Jakarta, MS

Keluh kesah para tenaga honorer dari berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Utara (Sulut), terjawab. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan ketersedian anggaran bagi pemerintah daerah untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peluang menerima penghasilan setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini terbuka lebar.

Kabar gembira bagi para tenaga honorer ini diungkap Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin (23/11). Dia memastikan negara sudah menyiapkan pos anggaran baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan PPPK baik untuk posisi guru maupun non-guru.

Menurut dia, kondisi keterbatasan keuangan daerah tidak lagi menjadi alasan yang menghambat penerimaan PPPK. Sri Mulyani bahkan meminta pemerintah daerah agar fokus memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses perekrutan nanti.

"Banyak pemerintah daerah mengatakan akan merekrut PPPK kalau ada anggarannya, sekarang kami sediakan anggarannya. Tentu dengan demikian, kami berharap ada perekrutan dengan tetap memperhatikan kualitas," ujarnya.

PPPK diketahui memberikan peluang bagi para pekerja non- ASN yakni tenaga harian lepas (THL) dan honorer untuk menerima kesejahteraan setara PNS. Terlebih bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun dan otomatis tak punya kesempatan lagi untuk ikut di jalur CPNS.

Di Sulut sendiri, THL dan Honorer yang mengabdi di berbagai instansi pemerintahan berjumlah puluhan ribu orang. Kompetisi merebut kursi PPPK dipastikan bakal berlangsung sengit.

“Sangat senang menerima kabar bahwa anggaran untuk penerimaan PPPK sudah disediakan pemerintah pusat. Ini tentu jadi peluang bagi kami yang sudah lama menjadi tenaga honor dan tidak diangkat jadi PNS, apalagi yang usianya sudah di atas 35 tahun seperti saya tidak bisa lagi ikut pengangkatan CPNS,” tutur Stenly Woran, pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Minahasa.

Peluang ini tidak akan disia-siakannya. “Yang jelas saya akan mulai bersiap mulai dari sekarang, baik dari administrasi maupun materi untuk tes nanti,” katanya bersemangat.

Hal yang sama diungkap Imelda Juliani Montolalu, salah satu guru honorer di Minahasa Tenggara (Mitra). Dia berharap dalam proses perekrutan PPPK nanti, pemerintah akan memprioritaskan mereka yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer.

“Saya sudah belasan tahun menjadi guru honorer dan hingga kini belum diangkat menjadi PNS. Tentu sangat berharap kesempatan penerimaan PPPK nanti kami bisa diprioritaskan untuk diangkat,” harapnya.

KEMENDIKBUD BAKAL REKRUT 1 JUTA GURU PPPK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan rencana perekrutan hingga 1 juta guru PPPK pada 2021. Sri Mulyani mendukung langkah tersebut. Alasannya, guru honorer hingga kini tercatat sekitar 1,6 juta orang. Sehingga, rekrutmen tersebut bisa mengurangi jumlah guru non-ASN.

"Karena sebagaimana disampaikan para guru honorer, gaji dan tunjangan dari non PNS atau honorer menjadi guru yang ASN atau P3K memang berbeda. Kami terus mendukung langkah-langkah peningkatan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga kualitas dari guru," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengaku senang dengan rekrutmen guru melalui sistem ujian itu. Karena itu, berharap para guru bisa mempersiapkan. Ia memastikan bahwa semua anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh APBN. "Kalau kita lihat untuk 2021 sudah dicadangkan Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat dan yang baru," ujar Sri Mulyani.

Sehingga, nantinya guru honorer yang diterima dan menjadi guru PPPK, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja guru, termasuk sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak.

Selain anggaran Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut, ada pula anggaran Rp 24,92 triliun untuk mereka yang akan masuk menjadi PNS dan ASN daerah. Untuk di pusat, saat ini akan ada formasi 54.581 orang, rinciannya CPNS 27.291 formasi dan PPPK 27.290 formasi. Untuk daerah, akan ada rekrutmen 119.094 CPNS dan 1.002.616 orang PPPK.

"Selain itu, kami masih ada PPPK non guru, yaitu tenaga non kependidikan, masih akan ada formasi sebanyak 70 ribu lebih. Ini yang kita siapkan anggarannya hingga mencapai Rp 24,9 triliun," ujar Sri Mulyani.

“Jadi nantinya, pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai yang direkrut di daerah akan dilakukan melalui jalur APBD, dengan adanya transfer umum dari pemerintah pusat,” tandasnya.

REKRUTMEN PPPK ‘KALAHKAN’ CPNS

Terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK jadi titik awal terbukanya peluang bagi honorer untuk menjadi ASN. Apalagi PPPK setara PNS, baik dari segi gaji, tunjangan serta jenjang karir. Kabar gembiranya, dalam perekrutan ASN di tahun 2021, pemerintah lebih memprioritaskan penerimaan PPPK dibanding CPNS.

“Tahun depan akan ada rekrutmen CPNS dan PPPK. Persentase PPPK cukup banyak sehingga memberikan peluang bagi honorer K2 yang belum lulus PPPK,” ungkap Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko.

Arah pengadaan ASN, lanjut dia, akan lebih banyak pada PPPK. Itu sebabnya mulai tahun depan sedikit demi sedikit jumlah formasi CPNS mulai dikurangi dengan memperbesar jumlah PPPK.

"Bagi honorer K2 dan non-K2 yang mau ikut seleksi PPPK silahkan asalkan memenuhi ketentuan. Yaitu harus ada formasinya dan ikut tes. PPPK ini bisa untuk usia di atas 35 tahun. Tidak seperti PNS yang harus usianya di bawah 35 tahun," katanya.

"PPPK itu setara PNS. Yang membedakan hanya pensiun. PNS mendapatkan pensiun karena sejak awal mereka sudah mengiur," tambah Widjinarko.

PPPK, jelasnya, bisa mendapatkan pensiun dengan menggandeng perusahaan asuransi untuk mengelola dana pensiunnya. Untuk itu setiap instansi yang merekrut PPPK disarankan mengkoordinirnya sehingga bisa langsung melakukan pemotongan iuran pensiun dari gaji.

"Sebenarnya itu tergantung teknisnya saja. Tapi yang jelas PPPK itu setara PNS dari kesejahteraannya," tandasnya.(tempo/jackson)