PILKADA TETAP BERLANJUT, KONVOI KAMPANYE DILARANG


Jakarta, MS

Gelombang aspirasi dari berbagai elemen bangsa mendesak penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, kandas. Pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah sepakat, agenda pesta demokrasi di 270 daerah tetap bergulir. Seiring keputusan itu, penegakan disiplin kembali disorot. Sanksi hukum pelanggar protokol Covid-19 dipertegas.

 

Kesepakatan tidak adanya penundaan pilkada serentak 2020 tertuang dalam rapat Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berlangsung di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9) kemarin. Pertemuan itu digelar pasca menyeruaknya arus desakan penundaan pilkada dari banyak kalangan. Terlebih saat dua organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sama-sama merekomendasikan penundaan pelaksanaan agenda pilkada tahun ini dengan alasan Covid-19.

Mendagri Tito hadir langsung di ruang rapat, bersama Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua DKPP Muhammad. KPU diwakili 2 komisionernya, yaitu Ilham Saputra dan Viryan Aziz. Keputusan tidak adanya penundaan Pilkada menjadi salah satu kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020," ujar Doli.

"Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," imbuhnya.

Kesepakatan itu senada dengan pernyataan pihak istana beberapa jam sebelumnya yang menegaskan tidak adanya wacana penundaan pilkada tahun ini. Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Namun pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Penyelenggaraan pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel.

  

KAPOLRI TEGAS, EMPAT POIN MAKLUMAT DILAYANGKAN

Kepatuhan penerapan protokol pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dinilai jadi solusi terbaik untuk mencegah potensi penyebaran penyakit. Polri selaku institusi penegak hukum pasang badan. Maklumat telah diterbitkan Kapolri Jenderal Idham Azis. Salah satu isinya menegaskan setiap anggota kepolisian untuk bisa menindak pihak yang melanggar protokol corona. Maklumat itu tertuang dalam Nomor: Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Kapolri tanggal 21 September 2020.

Ada empat poin penting yang ditegaskan. Kapolri meminta keselamatan jiwa harus diutamakan oleh semua pihak di setiap tahapan Pilkada dengan berpedoman peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa. "Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya," tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri pada poin kedua huruf d.

Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Penyelenggara Pilkada 2020 juga wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tandas Idham.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penerbitan maklumat itu adalah bentuk evaluasi Polri selama tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sudah berjalan sejauh ini. "Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster Corona, pertama di kantor, kedua keluarga, ketiga pilkada. Tentunya adanya hal tersebut, Polri mengeluarkan Maklumat," kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9) kemarin.

 

 

PEMERINTAH DIMINTA TANGGUNG RESIKO

Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang menimbulkan polemik. Kecemasan soal peningkatan signifikan kasus positif hingga potensi munculnya ‘klaster raksasa’, jadi alasan. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi otoritas pemerintah, DPR, dan KPU. Namun ia menekankan pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap segala resiko akibat pelaksanaan pilkada.

Hal ini disampaikan Haedar melalui akun twitternya @HaedarNs yang diunggah Senin (21/9) sore. "Selebihnya terserah pemerintah, DPR, KPU, dan pihak yang punya otoritas, yang penting pemerintah dan semua pihak tersebut benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya atas segala konsekuensinya," ucap Haedar.

Ia menuturkan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan kekuatan masyarakat lainnya hanya memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang makin naik. Haedar mengingatkan agar jangan sampai kondisi saat ini ketika new normal diberlakukan, ternyata kasus covid-19 tidak dapat dikendalikan. "Pun tentang pilkada, awal pendaftaran saja sudah beberapa melanggar protokol kesehatan dan tidak ada tindakan," katanya.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah selama ini sudah berusaha membantu menangani covid-19 dan peran kebangsaan yang maksimal semampunya. Selama ini, Muhammadiyah juga memberi masukan untuk menghadapi kasus covid-19 yang terus naik.

Menurut Haedar, berbagai upaya itu merupakan kewajiban dalam menjalankan fungsi sebagai ormas dengan memberi masukan dan berbuat bagi masyarakat luas.

Ia berharap Indonesia dapat mencontoh sejumlah negara yang tetap menyelenggarakan pilkada di masa pandemi seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan.

Haedar menuturkan, negara-negara itu memiliki peran pemerintah, penegakan hukum, sistem kesehatan, dan disiplin masyarakat yang maju. "Semoga Indonesia sebagus negara-negara maju tersebut dalam menangani dan mengendalikan covid-19," ujarnya.

Diketahui, ancaman Covid-19 di Indonesia masih serius. Penambahan kasus harian pasien positif virus corona di tanah air bahkan kembali mencapai angka tertinggi selama pandemi. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (21/9), terdapat penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 4.176 orang dalam 24 jam terakhir. Angka penambahan kasus harian tersebut merupakan yang tertinggi sejak kasus perdana Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu. Dengan demikian, jumlah pasien positif corona di Indonesia kini mencapai 248.852 orang.(cnn/dtc)


Komentar