Lima Fraksi Tolak Wacana Pinjaman Rp300 Miliar Masuk APBD-P 2020


Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Manado meminjam dana sebesar Rp300 Miliar untuk mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Perubahan (APBD-P) tahun 2020, tuai penolakan. Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado sepakat tidak menyetujui wacana tersebut. Rentetan alasan dilayangkan para wakil rakyat.

Ada pun lima fraksi yang menolak rencana pemerintah tersebut yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Pihak PDIP melalui Ketua Fraksi Dra Aaltje Dondokambey MKes Apt menyebutkan, rencana meminjam dana untuk APBD-P memang tak bisa disetujui.

"Ada banyak pertimbangan yang harus dikaji, salah satunya waktu pengembalian yang terlalu sempit dikarenakan hanya tiga bulan," kata Dondokambey, Senin (28/9).

Lanjut dia, wacana pinjaman pemerintah tersebut akan menimbulkan hutang.  Apalagi menurut dia, informasi yang didapat dana tersebut akan dipakai guna pencegahan Covid-19.

“Lima fraksi di DPRD Manado punya alasan yang sangat kuat menolak recana pemerintah tersebut. Apalagi dengan dalih pencegahan Covid, padahal laporan kegiatan khususnya terkait pencegahan Covid yang dibiayai APBD induk tahun ini belum dimasukkan pihak eksekutif,” katanya.

Dondokambey menuturkan, upaya peminjaman dana oleh Pemkot Manado bukan baru pertama kalinya diusulkan. Pada 2018 lalu, wacana serupa juga sempat disodorkan ke DPRD. Kala itu, nominal dana yang hendak dipinjam sebesar Rp 200 Miliar.

“Iya, pernah di tahun 2018 lalu, bahkan saat itu sempat dibentuk panitia khusus (pansus) guna lancarnya rencana pinjaman dana tersebut. Namun, belum ada juga laporannya sehingga fraksi-fraksi menolak,” tandasnya.

Namun Dondokambey menyebut bahwa pihaknya tetap mengikuti prosedur yang berlaku. “Jika wacana itu diajukan maka kita akan bahas secara keseluruhan, tapi tentu kami akan tetap pada pendirian yaitu tidak ada hutang lagi untuk APBD-P tahun 2020 ini," pungkasnya.

Senada dikatakan personil Fraksi Gerindra Mona Kloer SH MH. Menurut dia, wacana peminjaman dana Rp 300 miliar itu tidak jelas peruntukannya seperti apa. Itu dikarenakan belum adanya penjabaran pemanfaatan dana tersebut dari pemerintah.

"Jumlah tersebut bukan sedikit, dan terkait pinjaman kembali ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini adalah kedua kalinya," jelasnya.

Ketua DPC Gerindra Manado ini, menambahkan, pertama kali pinjaman Rp 200 miliar tahun 2018 harus lewat kajian pansus berbulan-bulan termasuk mendatangi langsung PT SMI di Jakarta. "Itu guna lebih jelas peruntukkan dan mekanismenya," papar dia.

Persoalan ini sendiri masih perlu kejelasan, mengenai laporan pinjaman pertama yang belum diterima pertanggungjawabannya. Tambah dia, realisasi fisik dan keuangan urung kami tahu pula sejauh mana penggunaannya dan sekarang akan pinjam lagi dalam waktu singkat pasti tak elok.

"Pada dasarnya, tidak ada hambatan sebenarnya disini tapi sinergitas, fungsi Check and Balances perlu berjalan seperti amanat UU," tegasnya. (devy kumaat)

 


Komentar