Tomohon, MS

Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 6, Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, termasuk Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tomohon menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK yang telah memfasilitasi pertemuan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi di daerah, khususnya di Sulawesi Utara. “Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di sini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ungkap Rumajar.

Beliau kemudian memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi di tingkat daerah terkait risiko korupsi, seperti lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat, tingginya penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas, minimnya kontrol publik, serta potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kendala pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi juga menjadi perhatian utama.

Rumajar juga menyoroti rendahnya pemahaman pegawai negeri sipil (ASN) mengenai antikorupsi, minimnya partisipasi masyarakat, dan media lokal yang belum sepenuhnya independen sebagai tantangan yang perlu diatasi bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota berharap agar KPK dapat membantu pemerintah daerah dalam menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih baik. Ia menegaskan pentingnya identifikasi dan penanganan potensi masalah korupsi, serta penguatan sistem pengawasan internal. "Kami berharap KPK dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar lebih profesional, berintegritas, dan kompeten," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Rumajar menyampaikan harapan agar kegiatan rapat koordinasi ini dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam mewujudkan bangsa dan negara yang bersih dan maju. “Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun bangsa yang kita cintai,” tuturnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari Sulawesi Utara, termasuk para bupati/wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKPD/BPKAD. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen dan sinergi seluruh elemen dalam pemberantasan korupsi di wilayah Sulawesi Utara.(RommyKaunang/*)