Jakarta, MS

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal menyebutkan bahwa pihaknya menggandeng Badan Kerja Sama (BKS) Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Pencegahan, Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran se- Indonesia (BKS IKM-IKP-IKK-FKI).

Menurut Andi, hal itu dilakukan untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kerja sama ini tercipta karena dokter dengan penguasaan kompetensi yang paripurna akan menjadi katalisator peningkatan mutu layanan kesehatan dalam pelaksanaan Program JKN,” ujarnya saat memberi Kuliah Tamu BKS IKM-IKP-IKK-FKI Regional 6 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (12/1/2024).

“Peningkatan mutu layanan mencakup dimensi mutu yang meliputi aspek medis seperti technical, interpersonal dan outcome serta aspek non medis yang terdiri dari servicescapes, accessibility dan responsiveness.”

“Aspek non teknis juga penting karena ada saatnya dokter juga akan menjadi pasien, sebagai pasien kecenderungan kita ingin didengar dan diperhatikan, ingin mendapatkan layanan terbaik dan mengharapkan kepedulian serta keramahan melalui ketulusan human touch,” ujarnya.

Dia menambahkan, dokter wajib menghadirkan rasa dan melayani dengan hati melalui kemampuan serta kemauan. Menurutnya kemampuan dan kemauan.sangat penting dimiliki oleh setiap tenaga medis.

“Semua bisa dilakukan melalui AI (Artificial Intelligence), tapi satu hal yang tidak bisa gantikan kita secara personal, itulah human touch yang terimplementasi melalui rasa kemanusiaan. Ini hal yang paling mendasar yang tidak ada dalam perkembangan teknologi,” Ia mengungkapkan.

“Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini sudah 95,75% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, untuk itu tenaga medis wajib menguasai literasi pengetahuan tentang pembiayaan kesehatan Program JKN secara komprehensif agar kemampuan dan kemauan dapat selaras.”

“Kami juga berharap dalam pemerataan pelayanan kesehatan, akan banyak lagi dokter-dokter muda yang bersedia bertugas di wilayah perifer demi tercapainya ekuitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Afdal juga memaparkan tentang tiga poin penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, memastikan semua penduduk memiliki akses. Kedua, tidak ada isu tentang masalah biaya, dan ketiga tentang kualitas layanan yang harus bermutu.

“Akan menjadi percuma jika suatu wilayah telah memiliki dokter, memiliki peralatan dan obat- obatan tapi masyarakatnya tidak mampu mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.”

“Maka dari itulah Program JKN hadir untuk menjembatani pembiayaan kesehatan secara gotong- royong. Dan pemahaman dokter tentang pembiayaan tersebut diharapkan dapat mereduksi risiko tersebut,” ia menambahkan.

Ketua Pusat BKS IKM-IKP-IKK-FKI, Febri Endra Budi Setyawan menyatakan komitmennya dalam bersinergi terkait dengan pengembangan kompetensi dokter di bidang pembiayaan kesehatan.

Bahkan, dia juga berencana akan mengembangkan kerja sama itu di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini dan sudah tidak sabar ingin menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Febri.

Dia mengatakan, tujuannya sama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mari kita bersinergi, agar pelayanan BPJS Kesehatan dalam Program JKN yang backbonenya adalah pelayanan promotif dan preventif di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) semakin kuat,” ia mengungkapkan.

Ia menjelaskan, untuk daerah Jawa Timur dirinya telah membuat analisa agar tenaga medis di Puskesmas lebih terarah dalam mengembangkan program promotif dan preventif.

Menurutnya, hasil analisa menyatakan bahwa di Puskesmas tempat dia bertugas telah ditemukan akar masalah dan solusinya.

Dari hal tersebut, Febri mengajak masing-masing wilayah untuk melakukan analisa agar dapat mengembangkan layanan dan mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan layanan promotif dan preventif.

Ketua Dewan Pengawas, Abdul Kadir yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kuliah umum agar sedapat mungkin meningkatkan literasi tentang Program JKN.

Ia berharap kurikulum tentang pembiayaan kesehatan bisa masuk ke dalam mata kuliah di fakultas kedokteran Indonesia.

“Ini bisa menjadi inisiasi masuk kurikulum, sehingga kita semua paham, tidak lagi ragu dan bertanya-tanya tentang JKN dan BPJS Kesehatan. Karena banyak peraturan dalam Program JKN yang diterbitkan, kita kadang kurang paham khususnya dalam hal pola pembiayaan INA CBG’s yang sudah ditentukan tarifnya sebelum tindakan dilakukan,” ujarnya.

Abdul Kadir sepakat dengan Febri terkait pelayanan kesehatan harus fokus pada promotif dan preventif.

Ia berharap sebisa mungkin FKTP memberikan pelayanan paripurna yang diawali dari pengembangan kompetensi dokter-dokter di FKTP yang meliputi pusksesmas, klinik pratama dan dokter praktik perorangan. (jackson)