Manado, MS

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sukses berjaya di bumi Nyiur Melambai. Kemenangan besar berhasil diperoleh dalam kompetisi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Sulawesi Utara (Sulut) 9 Desember 2020 silam. Sukses itu sekaligus jadi kado spesial partai berlambang Banteng Moncong Putih yang baru-baru ini merayakan Hari Ulang Tahun ke-48. Namun menjadi parpol yang mendominasi pemerintahan, PDIP kini ditantang. Banyak pihak berharap, sinergitas pemerintahan yang terjalin dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota akan mewujudkan pembangunan di Sulut yang semakin maju ke depan.

Di Sulut, PDIP kini tampil sebagai partai yang memegang peranan besar di jajaran top eksekutif. Mulai dari tingkat provinsi hingga 9 kabupaten kota kini berhasil dikuasai. Kabupaten kota tersebut yakni Manado, Minahasa, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bitung, dan Sitaro.

Pengamat politik Sulut Dr Ferry Daud Liando menilai, PDIP mendominasi kemenangan tidak hanya membawa dampak politik bagi internal partai, tapi secara umum juga bisa memberi pengaruh pada sinergitas pemerintahan. “Secara teoritis, pembangunan di daerah akan lancar jika terjadi sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota,” ujarnya, Senin (11/1) kemarin.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi ini menilai, selama ini kondisi tersebut tidak terjadi di Sulut. Menurut dia, kemungkinan besar belum lancarnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah di Sulut tahun-tahun sebelumnya disebabkan soliditas, harmonisasi dan sinergitas pembangunan yang belum berjalan lancar.

“Yang kita lihat sebelumnya, sinergitas pemerintah provinsi dan sebagian pemerintah kabupaten kota tidak berjalan. Ego sektoral cukup kuat dan harmonisasi tidak jalan. Gubernur yang diusung PDIP pada Pilkada 2015 kerap tidak dipatuhi oleh bupati/walikota yang diusung dari parpol lain. Akibatnya pemerintahan dalam semua level berjalan sendiri-sendiri tanpa arah,” katanya.

Bahkan dari pengamatannya di lima tahun terakhir, sebagian pemerintah di kabupaten dan kota langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat tanpa melewati koordinasi dengan pemerintah provinsi. Parahnya lagi menurut dia, gubernur pun sulit menertibkan sebagian kepala daerah dikarenakan sebagian bupati/walikota tidak menganggap gubernur sebagai atasan mereka.

Namun dengan didominasinya PDIP sebagai pemenang Pilkada di sejumlah daerah, Liando memandang,  potensi sinergitas pemerintahan akan dapat terwujud. “Untuk lima tahun kedepan tentu akan berbeda karena Gubernur yang juga selaku Ketua DPD PDIP Sulut akan dengan leluasa memerintah kepala daerah yang diusung PDIP. Sehingga memungkinan Sulut akan lebih maju. Namun demikian apakah hipotesis ini benar, masih perlu dibuktikan lima tahun kedepan,” katanya.

WARNING PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Tampil mendominasi tatanan eksekutif di hampir semua kabupaten kota di Sulut menjadikan PDIP makin kuat dan dominan. Namun demikian, partai berlambang Banteng Moncong Putih diingatkan untuk tidak jumawa. Menurut Liando, hal yang perlu dijaga atau dikendalikan yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab kata dia, makin besar pengaruh dan kekuasaannya maka kecenderungan untuk abuse of power bisa saja terjadi.

“Sebab PDIP tidak hanya menguasai eksekutif akan tetapi juga menguasai legislatif baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Tentu yang perlu dijaga yaitu munculnya potensi abuse of power,” katanya.

Liando pun mencontohkan Partai Golkar yang tampil sebagai partai penguasa orde baru namun akhirnya jatuh karena monopoli kekuasaan. Menurut dia, dimana ada monopoli, kecenderungan penyalahgunaan kekuasan rentan terjadi.

“Tapi saya yakin PDIP adalah tetap sebagai partai wong cilik sehingga apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi,” tandas Liando.

KADO SPESIAL HUT KE-48 PDIP

Sementara di kalangan elit PDIP Sulut, capaian menang besar di Pilkada Serentak 2020 menjadi kado spesial di momentum HUT ke-48 PDIP tahun ini. "Makanya Ibu ketua umum Megawati berterima kasih kepada anak ranting, pengurus ranting, pengurus PAC, tingkatan DPC, DPD yang solidnya pengurus dalam mengawal kompetisi pilkada kemarin, seperti juga kita di Sulut tapi penyampaian ibu ketum kemarin itu untuk umum," tutur politisi PDIP Sulut, Hilman Idrus yang juga selaku anggota Komisi IV DPRD Sulut.

Selaku pengurus DPC Kota Manado, menurutnya, pilkada di Sulut baru-baru ini menjadi tonggak sejarah bagi PDIP, khususnya di Kota Manado. Hal itu karena PDIP berhasil merebut Negeri Wenang setelah 20 tahun lebih tidak memegang kendali eksekutif.

"Kali ini kita  kader-kader terbaik memimpin kota Manado. Maka ke depan harapannya apa yang menjadi semangat partai dapat kita implementasikan kepada kepemimpinan di kota Manado," harapnya.

Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Boy Tumiwa dari Fraksi PDIP menyampaikan hal serupa. Ia menuturkan, di momen HUT PDIP sangat bersyukur karena baru saja memberikan hasil maksimal di Pilkada Sulut. "Ini luar biasa semasa di partai hadir baru ini dari 8 pilkada 7 kita menang. Ini berkat hasil perjuangan pak Olly Dondokambey dan Steven Kandouw  dengan strategi yang luar biasa memenangi pilkada," paparnya.

Wakil Ketua DPD PDIP Sulut, Berty Kapoyos juga ikut menanggapi antusias kemenangan besar PDIP di Pilkada serentak 2020. Baginya pencapaian itu cukup maksimal dan merupakan kebanggaan, khususnya di momen HUT PDIP.

"Ini berkat prestasi gubernur bapak Olly dan wakil gubernur bapak Steven yang memimpin selama 4 tahun yang kini memasuki 5 tahun. Efeknya kepada pilkada di kabupaten kota dan Provinsi Sulut. Ke depan saya harapkan juga masyarakat dapat mempercayakan PDIP untuk bisa memimpin eksekutif dalam pilkada selanjutnya," ujar Berty.

Selain itu menyampaikan terima kasih karena masyarakat Sulut dapat mempercayakan PDIP memimpin. Sekaligus berterima kasih kepada masyarakat karena PDIP yang melaksanakan pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan di Sulut Gubernur Olly Dondokambey yang tentunya telah merasakan dampak ke pemerintahan kader PDIP. "Pak Olly sebagai bendahara umum sehingga mendapat kepercayaan dari pusat untuk dana-dana bisa mengalir ke Sulut," kunci Ketua Komisi 3 DPRD Sulut ini.(arfin tompodung/jackson kewas)