Polemik seputar bantuan sosial (bansos) terus diseriusi Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). Teranyar, kementerian ini telah melakukan penonaktifan penerima yang memiliki data ganda.

Ada 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan Kemensos. Hal itu dilakukan setelah dilakukan pemutakhiran melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.

"New DTKS ini, karena kita melakukan pengontrolan data, sehingga ada hampir 21,1 juta data yang kita tidurkan," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers, Rabu (21/5).

Menurut Risma, sebelum dilakukan pemutakhiran, banyak masyarakat penerima bantuan yang memiliki data ganda. Akibatnya, satu orang warga bisa tercatat dalam berbagai program bantuan. Dengan adanya pemutakhiran ini, data yang dihimpun sudah tunggal sehingga penerima bantuan diharapkan tepat sasaran.

Ke depan, setiap bulan Kemensos akan meminta laporan pembaharuan dari pemerintah daerah. Ini untuk kemudian diverifikasi lewat data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Kemensos juga akan menggandeng perguruan tinggi memberikan masukan untuk memutuskan kepantasan penerima Bansos. "Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial," tuturnya. (tempo)