Jakarta, MS

Serangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengganas. Angka kasus terkonfirmasi positif di Indonesia melonjak tajam. Agenda pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya bergulir Juli mendatang, terancam ditiadakan.

Pemerintah sebelumnya telah merencanakan untuk menggelar uji coba sekolah tatap muka pada bulan Juli tahun 2021. Namun asa tersebut kans pupus. Grafik kasus positif Covid-19 yang terus naik tinggi belakangan ini jadi penyebab. Arus desakan untuk menunda kegiatan sekolah tatap muka pun mengalir kencang dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda uji coba sekolah tatap muka menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini. "Mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah. Mungkin ditunda sedikit, antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).

Dirinya mengklaim sudah mengingatkan pemerintah sebelum Idul Fitri 2021 terkait potensi lonjakan Covid-19. Sementara saat ini fakta telah menunjukkan bahwa kasus penularan Covid-19 benar-benar melonjak. Berangkat dari itu, Dasco meminta pemerintah mengambil langkah-langkah taktis untuk menghambat lonjakan penyebaran Covid-19. Termasuk menunda menggelar uji coba pembelajaran tatap muka.

"Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Pemerintah juga dimintanya agar membuat sanksi dalam penanganan kasus lonjakan Covid-19 saat ini. Menurutnya, kebijakan dan sanksi yang akan diterapkan bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. "Ya tentunya nanti kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam sanksi, itu disesuaikan dengan daerah dan kondisi masing-masing," tutur Dasco.

Seruan untuk membatalkan sekolah tatap muka pun digaungkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pemerintah diminta menunda pelaksanaan sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang rencananya digelar Juli 2021. Dengan melonjaknya angka penularan Covid-19 menjadi pertimbangan utama permintaan tersebut.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan, anak-anak yang terinfeksi Covid-19 juga sangat tinggi, mencapai 12,5%. Ketiadaan ruang ICU bagi pasien Covid-19 usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal akibat penyakit tersebut. "Sehingga angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia," ujar Retno dalam keterangannya, Senin (21/6).

Belum lagi menurutnya, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di sejumlah daerah berada pada angka kritis. Berdasarkan kondisi tersebut, Retno menyatakan, KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menghentikan uji coba sekolah tatap muka di sejumlah daerah yang ’positivity rate’ atau persentase jumlah kasus positif Covid-19 dengan membandingkan jumlah tes dengan orang yang positif di atas 5%.

"KPAI juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka," ujarnya.

Sementara untuk daerah-daerah dengan ’positivity rate’ di bawah 5 persen, KPAI meminta sekolah tatap muka bisa digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. "Di wilayah-wilayah kepulauan kecil yang sulit sinyal justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, sekolah tatap muka hanya 2 jam, siswa yang hadir hanya 25% dan hanya 1-2 kali seminggu," kata Retno.

Pemerintah menurut Retno harus memberi prioritas utama pada hak hidup anak sesuai Konvensi Hak Anak. Retno mengatakan, anak yang masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar.

"Kalau anaknya sudah dipinterin terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Apalagi angka anak Indonesia yg meninggal karena Covid-19, menurut data IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) angkanya sudah tertinggi di dunia," ujarnya.
Diketahui, IDAI juga merekomendasikan agar sekolah tatap muka terbatas, yang sedianya akan digelar Juli 2021, untuk ditunda. Ketua umum IDAI Prof Aman Pulungan menegaskan, pelaksanaan sekolah tatap muka belum aman digelar, mengingat saat ini lonjakan kasus Covid-19 semakin tajam.

“Melihat peningkatan kasus Covid-19 saat ini, saya tegaskan bahwa sekolah tatap muka masih belum aman dan sangat berisiko bagi anak,” kata Prof Aman dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6), pekan lalu.

Aman menjelaskan, sekolah tatap muka boleh dilakukan dengan syarat transmisi lokal sudah terkendali yang ditandai dengan positivity rate atau laju penularan kurang dari 5 persen. Tak hanya itu, angka kematian akibat Covid-19 juga harus menurun.

“Syarat pertama lihat positivity rate dulu. Ini berlaku untuk semua daerah, karena kami tetap menganggap bahwa zona hijau, merah itu enggak ada. Jadi tolonglah kita memang harus melihat ini secara bijaksana,” kata Aman.

Diketahui, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyerukan Kemendikbudristek tidak gegabah membuka sekolah, khususnya bagi daerah dengan positivity rate atau tingkat positivitas di atas 10 persen. Sejumlah daerah pun mulai mempertimbangkan menunda pelaksanaan PTM, seperti Tangerang Selatan. DKI Jakarta dan Kota Bandung pun menghentikan uji coba PTM karena peningkatan kasus Covid-19.

PEMERINTAH BATALKAN UNTUK DAERAH ZONA MERAH

Gelaran sekolah tatap muka dipastikan akan tetap dilaksanakan. Pengecualian itu diberikan bagi daerah zona hijau dan kuning. Khusus zona merah dipastikan tidak dapat menggelarnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menekankan PTM boleh untuk sekolah di daerah yang aman dari lonjakan kasus Covid-19. "Sekali lagi kita saat ini kondisinya memang fluktuatif. Dan selanjutnya pembelajaran tatap muka terbatas didorong untuk daerah yang aman, ada dalam zona hijau, untuk dapat melaksanakan PTM terbatas," kata Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dalam acara yang disiarkan Youtube FMB9ID_IKP, Kamis (24/6) kemarin.

Sri mengatakan, pembukaan sekolah harus disinergikan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang berlaku di desa hingga kelurahan.

Dalam hal ini, ia menegaskan sekolah di zona merah tidak boleh melakukan PTM. Namun pelaksanaan PTM didorong untuk sekolah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan dinilai aman dari penularan Covid-19. "Karena kan tidak semua daerah 514 kabupaten kota di 34 provinsi, nggak semuanya (zona) merah," katanya.

Selama PJJ diselenggarakan akibat pandemi Covid-19, Sri mendapati banyak keluhan dan kesulitan yang dialami guru, siswa hingga orang tua. Ia mengatakan, guru mengaku sulit mengelola PJJ dan terlalu fokus pada penuntasan kurikulum. Guru juga mengeluhkan waktu belajar yang minim dan sulit berkomunikasi dengan orang tua.

Sementara orang tua, banyak yang tidak mampu memfasilitasi anaknya belajar dari rumah. Banyak pula orang tua yang gelisah terhadap pergeseran perilaku anak selama PJJ berlangsung. "Kedisiplinannya menjadi bergeser. Kebiasaan bangun pagi untuk sekolah, sekarang anak-anak bangun siang. Ini banyak dikeluhkan orang tua," tuturnya.

Kemudian di sisi siswa, Sri mengatakan banyak kesulitan yang didapati dalam memahami pembelajaran yang dilakukan jarak jauh. Ini berlaku bagi PJJ daring maupun luring. Meskipun sekolah didorong segera melaksanakan PTM, ia menegaskan terdapat banyak persyaratan yang perlu dipenuhi sekolah sebelum membuka kegiatan belajar di kelas.

Beberapa di antaranya termasuk menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan, standar operasional prosedur (SOP) jalannya pembelajaran, hingga pemetaan penyakit dan keadaan seluruh warga sekolah. "Bapak ibu guru diprioritaskan mengajar PTM yang sudah dapat vaksin. Kalau ada anak dan orang tua komorbid, dianjurkan tidak PTM," tambah Sri.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, juga punya sejumlah pertimbangan dalam kebijakan membuka kembali aktivitas sekolah tatap muka di zona kuning. Salah satunya untuk meminimalisir ragam dampak negatif PJJ di tengah pandemi.

Dengan demikian setidaknya terdapat 276 kabupaten kota di zona kuning dan hijau yang diizinkan kembali membuka sekolah. Sementara 238 kabupaten kota lainnya yang berada di zona oranye dan merah masih dilarang karena berisiko tinggi terkait penularan Covid-19.

Kendati demikian, Nadiem menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan bersifat mutlak. Artinya, ketika Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan setempat belum siap maka pembukaan sekolah di zona kuning tak harus dilakukan. Selain itu, pihak sekolah harus memaklumi keputusan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya kembali sekolah tatap muka. Hal itu karena masih takut terhadap penularan Covid-19 di sekolah.

Nadiem menyatakan, 88 persen daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia berada di zona kuning dan hijau. Jika memenuhi syarat yang ditentukan, maka daerah tersebut bisa memulai pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona.

Selain itu, Nadiem mempertimbangkan tentang nasib peserta didik di daerah 3T yang mendapat kesenjangan akses digital, sebagai modal pembelajaran secara daring. "88 persen daerah 3T di Indonesia yang sangat sulit melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau," kata Nadiem baru-baru ini, seraya menambahkan, lewat pemberlakuan sekolah tatap muka di dua zona covid-19 itu maka ada peluang besar bagi mereka untuk mengejar materi yang tertinggal.

COVID-19 BERTAMBAH 20.584 KASUS
Rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia nampak kian menghawatirkan. Ada 20.574 kasus COVID-19 yang dilaporkan pada, Kamis (24/6) kemarin. Itu setelah pemerintah memperbarui data penanganan virus corona di Indonesia.

Penambahan itu pun memecahkan rekor kasus Covid-19 sebelumnya. Data penambahan kasus Corona itu, dipublikasikan Kementerian Kesehatan lewat akun Instagram resminya, Kamis kemarin. Data ini dihimpun setiap hari dengan cut off per pukul 12.00 WIB. Total kasus Covid-19 di RI yang ditemukan sejak Maret 2020 sampai kemarin sebanyak 2.053.995 kasus. Dari jumlah tersebut, 171.542 merupakan kasus aktif.

Kemudian, 9.201 pasien positif Corona dinyatakan sembuh. Total kumulatif pasien yang telah sembuh berjumlah 1.826.504 orang. Selain itu, sebanyak 355 pasien Covid-19 di Indonesia meninggal dunia. Total kumulatif pasien yang meninggal dunia berjumlah 55.949 orang.

Pemerintah kemarin juga memantau 126.696 kasus suspek Corona. Pemerintah pula memeriksa 136.896 spesimen terkait Covid-19. Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19. Masyarakat diminta berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun dan menjaga jarak. (cnn/detik/republika)