Manado, MS

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di jazirah utara Selebes disorot legislator. Kekuatan untuk berkembang yang dinilai tidak ada, jadi pemantik. Pemerintah daerah pun didesak harus serius mendampingi.

Reaksi kritis tersebut menyembul dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Herry Rotinsulu. Dirinya mempertanyakan keberadaan BUMDes di 15 kabupaten se-Sulut.  Alasannya, tampak hingga saat ini tidak ada BUMDes yang berjalan baik.

“Saya mau mempertanyakan terkait BUMDes. Kelihatannya sudah mati suri. Tidak ada yang saya lihat BUMDes itu jalan,” tegas Herry saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020, baru-baru ini.

Bagi wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini, banyak gerakan BUMDes yang tidak tepat sasaran. Ia pun meminta data BUMDes yang berhasil di 15 kabupaten kota. "Jika ada, silakan sebutkan dimana lokasinya. Hal ini agar anggota DPRD bisa turun lapangan, untuk melihat langsung," ucap Herry dalam pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut.

BUMDes menurutnya, sangat membantu. Hanya saja, pengelolaannya yang salah. Ia mendorong kiranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut hingga kabupaten kota bisa melihat permasalahan ini. "Agar BUMDes ini bisa berjalan dengan baik. Lebih baik bergerak apa adanya. Jangan sampai ada apanya," kuncinya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut, Roy Mewoh mengatakan, anggaran untuk BUMDes sangat terbatas. Demikian pula sumber daya manusia yang akan mengelolanya, juga sangat terbatas. "Tetapi kami berusaha meminta pendampingan atau bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota,” ujar Mewoh.

Ditambahkannya, bila para anggota dewan provinsi (Deprov) ingin melihat BUMDes yang berhasil, ada di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. "Jika mau melihat BUMDes berhasil atau pengelolaannya berjalan baik, bisa kunjungi Kanonang Dua," singkatnya. (arfin tompodung)