Polemik Pencairan BPUM, DPRD Sulut Endus Masalah


WAKIL rakyat Nyiur Melambai, bersikap. Aroma masalah disinyalir melilit proses pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Keluh warga menyembul.

Hal itu mengemuka pada masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Vonny Paat, di Desa Kamangta, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.

Saat itu, warga mempertanyakan mengapa proses pencarian BPUM berbeda-beda. "Kenapa saya sudah cair untuk bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), kenapa yang lain belum," kata Toni Worotikan, warga setempat.

Dia menjelaskan, sebelumnya yang diberikan bantuan UMKM sebesar Rp2,4 juta. Sekarang ini sedang yang terbaru Rp1,2 juta. "Kalau yang Rp1,2 juta ini saya sudah cair. Tapi ada yang bertanya-tanya ke kami kenapa belum cair. Nah, kenapa seperti itu ada yang sudah cair tapi ada yang tidak cair, prosesnya seperti apa," ujarnya.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulut, Vonny Paat menjelaskan, dahulunya ini disebut bantuan UMKM. Sekarang dirubah menjadi BPUM. Proses pencariannya, menurut dia, memang data penerimanya harus benar. "Karena ini kalau salah masukkan nama dan nomor rekening tidak akan cair," jelasnya.

Kemudian dikatakan, untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, datanya harus sama. Begitu pula dengan yang tertera di buku rekening. "Makanya ada yang tidak dapat. Ada banyak masalah sama nama tapi orang yang berbeda," ungkap Vonny Paat, seraya berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan warga saat reses.(arfin tompodung)

 

 


Komentar