Tondano, MS

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa akan dilaksanakan serentak tahun 2024 atau lima tahun mendatang. Namun hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini telah memproyeksikan partai politik (parpol) mana yang bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi.

Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), syarat bagi parpol untuk bisa mengusung calon sendiri yakni memperoleh minimal 20 persen dari total jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen perolehan suara parpol. Berdasarkan persyaratan tersebut, parpol yang duduk di DPRD Minahasa harus memiliki minimal 7 kursi, atau 20 persen dari total kursi di DRPD Minahasa yang berjumlah 35 kursi.

Meski belum ada penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 telah memproyeksikan nilai perolehan kursi masing-masing parpol di periode 2019-2024.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berpotensi meraih 17 kursi dipastikan jadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung calon sendiri di Pilkada 2024. Partai Golkar yang berada di posisi kedua dengan perolehan 6 kursi otomatis harus mencari mitra koalisi dengan parpol lainnya untuk bisa mengusung calon. Hal yang sama berlaku untuk Partai Demokrat yang berpotensi meraih 4 kursi, disusul Partai Nasdem 3 kursi, Partai Gerindra dan Perindo masing-masing 2 kursi dan Partai Hanura 1 kursi.

Pengamat politik Djhon Sualang menyebut bahwa konstelasi Pilkada Minahasa memang masih terlalu dini untuk dibahas. Namun dia mengatakan, jika melihat peolehan kursi DPRD saat ini maka dipastikan kedepan akan terjadi lobi-lobi politik antar parpol.

"Lima tahun itu adalah proses yang panjang, apalagi ketika dikaitkan dengan politik. Pasti ada dinamika-dinamika yang terjadi, apalagi Minahasa memang dikenal sebagai daerah yang tensi politiknya sangat tinggi di ajang Pikada. Apakah masih akan menyajikan duel klasik antara PDIP dan Golkar, atau keduanya berkoalisi melawan parpol lainnya, atau bisa saja tercipta koalisi raksasa yang memicu hadirnya kotak kosong. Semua itu bisa terjadi, dan pastinya lobi-lobi politik akan ramai di kalangan elit parpol. Tapi kan masih lama, makanya terlalu dini untuk dibahas," paparnya.

Yang paling menarik disimak, kata dia, yaitu konstelasi politik di DPRD pada saat pembagian komposisi Alat Kelangkapan Dewan (AKD) nanti. "Nanti akan kelihatan mana parpol yang gabung dengan koalisi pemerintahan bersama PDIP, atau apakah PDIP sebagai parpol yang memperoleh hampir separuh kursi akan tampil mendominasi struktur AKD. Atau ada lobi-lobi politik dalam pembagian kursi komisi dan badan, saya kira ini yang akan menarik untuk disimak nanti," tandasnya. (jackson kewas)