas Golkar bakal memilih langsung ketum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. "Pemilihan secara langsung diikuti pemilik suara. Yaitu DPD II, DPD I serta ormas (organisasi masyarakat) yang mendirikan dan didirikan," jelasnya.

Menurut Mara, jadwal Rapimnas untuk menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan munas belum ada sampai saat ini. Itu karena rapat pleno harian juga belum diselenggarakan. Hanya saja, Munas Golkar bisa dipastikan berlangsung Desember 2019 sesuai dengan saran Dewan Pembina.

Selain itu, ia menilai juga pertemuan ini, terkandung harapan Jokowi agar Golkar kembali menjadi rumah besar bagi purnawirawan keluarga besar TNI/Polri. "Yang menarik, Bamsoet adalah dari unsur keluarga ABRI (TNI). Sementara Airlangga dari unsur birokrat," tuturnya.

WASEKJEN NILAI JOKOWI INGINKAN SEMANGAT DEMOKRASI

Ragam tanggap terus berdatangan menyentil perjumpaan Jokowi dan Bamsoet. Reaksi kini meletup dari Wasekjen Partai Golkar, Doli Sinomba Siregar. Dirinya merasakan semangat demokrasi yang diinginkan orang nomor satu itu terjadi di tubuh Beringin.

Alur berpikir Sireger atas pertemuan itu diendusnya. Dia meyakini, iklim demokrasi itulah yang diinginkan Jokowi terhadap situasi internai Golkar menjelang munas. "Kami harap semangat demokratis seorang Pak Jokowi bisa ditegakkan di internal Golkar jelang pelaksanaan Munas yang seharusnya bisa segera dilakukan," ujar Doli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/7).

Semangat demokrasi itu muncul dalam pertemuan antara Jokowi dengan Ketua DPR Bamsoet yang merupakan kader Golkar. Menurut Doli, perjumpaan dengan pria yang akrab disapa Bamsoet itu sebagai momentum penenang di tengah situasi internal partai. “Kami para kader Partai Golkar sangat menyambut baik serta memberikan apresiasi terhadap pertemuan di antara Presiden Joko Widodo dengan Bambang Soesatyo yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini adalah sebuah momentum yang menyejukkan serta menenangkan bagi kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, di tengah berbagai dinamika internal partai belakangan ini," tutur Doli.

"Dari pertemuan itu, kami melihat betapa Pak Jokowi sangat perduli terhadap Partai Golkar. Pak Jokowi menyampaikan lewat Pak Bamsoet permintaan agar jangan ada keriuhan dan Golkar tidak pecah. Bagaimana Pak Jokowi menginginkan Golkar menjadi partai tengah yang menyatukan semua kekuatan yang ada. Dan jangan ada lagi lahir partai baru dari rahim Golkar," sambungnya.

Menurut Doli, Jokowi menunjukkan bahwa dia memang begitu peduli dengan Golkar. Ini dianggapnya sebuah wujud kepedulian Jokowi kepada Golkar. “Kami sangat bangga akan hal tersebut. Lewat pertemuan itu, kami bisa merasakan bagaimana Pak Jokowi nyaman dengan seorang Bambang Soesatyo," tutur Doli.

Selain itu, dirinya sangat menghargai demokratisnya seorang Jokowi. Terbukti, ketika Bamsoet menyebut bahwa di dalam pertemuan dengan Jokowi, tak ada pembicaraan soal dukung mendukung calon ketum. “Ini adalah sebuah sikap demokratis Pak Jokowi yang muncul dalam kenyamanan pembicaraan dengan seorang Bambang Soesatyo," jelas Doli.

"Kami pun mendambakan iklim demokratis yang sama terjadi di Partai Golkar. Menjadi sangat kontekstual di tengah banyaknya laporan soal kader pengurus yang di-PLT-kan karena tak mau dipaksa memberi dukungan kepada calon tertentu," sambungnya.              

Diketahui, jumpa ‘spesial’ Bamsoet dengan Jokowi tersaji, Senin (15/7). Pertemuan antara Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar dengan Jokowi itu disambut baik sejumlah kader Partai Golkar.  Sebuah pesan penting pun dititipkan Jokowi. Bamsoet diminta menjaga kekompakan dan menjaga Golkar sebagai partai moderat perekat kekuatan politik di Indonesia. Sementara sebelumnya, Bamsoet menjelaskan, pertemuan dengan Jokowi yang berjalan selama dua jam tersebut hanya membicarakan soal partai Golkar. "Tadi kita bicara soal Golkar saja," akunya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Bamsoet, hanya membicarakan terkait kondisi partai saat ini dan ke depannya. Serta harapan untuk tetap jadi partai yang bersatu. "Hanya kita bicara bagaimana Golkar ke depan harus tetap menjadi partai tengah yang bisa menyatukan semua kekuatan yang ada, dan jangan ada lagi lahir partai partai baru dari rahim Golkar," terang Bamsoet.

Jokowi berpesan agar menjaga persatuan dan kerukunan partai. Agar tidak terpecah dan berkubu-kubu. "Ya justru pesan beliau partai Golkar harus dijaga betul kekompakannya," tutup Bamsoet.

Menanggapi pertemuan tersebut, Airlangga terlihat tidak khawatir. Menurutnya, hak Jokowi untuk mengundang siapapun ke Istana. "Namanya pimpinan, presiden kan bisa panggil siapa saja," tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin lalu.

Terkait sinyal dukungan presiden sebagai ketum Golkar, Airlangga tidak memberikan pernyataan tegas. Dia mengungkapkan, sinyal dukungan ketua umum Golkar oleh Jokowi tergantung arah mata angin. "Sinyal itu kan harus dilihat 4G atau 5G. Tergantung arah mata angin," jelasnya. (dtc/lp6/mdk/k24)