Manado, MS

Gerak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kontrol anggaran pemerintahan terus dioptimalkan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemprov Sulut tahun ini pun "dikuliti". Teranyar, masalah pengadaan Jetski di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) jadi sorotan. Program itu dinilai tidak prioritas dalam kondisi pandemi.

Sorotan itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Cindy Wurangian. Ia mengungkapkan, di DKP ada keterangan dan petunjuk berkaitan dengan anggaran Rp1,2 miliar. "Yang disinggung yaitu dinas kelautan dan perikanan ada keterangan sebesar Rp1,2 miliar untuk dua unit  jetski, life jacket," ungkap Wurangian, Selasa (24/8), saat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2021, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Dirinya mengajak untuk pihak eksekutif agar memikirkan kondisi pandemi sekarang ini. Masyarakat untuk makan sangat sulit. Sementara pemerintah anggarannya akan dibelanjakan jetski. "Marilah kita beriba untuk masyarakat yang makan saja susah. Kemudian ini mau beli jetski kemudian ditaruh lagi di sini (dokumen APBD-P)," ucap Anggota Komisi II DPRD Sulut itu.

Baginya, pengadaan jetski itu perlu dikaji ulang. Ada lebih baik menurutnya untuk diberikan pada sektor pertanian. "Ini perlu dipertimbangkan lagi, kalau Rp1,2 miliar kong beking bantuan bibit banyak sekali yang bisa didapat," tutur anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung itu.

Asisten III Pemerintah Provinsi Sulut, Asiano Gammy Kawatu menjelaskan, sebenarnya ada kekeliruan informasi terhadap pengadaan dua jetski tersebut. "Ada salah, saya sudah cek itu dari staf, sebenarnya itu kapal motor dalam kaitan dengan pengawasan di laut kita," ucap Kawatu. (arfin tompodung)