Ratahan, MS

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kans jadi incaran partai politik (parpol) penghuni parlemen Minahasa Tenggara (Mitra). Incaran dalam membentuk fraksi maupun menambah keanggotan dalam fraksi murni, jadi penyebab. Alasannya, PPP dan PKPI takkan mungkin mendominasi dalam pembentukan fraksi murni ataupun gabungan karena hanya memiliki 1 perutusan di DPRD sebentar.

Dari hasil pleno Pemilihan Umum (Pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar memplot fraksi masing-masing. PDIP mengalokasikan sebanyak 12 perwakilan, Golkar 5 perwakilan, Demokrat, Nasdem dan Gerindra masing-masing 2 perwakilan dan PPP serta PKPI masing-masing 1 anggota.

PDIP yang nyaris menguasai setengah parlemen kans melebarkan sayapnya di fraksi untuk mendapatkan dukungan penuh dalam pengambilan setiap keputusan. PPP dan PKPI yang mau tak mau harus bergabung dalam fraksi, kans menjadi incaran PDIP mengingat hubungan politik yang baik selama ini.

Namun pihak Golkar juga tak mau diam dalam melebarkan sayapnya di parlemen guna memperkuat dukungan, melalui penambahan anggota fraksi ini. Sedangkan, berdasarkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Mitra dialokasikan sebanyak 25 kursi, membentuk 3 komisi dan minimal anggota fraksi sebanyak 3 anggota.

Selanjutnya pembentukkan fraksi gabungan sesuai pasal 376 bagian ketujuh soal fraksi, Mitra hanya dapat membentuk fraksi gabungan sebanyak 2. "Ini akan menarik. Sebab pembentukkan fraksi gabungan yang hanya dua fraksi saja, akan dapat menyajikan perebutan yang alot. Baik mereka yang akan membentuk fraksi, maupun sebaliknya, yang akan bergabung. Pasti akan ada trik-trik politik entah itu dari partai penguasa ataupun mereka yang hendak membentuk fraksi," ungkap Viddy Ngantung salah satu pemerhati pembangunan dan politik di Mitra, kemarin.

Secara umum menurut dia, pembentukkan fraksi gabungan akan sangat membantu perjalanan politik di Mitra yang imbasnya akan berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan. "Sebab disana akan ada move-move politik mengatasnamakan aspirasi masyarakat didalamnya dan tentunya dari sisi positif pembangunan. Kita tunggu saja nanti," tukas Viddy. (recky korompis)