Unsrat Jadi Penentu Kebijakan UKT Mahasiswa Dokter Spesialis

Perjuangan Komisi IV ke Kemendikbud Membawa Hasil


Laporan: Arfin Tompodung

 

Keluh mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) temui titik terang. Aspirasi yang dibawa Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ke pemerintah pusat itu, langsung direspon. Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pengaturan mengenai biaya kuliah dikembalikan ke Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.

 

Saat mendatangi Kemendikbud, Rabu (5/8), Komisi IV DPRD Sulut mewakili aspirasi dari mahasiswa PPDS Unsrat meminta Kemendikbud untuk memberikan keringanan uang kuliah bagi mahasiswa PPDS. Wakil rakyat telah melakukan pertemuan dengan pihak kampus Unsrat terkait permintaan keringanan uang kuliah bagi mahasiswa PPDS. Saat ini tentang uang kuliah bagi mahasiswa PPDS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai dari Rp17.000.000, Rp. 36.000.000.  Rata-rata mahasiswa PPDS Unsrat dikenakan uang kuliah sebesar Rp24.000.000. "Namun di masa pandemi Covid-19 mahasiswa PPDS merasa uang kuliah tersebut memberatkan perekonomian mereka dan perkuliahan sebagian besar dilakukan secara virtual, oleh karena itu mahasiswa PPDS berharap agar kampus dapat menetapkan uang kuliah pada batas terendah yaitu sebesar Rp17.000.000," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melisa Gerungan, mengurai alur pembicaraan kunjungan tersebut.

 

Komisi IV menjelaskan ke Kemendikbud bahwa dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sulut, Rektorat Unsrat mengatakan, mereka kesulitan untuk memberikan keringanan jika tidak ada arahan dari kementerian. Makanya menurut pihak Rektorat Unsrat, uang kuliah baik bagi mahasiswa S1 maupun S2 dan PPDS harus dikonsultasikan dahulu ke kementerian. Rektorat Unsrat mengatakan, saat ini belum memiliki rujukan atau dasar hukum untuk menetapkan uang kuliah semua mahasiswa PPDS pada tarif terendah Rp17.000.000. "Anggota DPRD Sulut melalui pertemuan dengan perwakilan Ditjen Dikti berharap dapat mencari solusi atas permasalahan uang kuliah mahasiswa PPDS Unsrat karena 500 Mahasiswa PPDS yang saat ini menjadi Resident di RS Manado, jika permohonan keringanan ini tidak dapat diakomodir terancam cuti kuliah yang mengakibatkan tenaga PPDS yang membantu di RS Manado akan berkurang secara signifikan," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

 

Anggota DPRD Sulut berharap, dalam pertemuan itu dapat diperoleh surat edaran atau dokumen sejenis lainnya dari Kemendikbud Ditjen Dikti yang dapat mereka bawa. "Itu untuk menjadi bahan dalam pertemuan berikutnya antara DPRD Sulut dengan Rektorat Unsrat untuk menyelesaikan permasalahan uang kuliah PPDS Unsrat," tuturnya.

 

Ditjen Dikti menyambut baik aspirasi mahasiswa PPDS Unsrat yang disampaikan anggota DPRD Sulut. Seraya berharap dapat memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang disampikan. Selanjutnya, Kemendikbud pada prisnsipnya telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 terkait mekanisme keringanan uang kuliah bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana. "Dan keringanan uang kuliah bagi mahasiswa pascasarjana ataupun PPDS dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Perguruan Tinggi masing-masing dan diputuskan oleh Rektor Perguruan Tinggi tersebut," tegas Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pengemanan, menjelaskan kebijakan itu.

 

Sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kemendikbud, penetapan UKT bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi. Sedangkan uang kuliah bagi mahasiswa pascasarjana ataupun PPDS diatur oleh Perguruan Tinggi masing-masing. "Unsrat merupakan salah satu PTN (perguruan tinggi negeri) BLU dimana uang kuliah bagi mahasiswa PPDS diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi Manado pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa kententuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif program sarjana jalur mandiri dan tarif program pascasarjana, profesi, dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi," urainya.

 

Tarif layanan akademik untuk jenis layanan biaya pendidikan program spesialis terdapat pada lampiran PMK Nomor 19/PMK.05/2019 7. Saat ini sedang dipersiapkan surat edaran kepada PTN terkait dengan keringanan UKT. "Ditjen Dikti memiliki kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk penyediaan paket internet terjangkau bagi mahasiswa semasa pandemi. Paket ini dapat di akses melalui perguruan tinggi masing-masing," paparnya.

 

"Ditjen Dikti juga mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dapat diakui sebagai perolehan sks. Pedoman lebih lanjut mengenai MBKM ini dapat diakses melaui situs Kementerian," kuncinya.

 

Nampak hadir juga saat itu Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi IV Billy Lombok, Ketua Komisi Braien Waworuntu, Wakil Ketua Komisi Careig Runtu dan anggota Yusra Alhabsy. (*)


Komentar