ISU RESHUFFLE, NADIEM CS TAK AMAN


Jakarta, MS

Kabar bongkar pasang kabinet ramai dipergunjingkan akhir-akhir ini. Teranyar, mencuat spekulasi publik soal deretan menteri yang berpeluang masuk pusaran reshuffle.

Isu reshuffle ini awalnya menggema kuat pasca DPR menerima permintaan pemerintah untuk menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Ristek, dan membuat kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

Namun perombakan kabinet disebut tak hanya akan berlaku untuk dua pos kementerian tersebut. Bocoran itu salah satunya diungkap Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza. Dia menyebut bakal ada dua lagi pos kementerian yang terkena reshuffle.

"Masih ada dua pos (reshuffle menteri, red), masih dalam kajian," kata Faisol, Rabu (14/4).

Dua kementerian yang sedang dikaji untuk di-reshuffle itu di luar Kemendikbud dan Kementerian Investasi. Dua kementerian ini belakangan memang kencang dibicarakan bakal masuk rencana reshuffle.

"Iya, di luar Investasi dan Kemendikbud Ristek," ujar Faisol lagi.

Namun dia tak menyebut dua kementerian di luar Kemendikbud dan Kementerian Investasi. Ketua Komisi VI DPR RI ini mengatakan dua kementerian ini sebelumnya juga pernah dikaji untuk di-reshuffle.

"Pos yang sempat juga dikaji pada reshuffle sebelumnya," imbuhnya.

Sempat beredar kabar pula, reshuffle kabinet bakal dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini. Isu itu dibenarkan pihak istana. Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menyebut reshuffle kabinet besar kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini.

"Pekan ini (reshuffle), sangat bisa pekan ini. Kita tunggu saja, karena apapun alasannya ini, kan, hak prerogatif Presiden," kata Ngabalin.

 

SEDERET MENTERI BERPOTENSI TERSINGKIR

Kabar reshuffle kabinet ini diiringi mencuatnya beragam spekulasi dari kalangan pengamat. Sederet menteri diprediksi tidak aman. Presiden Jokowi dinilai akan mengukur kinerja para menteri di masa pandemi sebagai bahan evaluasi untuk di-reshuffle. Di kalangan pengamat, ada sejumlah menteri yang dianggap berpotensi terdepak dari kabinet. Salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Nadiem tidak menunjukkan performanya selama masa pandemi Covid-19. “Mayoritas banyak menteri yang perlu dievaluasi, termasuk Menteri Pendidikan. Selama pandemi kan tidak terlihat perform," ujarnya.

Pakar pendidikan Ubaid Matraji menilai sosok Nadiem akan sulit dipertahankan usai peleburan kedua kementerian tersebut. Penilaian ini berkaca pada sepak terjang Nadiem selama menjabat sebagai mendikbud. "Untuk komposisi yang sekarang saja masih kewalahan dan terlambat sekali. Kita tahu bagaimana repotnya mengurus pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi," ucap Ubaid.

Sejumlah program Nadiem di Kemendikbud juga dinilai banyak bermasalah. Ubaid melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Nadiem di awal menjabat semata jargon dan retorika, sementara melempem implementasi. Nadiem dinilai kebingungan membuat langkah praktis mengimplementasikan program yang mengakibatkan tak ada program yang maksimal usai setahun lebih menjabat. Menurut Adi, banyak pihak yang mempertanyakan kinerja Nadiem Makarim. Kinerja Nadiem dinilai tak terlihat selama pandemi Corona.

"Karena selama pandemi nyaris tak terlihat manuvernya, terutama model belajar yang mudah dipahami, juga soal subsidi kuota internet, dan lainnya," jelasnya.

Harapan publik yang cukup tinggi di awal menjadi merosot hingga muncul tagar #PendidikanSalahUrus di media sosial. "Kekerasan orang tua terhadap anak, kecanduan anak terhadap gadget, ini PR yang belum terselesaikan. Soal PJJ terlambat, kurikulum terlambat, kuota terlambat," jelas Ubaid.

Sementara di kalangan para pengamat ekonom, ada sejumlah menteri yang dinilai bermasalah dan berpotensi terdepak dari kabinet. Pertama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan posisi Menaker berpotensi dicopot oleh Jokowi. Hal ini lantaran Ida terlihat kurang berpihak kepada pekerja atau buruh.

"Terlihat dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, seharusnya Menteri Ketenagakerjaan lebih berpihak pada kepentingan pekerja, tapi ini cenderung pasif, misalnya soal formulasi upah," kata Bhima, Rabu (14/4).

Selain itu, Ida dinilai seakan kurang memperjuangkan kelanjutan program penyaluran subsidi upah atau bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan tahun ini. Diketahui, pemerintah memutuskan untuk tak melanjutkan program BLT pekerja tahun ini.

"Jadi seakan buruh tidak punya perwakilan di pemerintahan," imbuh Bhima.

Prediksi ini kian menguat seiring kunjungan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Kepresidenan. Banyak pihak menganggap kunjungan Andi terkait erat dengan pembahasan seputar reshuffle. Apalagi nama Andi Gani beberapa kali masuk bursa dalam kabinet baik di awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 2019 silam, maupun saat reshuffle pada Desember 2020 silam.

Selain Menaker, nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga dianggap berpotensi untuk dicopot. Hal ini karena polemik rencana impor beras. "Ini terkait kebijakan impor beras. Rencana alokasikan impor beras 1 juta ton tapi tidak berdasarkan kajian yang dalam, sehingga kebijakan dianulir oleh Presiden," terang Bhima.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah tak asal dalam melakukan reshuffle. Menurut Bhima, Jokowi sebaiknya memasukkan wajah baru di kabinet, bukan hanya sekedar menggeser posisi saja. "Jadi ada sinyal positif bahwa banyak profesional yang bekerja di bidangnya, yang memang menguasai masalah dan bisa bergerak cepat," jelas Bhima.

Senada, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kinerja Lutfi sebagai Menteri Perdagangan belum cukup menonjol sejauh ini. Maka, ia pun memprediksi Lutfi terkena perombakan kabinet kali ini. Lalu, ia juga memproyeksi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga dicopot oleh Jokowi. Alasannya sama, Piter melihat kinerja Agus tak menonjol selama pandemi ini.

"Menteri-menteri seperti Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tidak terlalu menonjol di pandemi ini kena (reshuffle)," kata Piter.

Tak hanya dari kalangan pengamat, lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk direshuffle. Salah satunya Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk di-reshuffle.

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak untuk di reshuffle. Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.

Dari hasil survei ini, ada 5 menteri yang masuk daftar teratas dianggap layak reshuffle, yakni Yasonna Laoly (54,0 persen), Ida Fauziah (46,0 persen), Zainuddin Amali (41,2 persen), Tjahjo Kumolo (34 persen) dan Johnny Plate (29 persen)

 

ENAM MENTERI BARU DIPREDIKSI AMAN

Kebijakan Presiden Jokowi melakukan reshuffle ditakar banyak pihak. Tak hanya para menteri yang berpotensi terdepak, para pengamat juga ikut memprediksikan rentetan menteri yang dianggap aman di kabinet.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, menteri-menteri yang akan diisukan akan direshuffle kali ini, kemungkinan adalah menteri-menteri yang telah bekerja lebih dari setahun. Sebab, menurut dia, kinerja seorang menteri baru bisa diukur minimal dalam kurun waktu setahun.

"Ini artinya untuk menteri-menteri anyar yang diangkat pada Desember 2020 lalu posisinya aman dari reshuffle," kata Ray.

Pada Desember 2020, Jokowi melantik enam menteri baru yakni, Tri Rismaharini sebagai Mensos, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menag, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes dan M Lutfi Mendag.

Ray menilai, enam orang menteri baru itu berpeluang besar dipertahankan oleh Presiden Jokowi, karena masa jabatan mereka masih seumur jagung. "Kalau dari aspek waktu, setidaknya nunggu satu tahun lah untuk ngukur kinerja," ujar Ray.

Ray menambahkan, Presiden Jokowi bukanlah tipikal pemimpin yang mengukur kinerja dalam waktu singkat. "Dari aspek waktu itu terlalu cepat, karena belum sampe 3-4 bulan, itu bukan gayanya Pak Joko Widodo," jelasnya.

Menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu juga telah menunjukkan gebrakan-gebrakan. Ray mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, Trenggono telah berani melakukan gebrakan dengan melarang ekspor benih bening lobster, komoditas yang merupakan kekayaan alam Indonesia.

“Beliau sudah buat keputusan yang sekarang menarik kembali kebijakan ekspor benur.  Itu cukup disambut khalayak," ujarnya

Trenggono pada Februari 2021, sempat mengungkap alasan rencana pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). Trenggono menilai, benur merupakan kekayaan alam Indonesia. Selain itu, nilai tambah dari benur yang akan lebih menguntungkan bila diekspor bukan dalam bentuk benih, namun ketika sudah berukuran besar dan siap konsumsi.

Tak hanya itu, Trenggono melalui program terobosannya dinilai mampu mewujudkan mimpi Jokowi menjadikan laut sebagai salah satu sumber ekonomi Indonesia di masa depan. Hal terlihat dari keberanian Trenggono memasang target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan tangkap sebesar Rp12 triliun pada 2024, menggenjot perikanan budidaya, hingga memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui jaminan hari tua.

Selain Trenggono, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga dianggap telah melakukan gebrakan dengan menekan angka penularan covid-19, dan vaksinasi. Ray juga mencatat menteri tersebut tergolong sosok menteri yang tidak bermasalah.

Ia tidak menemukan suatu peristiwa yang memungkinkan menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu digeser. “Yang memungkinkan untuk direshuffle itu kinerja, Tapi, Kalau kinerja gimana mengukurnya baru beberapa bulan,” jelasnya.(cnn/kpc/dtc)

 


Komentar