Manado, MS

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tahun 2021-2026, ‘dibedah’ Dewan Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut). Sederet kritik dan saran bergema.

Menyikapi itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw, ‘lapang dada’. Ia menyatakan siap menindak lanjuti kritik dan saran dari Deprov khususnya Pansus RPJMD.

“Sebab, kritik dan saran ini sangat diperlukan,” ucap kandouw pada Rapat Paripurna dengan materi pengambilan keputusan terhadap Ranperda RPJMD Provinsi tahun 2021-2026, di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (10/8).

“Catatan-catatan yang disampaikan Anggota DPRD Vonny Paat, ada 14 poin. Di situ disebut ada pemulihan ekonomi, syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” sebut Wagub

Terkait kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus), Wagub memastikan jika tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat. ”Rakyat dianakemaskan dan tidak dianaktirikan. Untuk strategi 5 tahun ke depan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca Covid-19 walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan,” bebernya.

Sementara untuk pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan tenaga kesehatan, Wagub Kandouw juga memberikan atensi. “Tiga hal ini yang terus saya lihat bermunculan di media sosial, pastinya hal ini menjadi perhatian bapak gubernur,” tandasnya.

Terkait sektor pariwisata, Kandouw mengakui bahwa hal itu menjadi unggulan di Sulut. Pastinya pemerintah akan mempersiapkan dengan baik. “Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan. Kiranya ke depan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” tutupnya.(sonny dinar)

PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI YANG TELAH DIRANGKUM OLEH PANSUS RPJMD

-Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

-Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

-Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

-RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun ke depan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

-Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat Covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

-Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

-Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

-Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

-Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

-Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

-Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

-Adanya pengembangan di bidang peternakan.

-Untuk pengembangan wilayah di Nusa Utara, fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

-Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.