Jakarta, MS

Gerbong Kabinet Indonesia Maju digoyang isu perombakan. Kabar itu berhembus kencang di tengah pembentukan dua kementerian baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar spekulasi jika reshuffle bakal dihelat pasca lebaran.

Presiden Jokowi diketahui baru saja merombak kabinetnya pada akhir tahun 2020. itu adalah yang pertama pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. Saat itu sejumlah wajah baru muncul di deretan menteri. Meski terbilang belum lama, isu reshuffle kembali jadi topik panas pasca pembentukan dua kementerian baru yang diajukan Jokowi mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pertama Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja yang disebut merupakan peralihan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Ini adalah penyatuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Persetujuan pembentukan dua kementerian ini berawal dari Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian kepada DPR RI yang telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (9/4).

Hadirnya dua kementerian baru ini dianggap bisa menjadi jalan bagi Presiden Jokowi untuk kembali merombak kabinetnya. “Bisa saja (jadi alasan Reshuffle). Kan memang Juni mau ada reshuffle katanya. Ya bisa saja,” ujar pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, Sabtu (10/4).

Berdasarkan isu yang beredar, Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet setelah lebaran mendatang. Menurut Agus, hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena keputusan perombakan kabinet sendiri merupakan hak dari Presiden. “Setelah lebaran katanya akan ada reshuffle, ya silahkan saja,” ucapnya.

Agus menambahkan, Menristek Bambang Brodjonegoro sendiri dikabarkan sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak tiga minggu lalu. Hal tersebut, kata dia, juga sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.

“Dan pak Bambang Brodjonegoro kan sudah mengajukan pengunduran diri tiga Minggu yang lalu dan sudah disetujui Presiden jadi ya sudah. Soal apakah Bambang Brodjonegoro akan kembali masuk kabinet atau tidak, ya enggak tahu. Itu haknya presiden,” kata Agus.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan reshuffle hampir pasti dilakukan. Hal itu menyusul perubahan kursi kepemimpinan tingkat menteri di kabinet. "Konsekuensinya demikian (reshuffle, red). Kita tunggu saja," kata Hendrawan.

Meski begitu, ia mengaku belum tahu kapan reshuffle digelar. Hendrawan juga tak tahu apa Presiden Jokowi telah mengumpulkan para ketua partai politik koalisi untuk bicara soal reshuffle.

Hal senada juga disampaikan politikus senior Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. Irma berpendapat reshuffle pasti dilakukan usai perombakan struktur kabinet seperti saat ini. "Jika ada penggabungan kementerian dan ada posisi kementerian baru, sudah pasti ada reshuffle, tetapi apakah personilnya yang diganti atau pindah posisi, itu yang belum diketahui," kata Irma.

Irma menyampaikan biasanya Jokowi akan bicara dengan ketua umum partai pengusung jelang reshuffle. Untuk saat ini, Irma mengaku belum ada pembicaraan dari Jokowi soal itu.

Sementara pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa reshuffle kabinet adalah sebuah keniscayaan.  "Tapi reshuffle kelihatannya keniscayaan bisa saat bulan puasa atau sesudah puasa nanti," katanya saat dihubungi, Minggu (11/4).

Ditanyakan pos-pos mana saja yang perlu diganti, Hendri mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang paling paham. Namun dia menilai perlu mengganti menteri-menteri yang menimbulkan kontroversi. "Seperti, perdagangan dan pertanian dengan impor beras kemarin. Terus kemudian juga Kemendikbud kan akan berat nih. Jadi orangnya kapasitasnya harus ditingkatkan dengan yang mengerti riset juga," ujarnya.

"Mungkin termasuk juga Setneg kali ya, yang waktu UU Cipta Kerja membingungkan, halamannya nggak sinkron. Oh ya KSP juga, karena kontroversi Pak Moeldoko kemarin," lanjutnya.

Meski begitu, Hendri mengatakan bahwa hal ini perlu menunggu keputusan Presiden Jokowi saja. "Tapi Pak Jokowi yang paling paham. Kadang meskipun kontroversi tapi beliau punya pertimbangan lain jadi dipertahankan. Jadi kita tunggu saja," katanya.

Lebih lanjut untuk posisi di Kementerian Investasi yang baru dibentuk, dia menilai Presiden Jokowi harus memilih sosok yang tepat. Utamanya yang paham tentang investasi. "Kalau yang cocok tentunya yang paham investasi. Dan yang paling penting dikenal di dunia internasional. Jadi jaringannya banyak," katanya.

PDIP : ITU HAK PREROGATIF PRESIDEN

Kabar reshuffle kabinet yang berhembus kencang saat ini ikut memantik respon elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. PDIP sebagai salah satu partai politik (parpol) pendukung pemerintah, lanjut dia, menyerahkan kewenangan untuk reshuffle kabinet kepada Jokowi.

“Itu (reshuffle, red) hak prerogatifnya presiden. Kami sangat menghormati itu, dan menyerahkan semuanya kepada Pak Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (10/4).

Dia juga berkata, PDIP selalu taat pada aturan main dalam berpolitik, sebagaimana diajarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," kata Hasto.

Dia menjelaskan, menteri adalah pembantu presiden. Dengan hak prerogatif yang dimiliki, lanjut Hasto, Jokowi memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran kabinetnya. "Reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Saat ditanya apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati untuk membicarakan seputar rencana reshuffle kabinet, Hasto menuturkan, Jokowi dan Megawati rutin menggelar pertemuan.

Menurutnya, pertemuan terakhir antara Jokowi dan Megawati berlangsung sekitar 10 hari lalu untuk membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara. "Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto.

Isu reshuffle kabinet berembus usai Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek serta persetujuan pembentukan Kementerian Investasi. Namun meski jadi pergunjingan hangat, Presiden Jokowi sendiri belum menanggapi isu perombakan soal kabinet ini.

BEDA PANDANGAN DI DPR

Sebelum kabar reshuffle berhembus, pembentukan dua kementerian baru yang diajukan Presiden Jokowi juga menyulut respon beragam. Pro kontra bermunculan di DPR, baik dari kalangan fraksi pendukung pemerintah maupun dari fraksi oposisi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai peleburan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud merupakan langkah mundur. Mulyanto menilai, pemerintah seolah tak belajar dari pengalaman saat membentuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif sehingga fungsi ristek dikembalikan lagi ke Kementerian Ristek dan fungsi pendidikan tinggi dikembalikan ke Kementerian Dikbud," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis.

"Dan sekarang Pemerintah melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang sudah dikoreksi dengan membentuk Kemendikbud-Ristek. Tentu keputusan ini sangat membingungkan," sambung dia.

Anggota Komisi VII DPR itu berpendapat, keputusan tersebut tidak akan efektif karena butuh waktu yang tidak sebentar untuk koordinasi dan adaptasi dalam sebuah lembaga yang baru dilebur.

Mulyanto bahkan memprediksi bahwa peleburan dua kementerian itu akan membutuhkan waktu adaptasi yang lama, sekitar dua sampai tiga tahun. Padahal, pemerintahan Jokowi secara efektif hanya menyisakan dua tahun lagi. "Maka praktis kementerian baru ini tidak akan efektif bekerja di sisa usia pemerintahan sekarang ini," kata dia.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengaku sudah menduga Jokowi bakal membentuk Kementerian Investasi dari jauh-jauh hari. Ini terkait UU Cipta Kerja yang isinya memobilisasi investasi.

"Tentang Kementerian Investasi sesungguhnya sudah bisa diduga setelah kita mengesahkan UU Cipta Kerja (UU 11/2020), yang intinya memang bagaimana kita memobilisasi dan mengorkestrasi investasi untuk kepentingan penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan," ujar dia.

Terkait penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek, Hendrawan mengatakan faktor memajukan universitas berbasis riset jadi salah satu alasannya. "Tentang penggabungan Ristek ke Kemendikbud dilakukan untuk membangun sinergi antara produksi pengetahuan dan aplikasinya. Universitas berbasis riset menjadi andalan kita di masa depan," sebut dia.

Meski demikian, Hendrawan tak mau berspekulasi apakah Jokowi akan menunjuk sosok baru untuk mengisi Kementerian Investasi atau mengangkat pejabat eksis di Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi pimpinan pos kementerian baru itu. "Hak Presiden. Kita jangan menghabiskan energi untuk berspekulasi," kata Hendrawan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga menanggapi keputusan DPR yang menyetujui peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Khususnya, ia menitikberatkan pada peran BRIN.

Eddy berharap, BRIN harus dapat mengambil alih peran Kementerian Riset dan Teknologi yang akan dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, BRIN juga diharapkan menjadi lembaga yang memayungi seluruh kegiatan riset dan inovasi di berbagai kementerian dan lembaga yang ada.

"Kami merasa bahwa peran yang ditinggalkan Kemenristek harus diambil alih oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang nanti akan mengkonsolidasi, menjadi payung dari seluruh kegiatan riset dan inovasi kementerian dan lembaga yang ada," kata Eddy.

Di samping itu, Eddy meyakini pelimpahan fungsi riset dan teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan terlalu membebani kementerian yang sedang dipimpin oleh Nadiem Makarim itu. Sebab, fungsi riset dan teknologi itu hanya pengembangan dari kegiatan pendidikan tinggi yang memang berbasis riset. "Saya kira itu hanya penguatan dari dikti saja yang memang mengandalkan riset sebagai basis utamanya," ujar Eddy.(cnn/kpc)