4 BULAN, ASN DIGUYUR INSENTIF PULSA


Jakarta, MS

Kebijakan populis Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlanjut. Lagi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diguyur ‘reward’ di tengah pandemi Covid-19. Insentif pulsa berupa paket data dan komunikasi segera dikucurkan.

Terobosan pemerintah memberikan paket data bagi ASN karena situasi kerja di era ‘New Normal Life’ saat ini. Kebutuhan data internet lebih tinggi dari biasanya. Itu disebabkan pemanfaatan teknologi dalam menunjang aktifitas kerja ASN seperti rapat online atau virtual hingga kerja daring lainnya. Bantuan paket data diharapkan mampu mendorong standar kerja maksimal setiap ASN.

Terkait pemberian insentif pulsa dengan besaran bervariasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran (TA) 2020. Selain ASN, kebijakan pro rakyat ini menyasar mahasiswa.

"Bahwa dengan penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran, antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring (online) dari rumah," terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari aturan tersebut, Selasa (1/9).

Untuk besaran insentif pulsa, Sri Mulyani memberikan dua penggolongan bagi ASN. Pertama, biaya paket data dan komunikasi kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara diberikan senilai Rp400 ribu per orang setiap bulan. Kedua, ASN setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan Rp200 ribu per orang setiap bulan.

Sri Mulyani juga memberikan biaya paket data dan komunikasi kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan daring yang bersifat insidentil. Adapun keduanya mendapatkan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150 ribu per orang setiap bulannya.

Untuk sumber dana insentif ini berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran. Dalam poin keempat beleid tersebut menyatakan, pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tunjangan pulsa PNS diberikan untuk mendukung tugas dan kinerja K/L dalam masa pandemi Covid-19 yang harus WFH. Ia menjelaskan, sebenarnya selama ini telah ada tunjangan pulsa PNS senilai Rp 150.000 yang berlaku di Kemenkeu sejak beberapa bulan lalu, tetapi sedang diusulkan kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk dapat ditingkatkan menjadi Rp 200.000. “Saat ini sudah berjalan adalah Rp 150.000 dan ini kemudian akan di-refresh kami usulkan kepada Bu Menteri Keuangan menjadi Rp 200.000,” tutur Askolani dikutip dari Kompas.com.

Untuk diketahui, pemberian insentif pulsa mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Aturan ini telah ditandatangani oleh Sri Mulyani pada Senin (31/8) dan berlaku sejak ditetapkan sampai 31 Desember 2020 atau empat bulan.

DORONG ASN TETAP PRODUKTIF

Program populis bagi ASN bukan hal baru. Sederet kebijakan sudah diterapkan pemerintah guna mengangkat kesejahteraan ASN. Contohnya, pemberian Gaji 13, baru-baru ini. Kebijakan insentif pulsa bagi ASN diharapkan semakin membuat ASN produktif meski di tengah wabah Corona yang menerjang Indonesia.

Hal itu juga menjadi harapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Dia mengatakan wabah Covid-19 tidak boleh menjadi penghalang ASN untuk bekerja secara profesional dan lebih produktif memberikan layanan kepada masyarakat. ASN sebagai pelayan masyarakat diharapkan tetap mampu menjalankan kewajibannya meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Sesuai arahan Presiden RI, ASN harus lebih produktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan karena pandemi Covid-19 menurun kinerjanya, menurun layanan masyarakatnya, namun harus tetap produktif,” ujar Tjahjo, belum lama.

Tjahjo menuturkan pelayanan masyarakat tetap dilakukan namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, pembagian sistem kerja ASN dengan work from home dan work from office, diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah.

Tak kalah pentingnya, menurut dia, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif ASN memberikan layanan di tengah pandemi, sehingga meminimalisir pertemuan tatap muka antar pemohon dan penyedia layanan. Tjahjo menegaskan jika literasi dan kultur digital perlu ditingkatkan dalam pengembangan kompetensi ASN. Mengingat saat ini telah memasuki era serba digital, serba otomatis, tidak selalu di kantor untuk bekerja, dan tidak selalu di pusdiklat untuk belajar.

Menteri Tjahjo menyampaikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci dalam menghadapi tantangan transformasi digital dimaksud, termasuk ASN. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membangun Smart ASN yang berintegritas, profesional, dan kompeten, berdaya melayani serta menguasai IT dengan baik.

TERLIBAT BERANGUS COVID-19

Selain kerja-kerja birokrat, ASN juga mendapat tugas tambahan. Terkait percepatan penanganan Covid-19, abdi negara dituntut mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan khususnya pemakaian masker.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi menyikapi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. "Sebelum adanya vaksin, kuncinya paling penting adalah pemakaian masker. Segera yang berkaitan dengan ajakan untuk memakai masker, dan membagi masker, pelaksanaannya agar dipercepat," ujar Presiden Jokowi.

Presiden meminta agar kampanye dan promosi terkait penggunaan masker dapat lebih digalakkan. Makanya, seluruh ASN dapat mengambil peran untuk mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar selalu memakai masker, terutama saat berkegiatan di luar ruangan.

Mendukung hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta agar ASN di manapun berada dapat semakin giat mengampanyekan dan mengedukasi masyarakat di lingkungannya mengenai pentingnya menggunakan masker, rutin mencuci tangan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh. “Pandemi Covid-19 memasuki babak baru, yakni tatanan normal baru, atau adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat, baik ASN maupun swasta, terutama yang tidak termasuk dalam kelompok rentan, dapat kembali beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan secara benar,” terang Tjahjo.

Untuk ASN, kata dia, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

SELAIN ASN, SISWA DAPAT KUOTA INTERNET GRATIS

Gelombang kebijakan strategis Presiden Jokowi terus menyentuh masyarakat Indonesia. Bantuan untuk dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), datang bertubi-tubi. Berbagai dana stimulus digelontorkan guna memulihkan kembali ekonomi negara.

Selain ASN, kabar gembira dari pusat juga menyerempet dunia pendidikan di Indonesia. Anggaran sebesar Rp9 triliun akhirnya disetujui untuk pembelian kuota internet gratis bagi para siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Bantuan ini sebagai respon atas banyaknya keluhan terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi Covid-19.

Dana Rp9 triliun itu pun dimaksudkan untuk membantu kegiatan pembelajaran selama 3 sampai 4 bulan ke depan. “Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3 sampai 4 bulan ke depan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI di MPR/DPR RI, Senayan, Kamis (27/8).

Nadiem berupaya agar anggaran itu segera disalurkan. Dia pun berharap, para peserta didik dan tenaga pendidik dapat terbantu dengan adanya bantuan ini. "Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin untuk bisa segera cair dan harapan kami adalah ini akan bisa membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga guru-guru kita," kata Nadiem.

Tak lupa, Nadiem mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan anggaran tersebut. Dia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah mengamankan anggaran cadangan tersebut. "Apresiasi terutama untuk Ibu Kemenkeu dan tim eselon 1 Kemenkeu yang telah bekerja keras untuk mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita," lugas Nadiem.(detik/tempo/kompas)

 


Komentar