Tomohon, MS
Sistem pengelolaan APBD yang diterapkan Pemerintah Kota Tomohon saat ini tidak boleh bocor alias menyimpang. Walaupun sudah berulang kali Kota Tomohon mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI, namun sistem pelaporan berupa data, wajib dipenuhi oleh setiap pengguna anggaran dalam hal ini para  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini penting agar realisasi anggaran yang disinkronkan dengan Program Walikota Caroll Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut (CSWL) dapat dipertanggungjawabkan. Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring SE ME menilai bahwa sistem yang ada sudah baik, namun upaya pendampingan kepada SKPD itu tetap jalan.

"Iyah memang dalam menggunakan anggaran daerah itu berdasarkan peruntukan yang telah tertata dalam APBD. Penggunaan Anggaran di setiap SKPD dibutuhkan Ketelitian, Disiplin dan integritas guna melahirkan program yang transparan, kredibel, bernilai tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sekretaris Kota Tomohon itu kepada mediasulut.co Rabu (13/9/ 2023) itu.

Lebih lanjut dikatakannya, jika kemarin dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Verifikasi Data Dukung Monitoring Center for Prevention 2023, sebagai tindak lanjut dari Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dan Peningkatan SPI 2023 yang dilaksanakan di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa, (12/9/2023) kemarin.

Dikatakannya lagi, karena ini diikuti oleh 14 Kabupaten/ Kota se Sulut, maka kegiatan tersebut dijadikan sebuah momen dimana setiap peserta boleh berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana upaya dapat mengelola keuangan daerah berdasarkan dengan sistem yang lambat laun mengalami perubahan lebih baik.

"Jika sistem yang diterapkan baik maka akan melahirkan sesuatu yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Tomohon lewat optimalisasi pelayanan publik yang efisien melalui setiap program yang ada," ujarnya.

Spesifiknya lagi, dalam kegiatan tersebut juga terkuak pembahasan soal bagaimana strategi dan langkah-langkah jitu agar pemantauan dan mengevaluasi data dukung dalam rangka meningkatkan integritas dan transparansi itu jalan.
"Kenapa harus seperti itu karena observasi ini sangat penting guna memastikan keberhasilan program-program pemerintah dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Sekkot Roring.

Disisi lain, diketahui jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan sistem MCP atau Monitoring Center for Prevention  adalah merupakan sebuah sistem yang diterapkan untuk memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Agar ruang terciptanya praktek penyalahgunaan keuangan daerah sangat kecil terjadi.

"Iyah berharap praktek korupsi di tubuh pemerintah Kota Tomohon itu tidak ada. Karena konsekuensi penyalahgunaan keuangan daerah adalah pidana atau hukuman kurungan badan," tegas Roring.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga Inspektur Daerah Kota Tomohon Jeane Bolang SH MH, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi. Inspektur se-Sulawesi Utara, Kepala OPD se-Sulawesi Utara. (RommyKaunang/*)