Manado, MS

Rasa prihatin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) atas kondisi infrastruktur di bumi Nyiur Melambai membuncah. Sorotan pun menyasar para kontraktor. Pemerintah pun diingatkan supaya tidak memakai penyedia jasa yang hasil kerjanya asal-asalan.

Polemik tersebut diungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Stella Runtuwene. Dirinya mengkritisi kondisi jalan-jalan yang rusak di Sulut, padahal belum lama dikerjakan.

"Ada jalan-jalan ini yang rusak-rusak belum lama dibuat sudah rusak," aku Runtuwene, saat hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulut, baru-baru ini.

Menurutnya, kontraktor yang bekerja asal-asalan jangan lagi digunakan. Lebih baik dicari pekerja yang lainnya. "Harus dilihat siapa yang mendapatkan pengerjaan itu. Berikut jangan lagi diberikan ke kontraktor yang bekerja asal-asalan," tuturnya.

Selanjutnya disampaikan, dalam pengerjaan jalan harus diperhatikan kualitasnya. Baginya, lebih baik jalan tersebut dibuat 6 kilometer (km) namun kualitasnya bagus, daripada 10 km tapi pekerjaannya sangat asal-asalan. Tak berlangsung lama sudah mulai ada kerusakan. "Buat apa sepuluh kilo (km) kemudian jadinya asal-asalan. Lebih baik 6 kilo tapi kualitasnya baik. Yang 10 km cuma beberapa tahun sudah rusak. Jalannya semuanya sudah bolong-bolong," tutupnya.(arfin tompodung)