EKSISTENSI pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Keberadaan mereka bakal diperkuat. Wakil rakyat Gedung Cengkih berjanji akan memperjuangkan nasib industri kecil ini.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Rocky Wowor, saat menyerap aspirasi pelaku UMKM Sulut, Senin (24/5), di kantor DPRD Sulut. Ia menyampaikan, pelaku UMKM perlu disiapkan wadah. Tidak hanya menjual secara langsung tetapi menjual secara online juga.

"Jadi pelaku UMKM dan dinas koperasi harus melakukan kerjasama supaya produk yang dihasilkan bisa dipasarkan secara online," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Sulut ini.

Selain itu, ia menjelaskan, Kementerian Koperasi telah melakukan kerjasama dengan toko online. Hal tersebut telah disampaikan ke pemerintah daerah. "Sehingga dalam proses kedepannya dan semua yang berhubungan dengan UMKM akan didaftar semua ke toko online itu. Jadi pemerintah pusat mendorong semua harus didaftar dan masuk di wadah ini," ujar personil Komisi II DPRD Sulut tersebut.

Lanjut Wowor, dengan adanya toko online, pemerintah tidak akan membeli langsung ke pelaku UMKM tetapi membeli produk tersebut langsung di toko online. "Jadi pemerintah nda mo beli langsung itu tetapi pemerintah akan membelinya di toko online. Jadi, pelaku UMKM harus daftar di toko online itu yang sudah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan lebih gampang," tandas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya tersebut.

Sementara itu, staf khusus Gubernur Sulut, Firasat Mokodompit yang mendampingi pelaku UMKM, mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dari Anggota DPRD Sulut, Rocky Wowor. Ia menjelaskan, pelaku UMKM Sulut sering kali berhadapan dengan proses perizinan yang sulit.

"Proses pengurusan perizinan mulai BPOM harus dibayar, sertifikat halal harus dibayar, Haki di Kementerian Hukum dan Ham musti dibayar. Ini yang menjadi kendala dari pelaku UMKM," kata Mokodompit.

Ia pun meminta dukungan DPRD Sulut agar supaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi mendapatkan dana tambahan dalam APBD Perubahan sehingga dapat memacu pembinaan dan naik kelas pelaku UMKM bisa tercapai. "Masalah selanjutnya, packaging dikemasan menjadi problem karena yang ada di UMKM itu biasa-biasa, jadi dorang baru bekeng packaging yang sesuai standar. Torang mo nae kelas mo go Sulut tantu packaging musti bagus," tuturnya.

Ditambahkannya, proses pembuatan packaging dinilai cukup mahal sehingga pelaku UMKM menaikan harga barang untuk menutupi biaya pembuatan packaging. "Kami sudah melakukan pendekatan dengan Dinas Koperasi Sulut karena ada dana DAK yang dimungkinkan untuk membangun rumah besar packaging. Kalau itu terwujud tahun depan sehingga kami pelaku UMKM memohon bantuan kepada pak Rocky mendorong kepada Dinas Koperasi dan Disperindag untuk membuat ini," tandas Mokodompit.(arfin tompodung)