Rakyat Talaud kian merana, jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) makin sedikit tapi harga diatas pasaran.

Masyarakat  Pulau Salibabu, Kabaruan dan Sebagian Melonguane yang menjadi wilayah penyaluran kini tidak mendapatkan kuota BBM Premium.

Pembongkaran BBM pada Jumat (3/8) dan penyaluran pada Sabtu (4/8), berdasarkan temuan dan pantauan di lokasi APMS Karya Maranatha, BBM jenis Premium yang ditebus ternyata hanya 21 Kilo Liter dari quota 75 Kilo Liter.

Pimpinan cabang anak emas Pertamina di Talaud ini, sayangnya sengaja menghindar dan tidak mau menemui media yang ingin meminta klarifikasi dan konfirmasi.

Bendahara APMS Karya Maranatha, Anty mengatakan, data-data menyangkut BBM ada di pimpinan cabang (Pincab). "Data masuk BBM ada di Pimcab," ujarnya.

Sejumlah agen dan penjual BBM yang menjadi rekanan APMS Karya Maranatha merasa dibodohi. Uang telah diserahkan namun tak kunjung menerima jatah BBM.

"Kami sudah bayar dimuka. Seharusnya dapat jatah. Kan aneh sudah bayar tapi tidak dapat jatah. Kami minta uang kembali," ketus Opo Lahope, salah satu agen penyalur.

Jika Karya Maranatha tidak menepati janjinya, kata Felmy, salah satu pengecer dari Moronge, pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Pasalnya menurut mereka kebijakan Presiden Joko Widodo untuk pemerataan harga BBM dikangkangi APMS Karya Maranata.

"Bayangkan saja, katanya program Presiden Jokowi BBM satu harga di seluruh Indonesia, tetapi Karya Maranatha malah menjual diatas harga yang ditetapkan Presiden Jokowi dan celakanya PT Pertamina terlihat sengaja menutup mata dengan perilaku anak emas mereka ini. Ada apa dengan Pertamina dan BPH Migas? Kalau APMS Karya Maranatha sudah tidak mampu, seharusnya izin dicabut dan diganti yang lain," ucapnya.(jos tumimbang)