Jakarta, MS

Praktik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 masih menuai polemik. Keluh orang tua siswa kerap meletup. Metode belajar daring yang mewajibkan ketersediaan pulsa internet memberatkan kalangan masyarakat kurang mampu. Namun problem ini dijawab pemerintah. Bantuan pulsa bagi pelajar digodok.

Kabar gembira itu berhembus dari Istana Negara. Juru Bicara Presiden di Bidang Sosial, Angkie Yudistia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pulsa untuk para pelajar yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19. Anggaran itu rencananya itu akan dialokasikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Selain pulsa untuk PNS, pemerintah melalui Kemendikbud juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar menggunakan skema dana BOS," ujar Angkie lewat keterangan tertulis, Rabu (26/8).

Belum ada informasi resmi dari pemerintah berapa besaran kuota internet yang akan didapatkan setiap siswa. Yang pasti, menurut Angkie, pulsa untuk pelajar ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran PJJ.

"Karena sifatnya daring, maka pulsa berupa kuota internet. Kami memahami bahwa proses pembelajaran daring mengalami kendala ketersediaan kuota internet dan khususnya bagi keluarga ekonomi rendah," ujar Angkie.

Pandemi Covid-19 memang telah berimbas terhadap aktivitas sehari-hari. Termasuk proses belajar mengajar langsung di sekolah yang kini dialihkan ke metode belajar daring dari rumah. Diketahui, metode pembelajaran jarak jauh ini sudah berlangsung sejak pertengahan Maret lalu.

Semua materi pembelajaran dari sekolah hanya bisa kita dapatkan secara daring atau online. Itu membuat hampir seluruh pelajar di Indonesia membutuhkan akses internet. Sementara untuk dapat mengakses internet membutuhkan kuota dan pulsa. Kondisi inilah yang menjadi permasalahan pada sistem PJJ. Tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses internet.

“Pemerintah tentunya berharap bantuan pemberian pulsa internet dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi pada metode pembelajaran jarak jauh,” tandas Angkie.

MENDIKBUD PASANG BADAN

Kabar dari istana itu dipertegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim. Sosok menteri dari kalangan milenial itu berjanji akan memperjuangkan pemberian bantuan pulsa bagi pelajar.

"Mohon ditunggu kabarnya, saya akan memastikan ada dukungan untuk pulsa bagi murid-murid di masa PJJ. Ini sedang diperjuangkan," ujar Nadiem.

Nadiem mengatakan, dirinya sudah berdiskusi dengan para operator telekomunikasi dan juga kementerian terkait lainnya ihwal hal tersebut. "Kami berkolaborasi untuk bisa menemukan anggarannya. Tapi Insya Allah, bantuan pulsa ini akan terealisasi. Saya pertaruhkan kehormatan saya, kalau gagal ya saya malu," ujar Nadiem ujar Nadiem saat melakukan siaran langsung di akun Instagramnya @nadiemmakarim, Rabu (26/8).

Kemendikbud sendiri sebenarnya sudah menyiapkan skema ini untuk membantu siswa yang tak bisa mengakses kelas daring karena kesulitan biaya pulsa. Bahkan sebelum penegasan dari istana, Mendikbud Nadiem beberapa waktu lalu sudah mengizinkan pihak sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk keperluan lain, termasuk membiayai pulsa atau kuota internet bagi para guru dan murid selama kelas daring.

"Jadi, dana BOS itu 100 persen fleksibel, bisa digunakan untuk membayar kuota, data, atau pulsa para guru dan murid," ," beber Nadiem, dilansir pada Rabu (12/8).

Belum lama ini, persoalan belajar daring juga sempat disentil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Diakuinya ada banyak masyarakat yang mengeluh tak bisa mengakses kelas daring karena permasalahan fasilitas alat elektronik hingga biaya pulsa. Sri Mulyani pun sempat menjanjikan jika pemerintah akan memberikan bantuan sosial berupa ponsel dan pulsa bagi para siswa.

Kala itu dia menegaskan kebijakan ini masih dalam proses digodok di pemerintah pusat. Namun yang pasti kebijakan ini tidak akan berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat karena hanya diberikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Apakah karena tidak memiliki handphone atau tidak bisa membeli pulsa (jadi tak bisa belajar)?" kata Sri Mulyani, Selasa (11/8) lalu.

"Ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita pecahkan," jawabnya.

WARGA SULUT MERESPON

Sistem pembelajaran jarak jauh atau kelas daring yang mau tak mau menghabiskan banyak kuota internet memang banyak menuai kritikan masyarakat. Apalagi di beberapa daerah Indonesia, yang "terhalang" bentang geografis, membuat akses internet semakin sulit didapat.

Tak hanya itu, beberapa siswa pun mengeluh tak memiliki gawai untuk mengikuti kelas daring. Tak jarang pula ada satu keluarga yang hanya memiliki sebuah ponsel sehingga harus bergantian ketika mengakses kelas daring.

Kondisi ini juga ikut dirasakan sebagian masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), utamanya yang berpenghasilan rendah. Namun bantuan pulsa yang digulirkan pemerintah pusat jadi angin segar untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kalau memang benar ada bantuan seperti itu (pulsa internet, red) maka akan sangat membantu kami orang tua siswa. Karena terus terang saja, di masa pandemi covid saat ini pendapatan keluarga kami juga ikut menurun. Apalagi di keluarga kami ada tiga anak yang bersekolah di SD, semuanya dituntut belajar online, sementara untuk bisa belajar online anak-anak mau tidak mau harus memiliki handphone dan kuota internet,” tutur Dolfie Worangitan, salah satu orang tua siswa di Minahasa.

Senada dengan Fitria, orang tua siswa asal Bolaang Mongondow. Menurutnya, pemerintah memang harus memprioritaskan bantuan pendidikan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Semua orang tua tentu ingin anaknya dapat belajar normal seperti semua siswa pada umumnya. Tapi harus diakui kalau belajar online dari rumah itu tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Bukan hanya terkendala kuota internet, bahkan handphone yang bisa akses internet saja tidak punya. Kasihan anak-anak yang suka belajar,” keluhnya.

Dia mengapresiasi niat pemerintah untuk membantu orang tua siswa melalui bantuan pulsa internet. Namun menurut dia, alangkah baiknya juga kalau pemerintah mendata keluarga-keluarga yang memiliki anak usia sekolah namun belum memiliki handphone.

“Kalau ada bantuan handphone dan pulsa internet tentu itu akan lebih efektif,” ujarnya.

Diketahui, sebelum bergulirnya wacana bantuan pulsa internet dari pemerintah, ada perusahaan telekomunikasi yang jauh-jauh hari telah berinisiatif membantu pembelajaran online dengan menggratiskan pulsa internet khusus untuk belajar. Salah satunya provider seluler Telkomsel yang membuat terobosan dengan menyediakan kuota internet untuk kegiatan belajar senilai Rp 10 untuk kuota 10 GB.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bahkan mengapresiasi dukungan Telkomsel atas sektor pendidikan Sulut di masa new normal. “Jujur saya sampaikan justru di tengah-tengah sebagian orang ingin mengotak-ngotakan bangsa dan negara ini tapi Telkomsel ini paling depan untuk menggabungkan mempertahankan NKRI. Menurut saya ini salah satu pemberian diri dari Telkomsel untuk mempertahankan NKRI,” kata Kandouw dalam program Webinar se-Sulut yang terselenggara atas kerjasama Pemprov Sulut bersama Telkomsel ini.

Kandouw menuturkan bahwa Pemprov Sulut bersama masyarakat merasakan manfaat dari terobosan yang dilakukan oleh Telkomsel dalam menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring akibat pandemi Covid-19.

“Betul betul kami pemerintah daerah merasakan manfaatnya,” tandasnya.

 “Menurut hemat saya luar biasa terobosannya 10 GB cuma Rp 10 luar biasa, guru-guru juga dapat diskon. Kontribusi yang luar biasa untuk kendala-kendala tadi,” beber Kandouw.

Disamping itu, Kandouw juga mengajak seluruh guru agar tetap bekerja profesional dalam memajukan sektor pendidikan Sulut. “Jangan pikir guru-guru justru enak-enak dengan kondisi seperti ini. Kalau guru-guru yang betul punya sense of belonging, guru-guru yang betul-betul punya sense of responsibility dia justru terbeban dengan kondisi seperti ini,” ungkap Kandouw.(sonny dinar/tmp/dtc)