Manado, MS

Bau 'jual beli' jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) dicium Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Praktik tersebut dinilai menghambat peningkatan pendidikan di bumi Nyiur Melambai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pun didesak ambil sikap tegas.

Jems Tuuk mengingatkan kembali penyampaian Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw saat rapat paripurna DPRD Sulit beberapa waktu lalu. Hal itu terkait temuan beberapa oknum yang ingin menjadi kepala sekolah dengan cara membayar. “Menurut pendapat saya, ini bagian dari gunung es. Prestasi pendidikan akan sangat berhubungan dengan siapa pemimpinnya, siapa kepala sekolahnya,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini saat rapat Paripurna DPRD Sulut terkait Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut, di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (26/7).

Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini mendesak Pemprov Sulut mengambil tindakan tegas. Terutama kepada kepala-kepala sekolah yang berkinerja buruk. "Seperti kasus asusila salah satu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Bolaang Mongondow hingga kini tidak dituntaskan. Bagaimana tidak akan terjadi pelecehan-pelecehan berikutnya, karena seolah-olah ada satu organisasi yang mengkoordinir ini untuk menjaga," sembur   Anggota Komisi II DPRD Sulut ini. 

Dirinya kuatir bahkan menduga, duduknya menjadi kepala sekolah dengan duit yang diberikan. Makanya sudah beberapa kali ia melakukan reses di tempat lokasi tersebut, masyarakat ragu ketika kepsek itu bisa diganti. "Mereka bilang tidak mungkin kepala sekolah ini mau diganti. Kenapa? Gampang, karena tidak mungkin kok. Nah, apakah ini ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan pak Wagub dalam tiga paripurna yang lalu? Ini harus dijawab,” tegas Tuuk.

Bagi Tuuk jual beli jabatan sangat menghambat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Sulut. “Pak gubernur dan wakil gubernur sudah menetapkan poin dari 8 prioritas pembangunan yaitu adalah SDM. Kita tidak akan pernah mungkin dapat SDM yang bagus kalau sistem pendidikan kita yang bobrok,” ujar legislator yang dikenal vokal ini. (arfin tompodung)