Manado, MS

Persoalan buruh disentil Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen. Keberadaan mereka dinilai sangat berperan dalam kemajuan daerah. Utamanya di wilayah Bumi Nyiur Melambai.

Menurut Silangen, selama ini kehidupan buruh begitu dinamis. Begitu pula yang dihadapi para pekerja yang ada di Sulut. Pihaknya tetap terus menampung apa yang menjadi keluhan dari para buruh.

"Saya kira di Sulut masalah buruh ini dinamis luar biasa. Saran dari buruh menjadi hal yang tak terpisahkan bagi kemajuan Pemerintah Provinsi Sulut," ungkapnya.

Persoalan buruh juga menjadi perhatian aktivis Sulut. Mereka menilai, ada banyak masalah yang harus diselesaikan pemerintah terkait problem pekerja. "Pemerintah harus melihat penyediaan lapangan kerja bagi warga  lokal. Kemudian masih ada yang tidak menerapkan UMP (upah minimum provinsi)," ungkap Presidium Swara Manguni Sulut, Nedine Sulu.

Menurut dia, dalam kenyataan, jumlah upah relatif tidak berubah. Sedangkan, kebutuhan hidup selalu bertambah seperti biaya pendidikan, perumahan, sakit dan masih banyak lagi pengeluaran lainnya. "Pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat pekerja," tuturnya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dinilainya sebagai hal yang harus diseriusi. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang melakukannya. "Bahkan ada cara untuk memecat secara perlahan, ditempatkan di posisi yang sangat sulit, supaya keluar dengan sendirnya. Terus ditambah lagi, pesangon tidak dibayar oleh perusahaan. Ini masih banyak terjadi. Belum lagi pekerja yang di luar negeri yang nasib mereka dipertanyakan. Lebih khususnya para wanita karena tak sedikit kekerasan yang dialami," tegasnya.

"Intinya pemerintah masih banyak ‘PR’ terkait masalah buruh di Sulut. Pemerintah harus turun tangan dalam rangka memproteksi pemenuhan hak-hak buruh," kuncinya. (arfin tompodung)