Pemkab Bolsel kembali maju beberapa langkah meninggalkan daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis (20/6) kemarin, Bolsel  menjadi daerah pertama yang menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur.

Penyerahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Ranperda Pelaksanaan APBD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ranperda ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto S.Pt ME. Diterima oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut, Drs Djoni M. Wilar.

“Berdasarkan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah bahwa ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat tiga hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi,” kata Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto.

Hal ini bisa terlaksana sesuai harapan, karena berkat dukungan dari semua pihak, terlebih pihak legislatif sehingga Bolsel menjadi daerah pertama yang menyerahkan Ranperda TA 2018.

“Ini juga berkat komitmen dan dukungan dari legislatif yang telah berupaya maksimal pembahasan Ranperda dimaksud dan terus menjaga konsistensi menjadi daerah tercepat dalam penyampaian. Kami kini tinggal menunggu jadwal evaluasi oleh Tim Pemprov sebelum ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Mamonto.

Diketahui, sesuai data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut, Kabupaten Bolsel merupakan daerah pertama yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, diikuti oleh Kota Bitung dan Pemkab Sitaro. “Ini adalah prestasi yang luar biasa,” kata Djoni M Wilar. (Hendra Damopolii)