Tomohon, MS

Pengawasan tahapan pemilihan serentak untuk Calon Legislatif tahun 2024 sedang bergulir. Namun sayangnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon tidak memiliki pimpinan Bawaslu. Faktanya, per tanggal 13 Agustus 2023 adalah hari terakhir jabatan pimpinan Bawaslu masa Bhakti 2018-2023 berakhir. Pelak saja hal ini menjadi sorotan tajam publik karena Bawaslu Tomohon belum memiliki pimpinan, yang seharusnya sudah ada untuk pengawasan tahapan pilcaleg yakni verifikasi berkas penetapan daftar calon sementara.

Akan hal ini, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Tomohon, Dedy Manlesu Rabu (16/8) di Gedung DPRD Kota Tomohon mengatakan, jika hal ini tidak baik. Pasalnya, pengawasan tahapan Pemilu harusnya tidak sampai vakum.
"Yah, melihat keadaan ini terjadi kevakuman. Buktinya, saat ini bangku kepemimpinan tersisa Anggota Bawaslu Marwan Dokal dan Jack Budiman yang menggantikan Ketua Bawaslu Deysi Soputan pasca terpilih Komisioner KPU Tomohon. Sedangkan posisi Steven Linu yang terpilih anggota Bawaslu Sulut, tetap kosong hingga berakhir pada 14 Agustus 2023. Itu faktanya. Kekosongan tersebut tidaklah baik dalam tubuh pengawas pemilu, karena meski Bawaslu kosong tahapan pemilu terus berjalan," ujarnya kepada mediasulut.co sembari mengatakan, saat ini tahapan krusial yakni Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif di semua tingkatan. Sangat miris jika tidak ada pengawasan dari Bawaslu. Tidak mungkin staf akan berinisiatif mengawasi sendiri tahapan ini.

Dikatakannya lagi, proses bertele-tele di Bawaslu RI merupakan bentuk penghianatan atas proses demokrasi yang sementara berjalan dan bentuk edukasi negatif bagi generasi muda Indonesia.
"Ini bentuk penghianatan dan ini tidak mendidik masyarakat terlebih generasi muda. Semoga keterlbatan ini bukan karena deal-deal belakang layar, melainkan memang murni larena proses tahapan," katanya.
Tambah lagi, menurut Manlesu, pihaknya mendapat informasi bahwa jadwal pelantikan Bawaslu kabupaten kota berubah-ubah.
"Kami sangat menyayangkan hal demikian bisa terjadi di tubuh Badan Pengawas Pemilu. Kami mempertanyakan kekosongan ini akan sampai berapa lama lagi," pungkasnya.(RommyKaunang/*)