‘LONCENG’ peringatan bergema. Terwujudnya birokrasi di daerah yang bersih, akuntabel serta bebas korupsi, jadi target. Hal itu juga berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey saat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (Pendahuluan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut TA 2020 secara virtual di kediamannya Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (25/1).

“Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan hutang,” tegas Olly dalam arahannya.

Olly mengingatkan, pemeriksaan ini menjadi penting, mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, hasil penilaian atas pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dijadikan sebagai parameter bagi setiap instansi pemerintah berkenaan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang dipercaya di lingkungannya.

Olly optimis lewat pemeriksaan interim LKPD, maka hal-hal terkait tata kelola uang demi kesejahteraan masyarakat dapat terkontrol. “Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola uang rakyat berupa pajak, retribusi, dan penerima negara lainnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” bebernya.

Terkait hal tersebut, Olly menjelaskan bahwa Pemprov Sulut terus berupaya dan berkomitmen penuh untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara benar, tepat, transparan, akuntabel, tertib, dan menghindari kemungkinan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan.

Lebih jauh lagi, ia mengharapkan agar sinergitas yang telah tercipta antara pemerintah daerah dan BPK terus terjaga dalam terlebih terkait dengan tata kelola keuangan. “Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sulut tidak henti-hentinya mengharapkan sinergitas dari BPK dalam melakukan indentifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan,” tandasnya.

Lewat kegiatan ini, Olly berharap adanya follow up atau tindak lanjut dari bupati dan walikota untuk membantu kelancaran pemeriksaan oleh BPK usai dilakukan entry meeting. “Saya mengharapkan kepada para kepala daerah, bupati dan walikota di Provinsi Sulut, agar merespon dengan baik bersama jajaran pemerintah daerah masing-masing,” kuncinya.

Kegiatan secara virtual ini juga diikuti Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi beserta jajaran dan bupati serta walikota se-Sulut.(sonny dinar)