Manado, MS

Reaksi tegas meletup dari personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Adanya kapal dari hibah pemerintah pusat yang mubazir jadi penyebab. Wakil rakyat pun menyorot.

Legislator Gedung Cengkih menyayangkan, ketika ada kapal yang di hibah dari pemerintah pusat namun tidak dimanfaatkan. Bahkan kabar berhembus ada yang tenggelam begitu saja namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Boy Tumiwa menyampaikan, justru letak persoalannya ada di kabupaten kota. Mereka yang mengusulkan ke pusat melalui provinsi supaya bisa mendapat bantuan kapal-kapal tersebut. Namun tidak menyediakan anggaran operasional dari kas daerah. "Apakah kita provinsi sudah memeriksa di kabupaten kota sehingga tidak terjadi seperti di kota Manado. Kalau diperiksa kemudian mereka tidak siap kenapa diusulkan, kan mubazir," ujar Tumiwa, baru-baru ini, dalam hearing dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut khususnya Dishub dimintanya untuk tidak memberikan disposisi apabila kabupaten kota tidak siap. Kalau terjadi seperti itu maka akibatnya bantuan tersebut mubazir. "Kenapa diusulkan kalau tidak siap. Kasihan kalau kita iyakan ternyata mereka tidak siap. Tidak bisa kita sembarang mendisposisi kapal ini untuk kabupaten ini dan kapal itu untuk kota ini," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Diketahui sebelumnya, Kepala Dishub Provinsi Sulut, Lynda Watania menyampaikan, memang ketika bantuan itu turun pemerintah daerah belum menganggarkan operasional kapal-kapal yang dihibahkan tersebut. Dengan demikian benar ditemukannya ada hibah kapal yang mubazir dan tidak dimanfaatkan. "Ini harusnya jadi perhatian kabupaten kota ketika diminta ternyata tidak menyiapkan anggaran untuk mengurus kapal tersebut," tuturnya. (arfin tompodung)