Pimdekot Manado Tepis Kabar Miring Tertundanya APBD-P


Manado, MS

Gerak penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Manado alami keterlambatan. Problem tersebut pun ditanggap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Dra Aaltje Dondokambey MKes Apt. Ragam isu miring pun ditepis.

Pucuk pimpinan di gedung wakil rakyat Negeri Wenang ini angkat bicara soal tertundanya lagi pembahasan terkait rancangan ABPD-P 2020 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Manado. Menurutnya, ini akibat terdapat kerancuan draft yang diajukan.

Hal itu memunculkan multi tafsir berbeda oleh berbagai pihak hingga melahirkan tudingan-tudingan ke lembaga DPRD.

Dalam upaya mengklarifikasi akan hal tersebut, dia menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari APBD-P diawali dengan pemberitahuan masuknya di 17 September.

"Sebenarnya, sejak awal Agustus, saya terus berkoordinasi dengan sekretaris dewan, mempertanyakan dokumen APBD-P. Tapi nanti dimasukkan tanggal itu (17, red),” kata Dondokambey, Sabtu (17/10).

Lanjutnya, setelah mendapat informasi, dirinya langsung menggelar rapat bersama seluruh fraksi. Ini guna mendapatkan persetujuan permulaan bersama. Menurut dia, pertemuan dihadiri Ketua TAPD Pemkot Manado Mickler Lakat SH MH selaku sekretaris daerah (sekda).

Saat pembicaraan, muncul rencana pemerintah meminjam Rp300 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan fraksi-fraksi tertentu menolak tapi khusus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PDIP ini turut memberi penegasan  agar pembahasan APBD-P dan dana pinjaman dibahas terpisah. "Tidak ada paksaan ke sekda dan saat itu beliau menyetujui kemudian dituangkan sebagai hasil rapat yang ditandatangani seluruh fraksi termasuk dirinya. Ada bukti suratnya,” jelasnya.

Usai itu, dirinya langsung mengagendakan rapat tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Manado sampai terjadwalnya pelaksanaan paripurna. Namun, saat paripurna mendengarkan penjelasan walikota, tidak disinggung soal dana pinjaman Rp300 miliar. Sehingga, pihak legislator berpikir tidak terisi dalam dokumen KUA-PPAS.

Akhirnya, sesuai mekanismenya dilangsungkan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD Pemkot Manado. Ketika mulai pembicaraan, dana pinjaman itu masuk kembali dalam dokumen KUA-PPAS dan penolakkan terjadi.

"Berarti di sini, antara penjelasan Walikota dan dokumen yang diberikan kepada kami berbeda,” imbuhnya.

Lantas, dalam menyikapi desakan fraksi-fraksi yang menolak pembahasan karena dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan awal dan isi dokumen berbeda dengan penjelasan Walikota, maka langkah untuk menunda pembahasan terjadi. Upaya itu dilakukan dengan tetap meminta ke eksekutif agar dokumen direvisi.

“Sekda mengiyakan permintaan anggota Banggar itu. Dan, kami menagih berdasarkan kesepakatan guna fokus saja untuk APBD-P dengan mengabaikan dana pinjaman karena akan dibahas tersendiri. Dimana, pemimpin pertemuan selanjutnya adalah Wakil Ketua I DPRD Manado ibu Noortje Van Bone," terangnya.

Masih Dondokambey, masuk tahapan pembahasan hari berikutnya, revisi belum terjadi juga tapi diganti selembar surat yang berisi penjabaran program dari dana pinjaman Rp300 miliar. Tapi dalam dokumen KUA-PPAS, tidak dikeluarkan program-program yang dimaksud.

Katanya, pengaruh di pembahasan kembali terjadi dengan penundaan seperti permintaan diubah isi KUA-PPAS tersebut. Oleh Sekretaris TAPD Kepala Bapelitbang Lini Tambayong membenarkan bahwa draft bisa diubah meski harus membutuhkan waktu yang tak sedikit.

Sayangnya, di pertemuan berikutnya dengan harapan perubahan dokumen, didapati tetapi tidak berubah. Hal ini membuat sejumlah anggota Banggar kembali protes.

Dalam menyiasati agar tidak dipolemikkan masalah tersebut, akhirnya disodorkan rapat tertutup saja. Itu kemudian berlangsung Jumat (16/10) antara Banggar dan TAPD disertai pembahasan serta komunikasi politik.

“Di situ muncul penyampaian sekda soal lanjutan pembahasan jangan sampai walikota marah. Mendengar itu, dikira saya takut dan menegaskan harus tetap sesuai kesepakatan awal. Termasuk diangkatnya soal honor tenaga kebersihan atau THL (tenaga harian lepas) yang sebenarnya tertata dalam APBD Induk 2020 sudah tertata 1 tahun,” ujarnya.

Berkaca dari penjelasan ini, Bendahara DPC PDIP Manado ini menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Manado, khususnya para THL untuk tidak termakan hasutan dari pihak-pihak yang sengaja ingin mengambil keuntungan dari penundaan pembahasan APBD-P Kota Manado.

Kembali dia menegaskan, honor THL, sudah tertata di APBD induk. Setahu mereka tidak digeser pula untuk penanganan covid termasuk dengan komentar yang menghubung-hubungkan dengan keadaan politik sekarang.

"Ini murni menjalankan fungsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami tetap akan membahas APBD-P, tapi tidak untuk dana pinjaman. Kalau pun dipaksakan, berarti ada kepentingan tertentu untuk pemanfaatan dan pinjaman itu. Silahkan publik menilainya,” pungkasnya. (devy kumaat)


Komentar