Komposisi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Utara (Sulut) bakal berubah. Rencana pergeseran dalam struktur segera dilakukan. Wajah baru kans turut mengisi jajaran pengurus partai di tingkatan provinsi tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan rentang waktu 30 hari untuk Johannes Victor Mailangkay yang baru dipercayakan sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulut untuk menyusun struktur pengurus definitif yang baru. Mailangkay menjelaskan, dalam pembentukan komposisinya harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan berbagai pihak. Ketika sudah ditetapkan struktur pengurusnya, kemudian disampaikan ke DPP. Nanti kemudian DPP mengeluarkan surat keputusan. "Strukturnya sementara digodok. Walaupun kewenangan ada pada ketua DPW, tapi struktur itu harus berkonsultasi dengan berbagai pihak, teristimewa di lingkungan partai NasDem," jelas Wakil Ketua I DPRD Sulut ini, Selasa (5/4) saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya.

Dirinya mengungkapkan, dalam Nasdem itu tidak berlaku periodisasi sebagai hasil musyawarah daerah atau wilayah. Mekanisme di Nasdem, semua struktur baik DPP, DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten kota, dalam kongres kedua tahun 2019 lalu, itu diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. "Mungkin setelah hasil kongres ketiga baru dilaksanakan. Pertimbangannya karena kita ini kan baru, jadi kalau kita bikin seperti partai lain yang sudah mapan, energinya habis di musyawarah daerah atau wilayah, kong so loyo hadapi tugas-tugas selanjutnya. Jadi konsekuensi tidak dilakukan musyawarah adalah tidak ada periodisasi,” ucap Mailangkay.

Ketika tidak ada periodisasi maka untuk titik penilaiannya ada dua yaitu loyalitas terhadap partai dan kinerja. Kedua hal ini menurut Mailangkay, haruslah seimbang. Ukuran ini menjadi penilaian ke depan supaya tidak terjebak pada suka dan tidak suka atau `like or dislike`. "Untuk evaluasi ke depan ada KPI (Keep Performance Indicator) jadi setiap pengurus ada indikasi kinerja tapi bisa tidak hanya dikualitatifkan tapi dikuantitatifkan dalam bentuk angka. Diharapkan kinerja kepengurusan ini baik di provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa itu di atas 60 (persen, red),” hara wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado ini.

Dikatakannya, nanti dalam pembentukan struktur, ada banyak yang berminat. Hanya saja, strukturnya harus sesuai dengan PO Nomor 1 tahun 2020 dan itu cuma 36 personil untuk struktur yang ada.

“Untuk komposisinya, pengurus lama berpotensi masuk karena kesinambungannya perlu, orang-orang lama dipertahankan tapi ada orang-orang baru sebagai darah segar untuk memutar organisasi ini. Petugas partai yang sementara duduk di DPRD Sulut menjadi prioritas,” bebernya. (arfin tompodung)