Manado, MS

Polemik anjungan Sulawesi Utara (Sulut) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ‘dikuliti’. Teranyar, ada banyak bangunan yang dinilai kurang bermanfaat. Pembuatannya hanya memboroskan anggaran.

Persoalan tersebut disorot Anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut pembahas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2020, Stella Runtuwene. Ia mempertanyakan terkait pembangunan Anjungan Sulut di TMII. Dirinya mendorong agar personil Pansus baiknya melakukan kunjungan ke lokasi. "Harus pergi lihat di sana secara langsung. Kita membangun harus punya tujuan fungsinya untuk apa, benar-benar alokasinya tepat untuk apa. Jangan membangun tidak bermanfaat sangat memboroskan bagi saya," ungkap politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, Senin (26/4), dalam pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2020 bersama Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulut di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

Anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini menyorot bangunan di dekat kantor yang terdiri dari tiang-tiang. Baginya keberadaan tiang-tiang tersebut tidak memiliki manfaat. "Tidak ada fungsinya karena terdiri dari tiang-tiang itu untuk apa, buat anggarannya begitu besar. Kalau itu hanya untuk rumah kayu buat apa," tegasnya seraya berharap, anggota pansus melakukan kunjungan dan cari tahu fungsinya untuk apa. 

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulut, Christian Singal menjelaskan, memang proses pengerjaan anjungan itu direncanakan tiga tahun secara berturut-turut dalam tiga tahapan. "Tiga tahap itu tahun 2018, tahun 2019 dan 2020. Anggaran yang ada di badan penghubung sudah sesuai perencanaan dari awal. Awal pembangunan di taman itu ada di biro perlengkapan. Tahap kedua diserahkan ke badan penghubung. Maksudnya, 100 persen realisasi tahun 2019 sudah diselesaikan sesuai dengan realisasi karena memang ada tahap 3 untuk penyempurnaan yang ada," ungkap Singal. 

Dalam perencanaan awal tiap tahun dananya sebesar Rp20 miliar. Dalam setiap tahapan diberikan Rp20 miliar. Kemudian ada perencanaan yang berubah pada tahun 2020. Terjadi kegagalan lelang untuk tahap 3 karena pandemi Covid-19. "Saat itu kami di Jakarta sangat susah bergerak pada tahun 2020 karena pandemi. Bahkan taman mini tidak dibuka pekergerskan kita susah. Sehingga kami menunggu kesempatan yang lebih luas sehingga bisa dilakukan lelang kembali. Akhir Juli 2020 dilelang gagal tender. Dan melaporkan ke pihak lelang barang dan jasa karena waktu sudah mepet sehingga kami menunda ke tahun 2021. Karena ketika itu sangat dilema sudah di Agustus akhir. Sehingga kami ambil keputusan pekerjaan tahun 2020 jadi 2021," jelasnya. 

Diungkapkannya, memang tahap 2 masih struktur. Kalau struktur maka masih tiang-tiang. Makanya kalau datang orang datang melihat progres pasti tidak tahu masih ada tahap 3 yakni penyelesaian. "Mereka pastinya akan tanys kenapa begini. Selama ini anggaran yang sudah dihabiskan kurang lebih Rp40 miliar. Tahap satu dan tahap 2, memang dari perusahaan yang berbeda. Makanya ini kita akan anggarkan untuk tahap 3 benar-benar sudah sampai selesai," kuncinya. (arfin tompodung)