RUU Provinsi Sulut Digodok

Gubernur Olly Hadiri RDP DPR RI


Laporan: Sonny Dinar

 

Roda proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang (UU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai bergelinding. Pembuatannya kian tajam dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Gerak tersebut sebagai upaya perubahan Undang-Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 1964.

 

Kegiatan RDP ini dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai undangan dari RDP Komisi II DPR RI terkait RUU tentang pembentukan daerah di 4 provinsi yang ada di Sulawesi. Diantaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pelaksanaannya berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Jakarta, Kamis (8/4).

 

Diketahui, Provinsi Sulut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (UU Nomor 13 Tahun 1964).

 

UU Nomor 13 Tahun 1964 berlaku sejak tanggal 23 September 1964 dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 1964. UU Nomor 13 Tahun 1964 sudah berlaku lebih dari 50 tahun. Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU Nomor 13 Tahun 1964 banyak yang sudah mengalami perubahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah tidak berlaku lagi maka UU Nomor 13 Tahun 1964 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

 

Selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 1964 terdiri atas 3 (tiga) bab dan 13 (tiga belas) pasal. UU No 13 Tahun 1964 pada pokoknya mengatur mengenai pembentukan daerah, cakupan wilayah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, dan penyerahan aset daerah.

 

Selain diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1964, kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Nomor 1 Tahun 2015) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Nomor 23 Tahun 2014).

 

Mengingat UU Nomor 13 Tahun 1964 dibentuk lebih dahulu maka materi muatan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1964 tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, materi muatan UU Nomor 13 Tahun 1964 perlu diubah untuk disesuaikan dengan materi muatan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.

 

Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 1964 dibentuk sebelum adanya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu, teknik penyusunan UU Nomor 13 Tahun 1964 perlu diubah untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

 

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka Komisi II DPR RI berinisiatif untuk membentuk undang-undang yang akan mengubah UU Nomor 13 Tahun 1964. Salah satu hasil keputusan Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI tanggal 24 Agustus 2020 adalah bahwa Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan rancangan undang-undang kumulatif terbuka tentang perubahan undang-undang pembentukan provinsi. Salah satu undang-undang pembentukan provinsi yang akan diubah adalah UU Nomor 13 Tahun 1964.

 

Hal ini mengingat UU Nomor 13 Tahun 1964 masih mengatur mengenai 4 (empat) provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam satu undang-undang. Berdasarkan Surat Nomor LG/075/KOM.IIVIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Komisi II DPR RI meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Draft RUU Provinsi Sulawesi Utara. (*)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting