Manado, MS

Problem mandeknya gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) menyita perhatian wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut). Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut disasar. Upaya klarifikasi ke instansi pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan itu bakal ditempuh melalui agenda hearing.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Yusra Alhabsy memastikan jika nantinya akan ada agenda untuk koordinasi dengan Dikda Provinsi. Hanya saja kalau memang ada keluhan mengenai gaji THL di tubuh instansi ini, pihaknya akan mempertanyakan.

"Kalau memang ada laporan bahwa THL banyak yang belum dibayarkan memang sangat disayangkan,"  ungkap Yusra, Kamis (22/10).

Padahal menurutnya, anggarannya sudah ada. Pembayaran tentunya harus sesuai dengan jadwal yang ada. "Apalagi ini di tengah pandemi ini harusnya hak-hak seperti ini sudah harus segera dibayarkan," ujar anggota politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baginya, di masa pandemi masyarakat sedang kesulitan. Maka harusnya tidak ada masalah untuk hal-hal terkait proses penyaluran gaji. Mungkin menurutnya, bukan hanya di salah satu daerah saja di Minahasa melainkan pula terjadi di daerah yang lain di Sulut.

"Kalau alasannya menunggu APBD-P sudah lewat. Disamping itu sesuai laporan Dikda, APBD-P tidak ada penambahan  THL. Bagi yang sudah terkontrak sebelumnya sudah tertata. Tapi kita akan tanyakan itu, awal bulan pasti sudah ada rapat," kuncinya. (arfin tompodung)